Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 124

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 124. Semangat belajar!

  1. "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
    1. 7
    2. 7A
    3. 7B
    4. 7C
    5. 8
    Jawaban : d

    "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal 7C UUD 1945.

  2. Bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen adalah ...
    1. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
    2. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
    3. Negara Indonesia adalah Negara hukum
    4. Negara lndoensia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berlandaskan UUD 1945
    5. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
    Jawaban : a

    Setelah mengalami amandemen maka isi dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan :

    1. pasal 1 ayat 1, berbunyi: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik".
    2. pasal 1 ayat 3, berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
  3. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara ....
    1. Republik
    2. Parlementer
    3. Hukum
    4. Demokrasi pancasila
    5. Presidensial
    Jawaban : c

    Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum.

  4. Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", hal ini merupakan bunyi pasal ....
    1. 22 C ayat (1)
    2. 22 C ayat (2)
    3. 22 C ayat (3)
    4. 22 C ayat (4)
    5. 22 C ayat (5)
    Jawaban : c

    Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, hal ini merupakan bunyi pasal : 22 C ayat (3).

    Sedangkan:

    1. Pasal 22 C ayat 1 berbunyi :"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umurn".
    2. Pasal 22 C ayat 2 adalah: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat".
    3. Pasal 22 C ayat 4 adalah: "Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang".
  5. Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
    1. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
    2. Setiap orang berhak atas status warga Negara
    3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
    4. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
    5. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
    Jawaban : c

    Setelah mengalami amandemen UUD 1945 pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi: "Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".


  6. Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke ....
    1. Satu
    2. Dua
    3. Tiga
    4. Empat
    5. Lima
    Jawaban : d

    UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke empat.

  7. Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal- pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    Jawaban : c

    Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal- pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke : Tiga.

  8. Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    2. Mahkamah Agung
    3. Dewan Perwakilan Rakyat
    4. Mahkamah Konstitusi
    5. Komisi Yudisial
    Jawaban : c

    Bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

  9. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
    1. Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
    2. Dana pembangunan dan dana perimbangan
    3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
    4. Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
    5. Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
    Jawaban : c

    Pada Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

  10. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
    1. Barang bukti yang dapat mendukung
    2. Keterangan ahli
    3. Keterangan saksi dan saksi kunci
    4. Pendapat masyarakat
    5. Surat dan tulisan
    Jawaban : d

    Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, yang merupakan alat bukti antara lain:

    1. Barang bukti
    2. Keterangan ahli
    3. Keterangan saksi
    4. Surat dan tulisan.

    Sedangkan opini masyarakat bukanlah merupakan alat bukti yang sah.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 124. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini