Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan twk SKD Bagian 125

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 125. Semangat belajar!

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan ....
   1. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah
   2. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga Konstitusi
   3. Kedaulatan berada di tangan rakyat
   4. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif
   5. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat.

   Diskusi

2. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya ...
   1. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
   2. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden
   3. Ditetapkan oleh DPR
   4. Ditetapkan oleh MPR
   5. Ditetapkan oleh Presiden
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Kekuasaan kehakiman diatur oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25, dan mengalami perubahan setelah Amandemen ke-111 UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001 oleh MPR, menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain seperti pemerintahan maupun badan lain. 

   Diskusi

3. Dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidlkan", hal ini tercantum dalam ....
   1. Pasal 31 ayat 4
   2. Pasal 31 ayat 3
   3. Pasal 31 ayat 2
   4. Pasal 31 ayat 1
   5. Semua jawaban benar
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi: "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".

   Diskusi

4. Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali ...
   1. Meningkatkan rasa persaudaraan
   2. Menumbuhkan saling pengertian
   3. Pertukaran nilai-nilai budaya positif
   4. Penghapusan batas-batas budaya
   5. Menciptakan kader pemimpin yang berwawasan internasional
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Kapal Pemuda ASEAN-Jepang memberikan manfaat positif bagi pemuda Indonesia maupun pemuda negara-negara ASEAN lainnya, antara lain:

   1. Meningkatkan rasa persaudaraan 
   2. Menumbuhkan saling pengertian
   3. Pertukaran nilai-nilai budaya positif 
   4. Menciptakan kader pemimpin yang berwawasan internasional

   Jadi, yang bukan merupakan manfaat dari program Kapal Pemuda ASEAN-Jepang adalah penghapusan batas-batas budaya.

   Diskusi

5. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ...
   1. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan
   2. Menjadi tersangka bahwa dia melakukan kesalahan
   3. Diperoleh bukti-bukti yang kuat tentang kesalahannya
   4. Berlaku keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah
   5. Memperoleh saksi-saksi bahwa dia bersalah.
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." 

   Diskusi



6. "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya". Berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu ....
   1. Pasal 32 ayat 1
   2. Pasal 32 ayat 2
   3. Pasal 31 ayat 3
   4. Pasal 31 ayat 4
   5. Pasal 31 ayat 5
   Pembahasan
   Jawaban : a

   "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya", berdasarkan kalimat tersebut adalah merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 32 ayat 1, sedangkan:

   1. Pasal 32 ayat 2, berbunyi: "negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".
   2. Pasal 31 ayat 3, berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".
   3. Pasal 31 ayat 4, yaitu: "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
   4. Pasal 31 ayat 5: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tenologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

   Diskusi

7. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 dimaksud untuk menegakkan ...
   1. Kewibawaan pemerintah
   2. Pemerintahan yang efektif
   3. Pemerintahan yang efisien
   4. Hak asasi manusia
   5. Pemerintah yang absolut
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Saat berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun memiliki kelebihan, salah satunya adalah penegakan Hak Asasi manusia yang tinggi. 

   Diskusi

8. Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bahwa "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang ...."
   1. Wakil Negara
   2. Wakil Presiden
   3. lbu Negara
   4. Anggota MPR
   5. Anggota DPR
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, adalah "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".

   Diskusi

9. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi. ..
   1. Aturan Peralihan Pasal I
   2. Aturan Peralihan Pasal II
   3. Aturan Peralihan Pasal III
   4. Aturan Tambahan Pasal I
   5. Aturan Tambahan Pasal II
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 dalam Aturan Peralihan Pasal III, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

   Diskusi

10. Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) memiliki/mendapat beberapa hak dalam tugasnya dan tanggungjawabnya, berikut ini yang tidak termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR adalah ....
    1. Hak menyatakan pendapat
    2. Hak interpelasi
    3. Hak angket
    4. Hak budged
    5. Hak mosi tidak percaya
    Pembahasan
    Jawaban : c

    Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki/mendapat beberapa hak dalam tugasnya, berikut ini termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR antara lain:

    1. Hak menyatakan pendapat
    2. Hak interpelasi
    3. Hak angket
    4. Hak budjed

    Sedangkan Hak mosi tidak percaya bukan merupakan hak dalam tugas anggota DPR.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 125. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP