Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 104

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 104. Semangat belajar!

  1. Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
    1. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
    2. TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
    3. TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
    4. TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
    5. TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
    Jawaban : c

    Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada TAP MPRS No. XII/ MPRS/1966. 

  2. Undang-undang tentang referendum diatur dalam ...
    1. UU No. 5 Tahun 1985
    2. UU No. 5 Tahun 1990
    3. UU No. 5 Tahun 1995
    4. UU No. 5 Tahun 2000
    5. UU No. 5 Tahun 2001
    Jawaban : a

    Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral". Salah satu produk hukum yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum pelaksanaan ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. 

  3. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam ...
    1. UU No. 11 Tahun 2005
    2. Perpu No. 1 Tahun 1999
    3. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
    4. UU No. 39 Th 2000
    5. UUD 1945 pasal 28C
    Jawaban : b

    Tiga hari menjelang berakhirnya kekuasaan BJ Habibie diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. I Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Menurut Perpu No. I Tahun 1999, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum. 

  4. Berikut ini adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen, kecuali ...
    1. Badan Kepegawaian Negara
    2. Badan Pemeriksa Keuangan
    3. Badan Urusan Logistik
    4. Badan Pusat Statistik
    5. Badan lntelijen Negara
    Jawaban : b

    Lembaga Pemerintah Non-Departemen, antara lain:

    1. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
    2. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (UPI)
    3. Badan Urusan Logistik (BU LOG)
    4. Badan Pusat Statistik (BPS)
    5. Badan lntelijen Negara (BIN)

    Jadi, yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

  5. Pada tahun 1945 menjelang akhir penjajahan, sebagian wilayah Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu. Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan telah diduduki oleh Australia. Sementara Pulau Morotai dan lrian Barat secara bersamaan dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan ...
    1. Hubertus J. Van Mook
    2. Van Den Bosch
    3. Douglas MacArthur
    4. James Brooke
    5. Thomas Stamford Raffiess
    Jawaban : c

    Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu yang bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang mulai melancarkan pukulan balasan dengan siasat "Loncat Katak", Pada bulan April 1944, sekutu mendarat di lrian Barat sehingga kedudukan Jepang makin terjepit. Pada tahun 1945 menjelang akhir penjajahan, Australia telah mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin. Sementara Pulau Morotai dan lrian Barat bersama-sama dikuasai oleh Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (South West Pacific Area Command/SWPAC). 


  6. Setelah perang usai Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara lnggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) yang bertanggung jawab atas beberapa negara berikut ini, kecuali ...
    1. Burma
    2. Srilanka
    3. Vietnam
    4. Malaya
    5. lndocina
    Jawaban : c

    Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina, dan tentara lnggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatera, Jawa, dan lndocina.

    Jadi, negara yang bukan merupakan tanggung jawab SEAC adalah Vietnam

  7. Berdasarkan Civil Affairs Agreement, tanggal 15 September 1945 tentara lnggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi seorang wakil Belanda pada sekutu, yaitu ...
    1. Hubertus J. Van Mook
    2. Van der Plas
    3. Charles Maurice
    4. Lord Mountbatten
    5. Jacob Van Neck
    Jawaban : b

    Berdasarkan Civil Affairs Agreement tanggal 15 September 1945, tentara lnggris selaku wakil sekutu tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Muda W.R Patterson dengan didampingi seorang wakil Belanda pada sekutu, yaitu Dr Charles Van der Plas. Sedangkan, yang mewakili NICA adalah H.J Van Mook.  

  8. Kongres Wina, Austria yang dipimpin oleh negarawan, Klemens Wenzel von Metternich pada 1 September 1814 hingga 9 Juni 1815 bertujuan untuk ...
    1. Pengaturan penyerahan kembali Hindia Belanda kepada Kerajaan Netherland
    2. Memperoleh daerah Lombardia serta Venesia di Italia Utara
    3. Mendapatkan jaminan untuk membuka sungai-sungai tertentu untuk kepentingan lalu lintas perdagangan
    4. Menghapus perbudakan di lnggris
    5. Menentukan kembali peta politik di Eropa
    Jawaban : e

    Kongres Wina adalah sebuah pertemuan para wakil dari kekuatan besar di Eropa. Pertemuan ini dipimpin oleh negarawan Austria, Klemens Wenzel von Metternich yang dilaksanakan tanggal 1 September 1814 hingga 9 Juni 1815. Tujuannya adalah untuk menentukan kembali peta politik di Eropa setelah kekalahan Prancis hingga berakhirnya kekuasaan Napoleon.

  9. "Tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang" merupakan salah satu hasil dari ...
    1. Konvensi London
    2. Perjanjian Wina
    3. Konvensi Jawa
    4. Traktat London
    5. Traktat Sumatera
    Jawaban : d

    Perjanjian London ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian BritaniaBelanda 1814. Pada tanggal 17 Maret 1824, Kerajaan Britania Raya diwakili George Channing dan Charles Watkins, sedangkan Belanda diwikili oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard menandatangani perjanjian London.

    lsi perjanjian tersebut bahwa negara diijinkan untuk tukar-menukar wilayah pada British India, Ceylon (Srilanka), dan Indonesia, berdasarkan kepada negara yang paling diinginkan, dengan pertimbangan masing-masing negara harus mematuhi peraturan yang ditetapkan secara lokal salah satunya adalah tidak menggunakan kekuatan militer dan sipil untuk menghambat perjanjian dagang. 

  10. Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 karena Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada ...
    1. 16 Agustus 1945
    2. 18 Agustus 1945
    3. 27 September 1949
    4. 27 Desember 1949
    5. 16 Agustus 2005
    Jawaban : d

    Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di lstana Dam, Amsterdam. 

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 104. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini