Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 125

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 125. Semangat belajar!

  1. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme?
    1. Kekuasaan yang terbatas
    2. Kekuasaan yang sangat terbatas
    3. Kekuasaan yang tidak tak terbatas
    4. Kekuasaan yang tidak terbatas
    5. Kekuasaan yang sewenang-wenang
    Jawaban : d

    Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme yang artinya kekuasaan tidak terbatas. Sifat ini menjelaskan bahwa pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti Undang-Undang dan Garis Besar Haluan Negara. 

  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan ....
    1. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah
    2. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga Konstitusi
    3. Kedaulatan berada di tangan rakyat
    4. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif
    5. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara
    Jawaban : c

    Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat.

  3. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya ...
    1. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
    2. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden
    3. Ditetapkan oleh DPR
    4. Ditetapkan oleh MPR
    5. Ditetapkan oleh Presiden
    Jawaban : a

    Kekuasaan kehakiman diatur oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25, dan mengalami perubahan setelah Amandemen ke-111 UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001 oleh MPR, menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain seperti pemerintahan maupun badan lain. 

  4. Dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidlkan", hal ini tercantum dalam ....
    1. Pasal 31 ayat 4
    2. Pasal 31 ayat 3
    3. Pasal 31 ayat 2
    4. Pasal 31 ayat 1
    5. Semua jawaban benar
    Jawaban : d

    Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi: "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".

  5. Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali ...
    1. Meningkatkan rasa persaudaraan
    2. Menumbuhkan saling pengertian
    3. Pertukaran nilai-nilai budaya positif
    4. Penghapusan batas-batas budaya
    5. Menciptakan kader pemimpin yang berwawasan internasional
    Jawaban : d

    Kapal Pemuda ASEAN-Jepang memberikan manfaat positif bagi pemuda Indonesia maupun pemuda negara-negara ASEAN lainnya, antara lain:

    1. Meningkatkan rasa persaudaraan 
    2. Menumbuhkan saling pengertian
    3. Pertukaran nilai-nilai budaya positif 
    4. Menciptakan kader pemimpin yang berwawasan internasional

    Jadi, yang bukan merupakan manfaat dari program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang adalah penghapusan batas-batas budaya.


  6. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ...
    1. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan
    2. Menjadi tersangka bahwa dia melakukan kesalahan
    3. Diperoleh bukti-bukti yang kuat tentang kesalahannya
    4. Berlaku keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah
    5. Memperoleh saksi-saksi bahwa dia bersalah.
    Jawaban : d

    Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." 

  7. "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya". Berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu ....
    1. Pasal 32 ayat 1
    2. Pasal 32 ayat 2
    3. Pasal 31 ayat 3
    4. Pasal 31 ayat 4
    5. Pasal 31 ayat 5
    Jawaban : a

    "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya", berdasarkan kalimat tersebut adalah merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 32 ayat 1, sedangkan:

    1. Pasal 32 ayat 2, berbunyi: "negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".
    2. Pasal 31 ayat 3, berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".
    3. Pasal 31 ayat 4, yaitu: "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
    4. Pasal 31 ayat 5: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tenologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  8. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 dimaksud untuk menegakkan ...
    1. Kewibawaan pemerintah
    2. Pemerintahan yang efektif
    3. Pemerintahan yang efisien
    4. Hak asasi manusia
    5. Pemerintah yang absolut
    Jawaban : d

    Saat berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun memiliki kelebihan, salah satunya adalah penegakan Hak Asasi manusia yang tinggi. 

  9. Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bahwa "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang ...."
    1. Wakil Negara
    2. Wakil Presiden
    3. lbu Negara
    4. Anggota MPR
    5. Anggota DPR
    Jawaban : b

    Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, adalah "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".

  10. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi. ..
    1. Aturan Peralihan Pasal I
    2. Aturan Peralihan Pasal II
    3. Aturan Peralihan Pasal III
    4. Aturan Tambahan Pasal I
    5. Aturan Tambahan Pasal II
    Jawaban : c

    Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 dalam Aturan Peralihan Pasal III, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 125. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini