Soal SKB Penyuluh Pajak 2026

Persiapkan diri Anda dengan 360 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Penyuluh Pajak, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

360 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merevisi UU KUP, ketentuan mengenai integrasi identitas perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia adalah...
A. Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, di mana aktivasi NIK menjadi NPWP tidak otomatis mewajibkan setiap pemilik NIK membayar pajak melainkan tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif (penghasilan di atas PTKP)
B. Setiap bayi yang baru lahir dan mendapatkan NIK langsung dikenai tagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara otomatis
C. NPWP format 15 digit lama dihapus seketika dan digantikan secara sepihak oleh nomor rekening bank komersial swasta
D. NIK hanya digunakan secara eksklusif sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Badan hukum perseroan terbatas
E. NIK hanya berlaku sebagai NPWP bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia kurang dari tiga puluh hari
Jawaban: A
Pasal 2 ayat (1a) UU KUP dalam UU HPP menetapkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) diintegrasikan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia. Integrasi ini bertujuan mewujudkan Single Identity Number (SIN) dan integrasi data nasional. Namun, kepemilikan NIK tidak otomatis menimbulkan kewajiban membayar pajak; pembayaran pajak hanya wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif (penghasilan neto di atas PTKP atau omzet UMKM di atas Rp 500 juta/tahun).
Soal #2
Sebagai bentuk keberpihakan dan perlindungan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UU HPP juncto PP Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan fasilitas perpajakan baru bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu (tarif PPh Final 0,5%). Fasilitas tersebut adalah...
A. Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup tanpa perlu melakukan pencatatan omzet harian
B. Bagian peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan
C. Pengurangan tarif PPh Final menjadi 0,01% untuk seluruh nilai peredaran bruto tanpa batasan
D. Pemberian dana bantuan hibah langsung tunai dari kas negara sebesar 50% dari total omzet
E. Pembebasan total dari seluruh pungutan retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan
Jawaban: B
Sesuai Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagaimana diubah UU HPP jo. PP No. 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5% (berdasarkan omzet di bawah Rp 4,8 miliar/tahun) berhak mendapatkan fasilitas: peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenai PPh. PPh Final 0,5% hanya dihitung dan disetorkan atas bagian peredaran bruto kumulatif yang melebihi Rp 500.000.000,00.
Soal #3
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menganut karakteristik pajak tidak langsung dengan metode pengkreditan faktur (*invoice/credit method*). Maksud dari mekanisme *multi-stage tax* non-kumulatif dalam pemungutan PPN adalah...
A. PPN hanya dipungut satu kali di tingkat pabrikan produsen pertama dan bebas pajak di tingkat konsumen
B. PPN dipungut berkali-kali pada setiap rantai distribusi tanpa boleh ada pengkreditan pajak masukan sehingga terjadi efek pajak berganda
C. PPN dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun tidak menimbulkan beban pajak berganda (*non-cumulative*) karena Pajak Masukan yang dibayar saat perolehan BKP/JKP dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran yang dipungut saat penyerahan
D. PPN dipungut secara sukarela oleh pembeli akhir tanpa memerlukan penerbitan Faktur Pajak resmi
E. PPN hanya dikenakan atas barang impor dari luar negeri dan dibebaskan untuk seluruh barang dalam negeri
Jawaban: C
PPN di Indonesia berkarakteristik: (1) Pajak tidak langsung (beban pajak dialihkan ke konsumen akhir); (2) Multi-stage tax: dikenakan di setiap rantai penyerahan mulai pabrikan, distributor, grosir, hingga pengecer; (3) Non-kumulatif: tidak terjadi penumpukan pajak atas pajak (*cascading effect*) karena Pajak Masukan (PM) yang telah dibayar saat perolehan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (PK) yang dipungut saat penjualan (Credit Method/Invoice Method).
Soal #4
Salah satu pembaruan kebijakan desentralisasi fiskal yang fundamental dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) adalah pengenalan skema 'Opsen Pajak Daerah'. Pengertian dan tujuan penerapan skema Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah...
A. Pengenaan pajak berganda baru yang menambah beban tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 200%
B. Pengalihan kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor sepenuhnya kepada kantor pos swasta
C. Penghapusan total hak bagi hasil pajak provinsi kepada kas pemerintah pusat
D. Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB yang dipungut bersamaan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota tanpa menambah beban administrasi Wajib Pajak, menggantikan skema bagi hasil sebelumnya
E. Pemberian potongan diskon pajak kendaraan bermotor khusus bagi pejabat pemerintah daerah
Jawaban: D
Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen PKB dan Opsen BBNKB dikenakan sebesar 66% dari pokok pajak terutang. Tujuannya adalah mempercepat penerimaan PAD kabupaten/kota secara otomatis (*split payment* langsung ke kas daerah) guna menggantikan skema bagi hasil (revenue sharing) yang sering terlambat ditransfer, tanpa menambah beban tarif total bagi wajib pajak.
Soal #5
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Di bawah ini yang merupakan salah satu dasar hukum penyebab diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) adalah...
A. Wajib Pajak mengalami musibah bencana alam kebakaran di tempat tinggal
B. Wajib Pajak melakukan pelunasan pembayaran pajak lebih awal sebelum jatuh tempo
C. Wajib Pajak menyalurkan zakat mal melalui badan amil zakat nasional resmi
D. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar (restitusi)
E. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis/hitung, atau Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP apabila: (a) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; (b) Hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung; (c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; (d) PKP tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak; serta (e) PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. STP memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan SKP.

Akses 360 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Penyuluh Pajak?

Soal SKB Penyuluh Pajak adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Penyuluh Pajak sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Penyuluh Pajak disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Penyuluh Pajak?

Materi soal SKB Penyuluh Pajak mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Penyuluh Pajak?

Ya, setiap soal SKB Penyuluh Pajak dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Penyuluh Pajak yang tersedia?

Saat ini tersedia 360 soal SKB Penyuluh Pajak yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Penyuluh Pajak ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Penyuluh Pajak dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Penyuluh Pajak penting?

Latihan soal SKB Penyuluh Pajak membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Penyuluh Pajak diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Penyuluh Pajak diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 360
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.