Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 103

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 103. Semangat belajar!

  1. Pengaturan mengenai pemakaian nama dan lambang partai politik saat Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dalam pasal. ..
    1. 4
    2. 6
    3. 8
    4. 9
    5. 10
    Jawaban : c

    Pengaturan mengenai pemakaian nama dan lambang partai politik saat Pemilihan Umum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dalam pasal 8. 

  2. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman daerah dalam negeri salah satunya bersumber dari ...
    1. Pinjaman bilateral
    2. Pinjaman multilateral
    3. Penerbitan obligasi daerah
    4. Dana alokasi umum
    5. Hasil restribusi daerah
    Jawaban : c

    Berdasarkan UU No. 25 tahun 1999 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya.

    • Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah.
    • Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
  3. Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat adalah isi ...
    1. Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
    2. Ketetapan MPR RI Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
    3. Ketetapan MPR RI Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
    4. Ketetapan MPR RI Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
    5. Ketetapan MPR RI Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
    Jawaban : e

    Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat adalah isi Ketetapan MPR RI Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998.  

  4. Kabinet Djuanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken kabinet, yaitu ...
    1. Kabinet yang beranggotakan partaipartai politik terkuat
    2. Kabinet yang beranggotakan orangorang ahli di bidangnya
    3. Kabinet yang keseluruhan anggotanya merupakan petinggi militer
    4. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer
    5. Kabinet yang mengikutsertakan golongan oposisi
    Jawaban : b

    Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. 

  5. Sejak kemerdekaan, Pemilu untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di...
    1. DPR
    2. DPR dan Konstituante
    3. MPR dan DPD
    4. MPR
    5. Konstituante
    Jawaban : b

    Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, beberapa daerah masih mengalami kekacauan yang diakibatkan oleh pemberontakan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante


  6. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri atas ...
    1. PBB, BPHTB, dan PPh
    2. PPh, PPN, dan Bea Material
    3. Pajak Daerah, Pajak Badan, dan PPh
    4. Pajak perikanan, PBB, dan pajak kendaraan bermotor
    5. PPh, pajak bahan bakar kendaraan, dan BPHTB
    Jawaban : a

    Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri atas: 

    1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
    2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    3. Pajak Penghasilan (PPh) 
  7. Sistem politik di Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi lima fungsi utama. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah ...
    1. Mempertahankan pola
    2. Pengaturan dan penyelesaian konflik
    3. Disintegrasi
    4. Pencapaian tujuan
    5. Penyesuaian
    Jawaban : c

    Sistem politik di Indonesia mempunyai kemampuan memenuhi lima fungsi utama berikut ini: mempertahankan pola, pengaturan dan penyelesaian konflik, integrasi, pencapaian tujuan, dan penyesuaian.

    Jadi, yang bukan merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah disintegrasi

  8. Berikut ini yang bukan merupakan variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ...
    1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR
    2. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR
    3. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR
    4. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR
    5. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran)
    Jawaban : b

    Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut:

    1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.
    2. Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. 
    3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/ atau persetujuan DPR. 
    4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran).

    Jadi, yang bukan merupakan variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. 

  9. Berikut ini yang merupakan bunyi UUD 1945 pasal 23A hasil amandemen yang ketiga adalah ...
    1. Negara memiliki suatu banksentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang
    2. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang
    3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
    4. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang
    5. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya
    Jawaban : d

    Bunyi UUD 1945 pasal 23A (perubahan ketiga tanggal 9 November 2001), yaitu: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. 

  10. Kebijakan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dituangkan dalam ...
    1. UU No. 2 Tahun 1999
    2. UU No. 5 Tahun 1999
    3. UU No. 2 Tahun 1998
    4. UU No. 5 Tahun 1998
    5. UU No. 7 Tahun 1999
    Jawaban : b

    UU No. 5 Tahun 1999 berisi mengenai larangan pemerintah untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dapat menyebabkan kecemburuan sosial, perselisihan, dan merugikan pihak-pihak yang margin. 

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 103. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini