Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 108

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 108. Semangat belajar!

  1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding merupakan wewenang dari...
    1. Pengadilan negeri
    2. Pengadilan tata usaha
    3. Pengadilan tinggi
    4. Mahkamah Konstitusi
    5. Komisi Yudisial
    Jawaban : c

    Pengadilan tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

    1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
    2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir. 
    3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
    4. Ketua pengadilan tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri
  2. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut ini, kecuali ...
    1. Menetapkan APBN
    2. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
    3. Mengajukan RUU kepada DPR
    4. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang
    5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
    Jawaban : a

    Sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut: 

    1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
    2. Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR. 
    3. Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.
    4. Mengangkat dan memberhentikan menteri.

    Jadi, yang bukan merupakan wewenang dan kekuasaan Presiden adalah menetapkan APBN. 

  3. BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis, karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara. Dari tugas dan wewenang tersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok, yakni...
    1. Efisiensi, yudikatif, dan auditif
    2. Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
    3. Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
    4. Operatif, auditif, dan efisiensi
    5. Rekomendatif, legislatif, dan inovatif
    Jawaban : c

    BPK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara. Dari tugas dan wewenangtersebut, BPK mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut: 

    1. Fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
    2. Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, serta menimbulkan kerugian bagi negara.
    3. Fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. 
  4. Otonomi khusus daerah Papua diatur dalam ...
    1. Perpu No. 1 Tahun 2008
    2. TAP MPR No. X/MPR/2005
    3. UU No. 32 Tahun 2004
    4. UU. No. 11 Tahun 2006
    5. Perpu No. 3 Tahun 2005
    Jawaban : a

    Otonomi Khusus daerah Papua diatur berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 79 pasal dan telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008. 

  5. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengatur tentang ...
    1. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
    2. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
    3. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
    4. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh
    5. Pengaturan tentang kekhususan Provinsi OKI Jakarta sebagai ibu kota negara
    Jawaban : a

    Otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat sebagai berikut:

    1. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 
    2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 
    3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 
    4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

  6. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006. Menurut UU tersebut, orang yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia jika memenuhi syarat berikut ini, kecuali...
    1. Karena dilahirkan oleh ayah dan ibu WNA
    2. Karena pengangkatan
    3. Karena dikabulkannya permohonan kewa rga nega raa n
    4. Karena pewarganegaraan
    5. Karena turut ayah dan atau ibu
    Jawaban : a

    Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No.12 Tahun 2006. Menurut UU tersebut, orang yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

    1. Karena kelahiran
    2. Karena pengangkatan 
    3. Karena dikabulkannya permohonan 
    4. Karena kewarganegaraan 
    5. Karena perkawinan 
    6. Karena turut ayah dan atau ibu

    Jadi, yang bukan merupakan syarat menjadi warga negara adalah karena dilahirkan oleh ayah dan ibu WNA.

  7. Ius soli adalah unsur yang menentukan kewarganegaraan dilihat dari ...
    1. Keturunan
    2. Tempat kelahiran
    3. Pewarganegaraan
    4. Agama
    5. Perkawinan
    Jawaban : b

    Unsur yang menentukan suatu kewarganegaraan, antara lain:

    1. Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis
    2. Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli
  8. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas berikut ini, kecuali ...
    1. Biro Rekrutmen
    2. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
    3. Biro Umum
    4. Pusat Analisis dan Layanan lnformasi
    5. Biro Jabatan Fungsional
    Jawaban : e

    Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas: 

    1. Biro rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim
    2. Biro pengawasan perilaku hakim
    3. Biro investigasi
    4. Biro perencanaan dan kepatuhan internal 
    5. Biro umum 
    6. Pusat analisis dan layanan informasi

    Jadi, yang bukan merupakan struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah biro jabatan fungsional.

  9. Pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding dari pihak Belanda dan Indonesia, kecuali ...
    1. Van Pool
    2. Van Der Capellen
    3. Dr. A.K Gani
    4. Sutan Syahrir
    5. De Boer
    Jawaban : b

    Perundingan di Linggarjati ini dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain: 

    1. lnggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn.
    2. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), dan Dr. A.K. Gani (anggota).
    3. Belanda diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota).

    Jadi, yang bukan juru runding dari pihak Belanda dan Indonesia adalah Van Der Capellen.  

  10. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ....
    1. berbeda-beda suku bangsa
    2. bersama dalam kemajemukan
    3. bersama dalam perbedaan kebudayaan
    4. berbeda-beda, tetapi tetap satu
    5. berbeda-beda dalam keragaman
    Jawaban : d

    Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi, meskipun Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, tetap membentuk, satu kesatuan, yaitu Indonesia.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 108. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini