Persiapkan diri Anda dengan 100 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.
Materi Ujian
Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Penata Kadastral, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Daftar Latihan Soal
100 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. Esensi dari 'Hak Menguasai dari Negara' (HMN) menurut hukum agraria nasional adalah...
A.Negara bukan sebagai pemilik (eigenaar), melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang berwenang mengatur, mengurus, dan mengawasi peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat
B.Negara memiliki hak kepemilikan mutlak privat atas seluruh tanah di Indonesia sehingga rakyat hanya berstatus sebagai penyewa
C.Pemerintah pusat dapat menyita tanah milik warga secara sepihak tanpa ganti kerugian dan tanpa penetapan pengadilan
D.Negara berhak mengalihkan kepemilikan seluruh tanah adat kepada korporasi swasta asing secara otomatis
E.Seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia berstatus sebagai tanah jajahan (Domein Verklaring)
Jawaban: A
Kunci Jawaban: A. Pembahasan: Sesuai Pasal 2 UUPA dan putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Menguasai dari Negara (HMN) bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara tidak memposisikan diri sebagai pemilik privat tanah (menolak asas Domein Verklaring warisan kolonial), melainkan sebagai representasi organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memiliki kewenangan publik untuk: (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; serta (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Soal #2
Hukum tanah nasional Indonesia berlandaskan pada hukum adat yang mengadopsi asas pemisahan horisontal (horizontale scheiding / horizontal separation principle). Konsekuensi yuridis dari penerapan asas pemisahan horisontal dalam pendaftaran tanah kadastral adalah...
A.Tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya selalu menjadi satu kesatuan kepemilikan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu sertipikat
B.Hak kepemilikan atas sebidang tanah terpisah secara hukum dari kepemilikan bangunan dan tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut, sehingga pemilik tanah dapat berbeda dengan pemilik bangunan/tanaman
C.Pengukuran bidang tanah hanya dilakukan pada batas dinding bangunan dan bukan pada batas patok tanah
D.Semua tanaman keras yang tumbuh di atas tanah otomatis menjadi milik pemerintah daerah setempat
E.Bangunan bertingkat dilarang dibangun di atas tanah yang memiliki sertipikat hak milik
Jawaban: B
Kunci Jawaban: B. Pembahasan: Hukum adat dan UUPA menganut asas pemisahan horisontal (*horizontale scheiding*), yang memisahkan status hukum kepemilikan tanah dengan benda-benda (bangunan dan tanaman) yang ada di atasnya. Asas ini berbeda dengan asas perlekatan vertikal (*accessie*) dalam hukum perdata Barat (BW). Konsekuensinya, seseorang dapat memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah milik orang lain berdasarkan perjanjian atau hak kebendaan tertentu (misalnya Hak Guna Bangunan atau perjanjian sewa menumpang).
Soal #3
Pasal 6 UUPA menegaskan prinsip fundamental bahwa 'Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial'. Makna filosofis dan praktis dari fungsi sosial hak atas tanah dalam penyelenggaraan pertanahan di Indonesia adalah...
A.Pemegang hak atas tanah bebas menggunakan tanah miliknya untuk kepentingan apa pun tanpa batasan hukum
B.Setiap warga negara wajib menyerahkan tanah miliknya kepada negara secara sukarela tanpa kompensasi
C.Penggunaan tanah oleh pemegang hak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan lingkungan, serta dalam keadaan mendesak negara dapat mengambil tanah tersebut untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian yang layak
D.Tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik dapat diubah menjadi hak milik bersama warga satu desa secara otomatis
E.Pemerintah berhak mencabut hak atas tanah seseorang semata-mata untuk kepentingan bisnis komersial perorangan
Jawaban: C
Kunci Jawaban: C. Pembahasan: Asas fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA) bermakna bahwa hak atas tanah yang dipunyai seseorang tidak dapat dibenarkan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi apalagi merugikan masyarakat atau lingkungan hidup. Kepentingan bersama masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan perorangan. Bila suatu bidang tanah benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan umum pembangunan bangsa, pemegang hak wajib merelakannya dengan memperoleh ganti kerugian yang adil dan layak sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2012 / PP No. 19 Tahun 2021).
Soal #4
Berdasarkan Pasal 21 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, pihak yang secara hukum dapat menjadi subjek pemegang Hak Milik atas tanah di Indonesia adalah...
A.Seluruh perusahaan swasta perseroan terbatas (PT) penanaman modal dalam negeri
B.Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap di Indonesia lebih dari 10 tahun
C.Kedutaan besar dan konsulat perwakilan negara sahabat
D.Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah (seperti Bank Pemerintah, Badan Keagamaan, dan Badan Sosial)
E.Badan hukum asing dan perseroan komanditer (CV) multinasional
Jawaban: D
Kunci Jawaban: D. Pembahasan: Berdasarkan asas nasionalitas dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA, pada prinsipnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Badan hukum pada umumnya dilarang memiliki Hak Milik, KECUALI badan-badan hukum tertentu yang secara ketat ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963, yaitu: bank-bank yang didirikan oleh negara (Bank Pemerintah), perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan, dan badan-badan sosial yang ditunjuk menteri.
Soal #5
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan di atas Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan untuk keperluan usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Ketentuan jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan HGU menurut regulasi tersebut adalah...
A.Diberikan untuk jangka waktu 50 tahun, perpanjangan 50 tahun, tanpa dapat diperbarui
B.Diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, perpanjangan 10 tahun, dan pembaruan 10 tahun
C.Diberikan untuk jangka waktu 99 tahun sekaligus tanpa perlu evaluasi berkala
D.Diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi
E.Diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun
Jawaban: E
Kunci Jawaban: E. Pembahasan: Berdasarkan Pasal 22 PP No. 18 Tahun 2021: Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Total siklus perolehan hak dapat mencapai 95 tahun setelah dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat penggunaan tanah dan izin usaha perkebunan/pertanian.
Akses 100 Soal Lengkap
Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.
Soal SKB Penata Kadastral adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.
Apakah soal SKB Penata Kadastral sesuai kisi-kisi terbaru?
Ya, materi soal SKB Penata Kadastral disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.
Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Penata Kadastral?
Materi soal SKB Penata Kadastral mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.
Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Penata Kadastral?
Ya, setiap soal SKB Penata Kadastral dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.
Berapa jumlah soal SKB Penata Kadastral yang tersedia?
Saat ini tersedia 100 soal SKB Penata Kadastral yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.
Apakah soal SKB Penata Kadastral ini cocok untuk latihan CAT CPNS?
Latihan soal SKB Penata Kadastral dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.
Mengapa latihan soal SKB Penata Kadastral penting?
Latihan soal SKB Penata Kadastral membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.
Apakah soal SKB Penata Kadastral diperbarui secara berkala?
Ya, bank soal SKB Penata Kadastral diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.
Statistik Latihan
Total Soal100
Update TerakhirMei 2026
Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.