Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 124. Semangat belajar!
-
Bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen adalah ...
- Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
- Negara Indonesia adalah Negara hukum
- Negara lndoensia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berlandaskan UUD 1945
- Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : aSetelah mengalami amandemen maka isi dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan :
- pasal 1 ayat 1, berbunyi: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik".
- pasal 1 ayat 3, berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
-
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara ....
- Republik
- Parlementer
- Hukum
- Demokrasi pancasila
- Presidensial
Jawaban : cNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum.
-
Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", hal ini merupakan bunyi pasal ....
- 22 C ayat (1)
- 22 C ayat (2)
- 22 C ayat (3)
- 22 C ayat (4)
- 22 C ayat (5)
Jawaban : cHasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, hal ini merupakan bunyi pasal : 22 C ayat (3).
Sedangkan:
- Pasal 22 C ayat 1 berbunyi :"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umurn".
- Pasal 22 C ayat 2 adalah: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat".
- Pasal 22 C ayat 4 adalah: "Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang".
-
Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
- Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
- Setiap orang berhak atas status warga Negara
- Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
Jawaban : cSetelah mengalami amandemen UUD 1945 pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi: "Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
-
Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke ....
- Satu
- Dua
- Tiga
- Empat
- Lima
Jawaban : dUUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke empat.
-
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal- pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Jawaban : cPada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal- pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke : Tiga.
-
Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Mahkamah Agung
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Yudisial
Jawaban : cBunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".
-
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
- Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
- Dana pembangunan dan dana perimbangan
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
- Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
Jawaban : cPada Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
-
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
- Barang bukti yang dapat mendukung
- Keterangan ahli
- Keterangan saksi dan saksi kunci
- Pendapat masyarakat
- Surat dan tulisan
Jawaban : dBerdasarkan UU No. 24 tahun 2003, yang merupakan alat bukti antara lain:
- Barang bukti
- Keterangan ahli
- Keterangan saksi
- Surat dan tulisan.
Sedangkan opini masyarakat bukanlah merupakan alat bukti yang sah.
-
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme?
- Kekuasaan yang terbatas
- Kekuasaan yang sangat terbatas
- Kekuasaan yang tidak tak terbatas
- Kekuasaan yang tidak terbatas
- Kekuasaan yang sewenang-wenang
Jawaban : dPemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme yang artinya kekuasaan tidak terbatas. Sifat ini menjelaskan bahwa pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Undang-Undang dan Garis Besar Haluan Negara.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 124. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP