Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan twk SKD Bagian 130

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 130. Semangat belajar!

1. Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang, karena Jepang ...
   1. Merupakan pemimpin Asia
   2. Mengetahui kelemahan pemimpin Indonesia
   3. lngin balas budi pada pemimpin Indonesia
   4. Menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia
   5. Memegang kelemahan Indonesia
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang karena Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. 

   Diskusi

2. Pasal 28A-28J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila ...
   1. Pertama
   2. Kedua
   3. Ketiga
   4. Keempat
   5. Kelima
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pasal 27 A-J UUD 1945 menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penjabaran dari sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

   Diskusi

3. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ketiga diwujudkan dalam .....
   1. Pokok pikiran pertama
   2. Pokok pikiran kedua
   3. Pokok pikiran ketiga
   4. Pokok pikiran keempat
   5. Pokok pikiran kelima
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Pokok pikiran yang terkandung adalah UUD 1945, antara lain: 

   1. Pokok Pikiran Pertama, yaitu: "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.
   2. Pokok Pikiran Kedua yaitu: "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelmaan Sila Kelima Pancasila. 
   3. Pokok Pikiran Ketiga yaitu: "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan". Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila. 
   4. Pokok Pikiran Keempat yaitu: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh citacita moral rakyat yang luhur. 

   Diskusi

4. Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada ...
   1. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
   2. TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
   3. TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
   4. TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
   5. TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Penegasan kembali Landasan Pokok Luar Negeri Republik Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan pada TAP MPRS No. XII/ MPRS/1966. 

   Diskusi

5. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut ...
   1. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
   2. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
   3. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
   4. Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
   5. Dapat diubah dan ditafsirkan sendiri
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuh.

   Diskusi



6. Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
   1. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
   2. Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
   3. Kerja sama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
   4. Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas
   5. Barang produksi untuk di ekspor ke negara lain
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Tantangan mendesak yang dihadapai bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral. 

   Diskusi

7. Proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pembahasannya melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh ...
   1. Badan Pekerja MPR
   2. Rapat paripurna MPR
   3. Komisi/Panitia Ad Hoc
   4. Rapat Fraksi-fraksi
   5. Sidang Umum MPR
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Tingkat-tingkat pembicaraan dalam proses perubahan UUD 1945, antara lain: 

   1. Tingkat I Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
   2. Tingkat II Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi. 
   3. Tingkat III Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III merupakan rancangan putusan Majelis. 
   4. Tingkat IV Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi. 

   Diskusi

8. Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan pengertian ...
   1. Negara
   2. Dasar Negara
   3. Konstitusi
   4. Konvensi
   5. Traktat
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Dasar negara adalah pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

   Diskusi

9. Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat ...
   1. Tertulis dan mengatur
   2. Mengatur dan memaksa
   3. Memaksa dan bersanksi
   4. Tegas dan tertulis
   5. Memaksa dan tertulis
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Perbedaan antara norma sosial dan norma hukum, antara lain:

   1. Norma Sosial: aturannya tidak tertulis, tidak pasti, tidak memiliki penegak hukum, sanksinya ringan
   2. Norma Hukum: aturannya tertulis, tegas dan mengikat semua orang, memiliki alat penegak hukum, memiliki sanksi

   Jadi, kelebihan dari norma hukum adalah tegas dan tertulis. 

   Diskusi

10. Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden ...
    1. Memiliki kekuasaan yang cukup luas
    2. Berkedudukan sebagai kepala Negara
    3. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
    4. Merupakan lembaga tertinggi Negara
    5. Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
    Pembahasan
    Jawaban : b

    Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 130. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP