Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 128

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 128. Semangat belajar!

  1. Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada:
    1. Aturan Peralihan Pasal V
    2. Aturan Peralihan Pasal IV
    3. Aturan Peralihan Pasal III
    4. Aturan Peralihan Pasal II
    5. Aturan Peralihan Pasal I
    Jawaban : c

    Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada: Aturan Peralihan Pasal III, dengan bunyi : "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

  2. Dalam pembentukan lembaga negara, terutama pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu:
    1. UU No. 21 tahun 2003
    2. UU No. 22 tahun 2003
    3. UU No. 23 tahun 2003
    4. UU No. 24 tahun 2003
    5. UU No. 25 tahun 2003
    Jawaban : d

    Dasar Hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu: UU No. 24 tahun 2003.

  3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ...
    1. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu/sengketa pemilu
    2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
    3. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata
    4. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
    5. Memutuskan sengketa peradilan bagi warga negara asing
    Jawaban : c

    Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan. Berikut ini yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi:

    1. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu/sengketa pemilu.
    2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
    3. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

    Sedangkan Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Agung.

  4. Departemen agama tidak termasuk dalam salah satu departemen yang diotonomikan hal ini dikarenakan ...
    1. Mencegah munculnya berbagai hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam kerangka NKRI
    2. Agama tidak bisa dikelompokkan sebagai milik satu kelompok saja
    3. Mencegah penentuan hari besar keagamaan yang berbeda
    4. Menghindari munculnya pemerintahan agama
    5. Menghindari adanya ateisme dalam beragama
    Jawaban : a

    Departemen agama tidak termasuk dalam salah satu departemen yang diotonomikan hal ini dikarenakan: Mencegah munculnya berbagai hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam kerangka NKRI.

  5. Pelanggaran pelaksanaan Pemerintah pada masa Orde Baru (1966-1998) yang murni dan konsekuen terjadi pada pasal ....
    1. 33 dan 34
    2. 23 dan 33
    3. 32 dan 33
    4. 32 dan 34
    5. 12 dan 23
    Jawaban : b

    Pelanggaran pelaksanaan Pemerintah pada masa Orde Baru (1966-1998) yang murni dan konsekuen terjadi pada pasal 23 (hutang konglomerat/ private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan pasal 33 UUD 1945 yang memberikan kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber daya alam kita.


  6. Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa "MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya" adalah ....
    1. Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983
    2. Ketetapan MPR Nomor III MPR/1983
    3. Ketetapan MPR Nomor II MPR/1983
    4. Ketetapan MPR Nomor I MPR/1983
    5. Undang-undang nomor 5 tahun 1985
    Jawaban : d

    Ketetapan MPR Nomor I MPR/1983 yang menyatakan bahwa "MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya".

    Sedangkan:

    1. Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983, tentang referendum.
    2. Undang-undang nomor 5 tahun 1985, tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
  7. Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999, ditandai dengan lepasnya salah satu Propinsi dari NKRI, yaitu ....
    1. lrian Barat
    2. Aceh Besar
    3. Timor Timur
    4. Nusa Tenggara
    5. Papua Nugini
    Jawaban : e

    Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999, ditandai dengan lepasnya salah satu Propinsi dari NKRI, yaitu Timor - Timur, masa ini adalah masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan B.J. Habibie.

  8. Berdasarkan UUD 1945, dibentuknya anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ...
    1. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
    2. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
    3. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
    4. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah
    5. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
    Jawaban : e

    Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh: Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

  9. Sesuai dengan UUD 1945 bahwa tugas dan tanggungjawab pembelaan negara menjadi tanggungjawab ...
    1. Pemerintah dan TNI
    2. Pemuda
    3. Angkatan 1945
    4. Seluruh rakyat Indonesia
    5. TNI
    Jawaban : d

    Sesuai dengan UUD 1945 bahwa tugas dan tanggungjawab pembelaan Negara menajdi tanggungjawab: Seluruh rakyat Indonesia.

  10. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu ....
    1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta wakil Ketua DPA menjadi menteri Negara
    2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
    3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
    4. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
    5. Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar 1945
    Jawaban : d

    lsi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan pada pernyataan a, b, c: merupakan penyimpangan UUD 1945.

    1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta wakil Ketua DPA menjadi menteri Negara.
    2. MPRS menetapka Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
    3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 128. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini