Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 167

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 167. Semangat belajar!

  1. Tidak semua warga Indonesia menaati perjanjian Renville karena dianggap merugikan negara. Salah satu bentuknya adalah dibentuknya Negara Islam Indonesia. Pendirinya adalah ...
    1. Kahar Muzakar
    2. Kartosuwiryo
    3. Daud Baureureh
    4. Amir Fatah
    5. Musso
    Jawaban : b

    Negara Islam Indonesia didirikan pada tanggal 7 Agustu 1949 oleh Kartosuwiryo

  2. Pimpinan PKI yang mendukung poros NASAKOM adalah ...
    1. Letkol Untung
    2. A.H. Nasution
    3. Achmah Hussein.
    4. D.N Aidit.
    5. Ahmad Yani.
    Jawaban : d

    Pimpinan PK I yang mendukung pemerintahan demokrasi terpimpin yang berporoskan NASAKOM adalah D.N Aidit.

  3. Tantangan Bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan ....
    1. Otonomi daerah seluas-luasnya
    2. Peningkatan sumber daya energi perbaharuan
    3. Peningkatan sumber daya manusia
    4. Peningkatan ekspor ke luar negeri
    5. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara
    Jawaban : c

    Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, harus mendapatkan jawaban terutama dengan upaya peningkatan SDM melalui usaha:

    1. Otonomi pendidikan
    2. Peningkatan dan pemberdayaan mutu pendidikan
    3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
    4. Alokasi dana dalam dunia pendidikan.
  4. Pemisahan kekuasaan Yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif ciri utama dari ....
    1. Pemerintah diktator
    2. Pemerintah sosialis
    3. Pemerintah otokrasi
    4. Pemerintah demokrasi
    5. Pemerintah romawi
    Jawaban : d

    Pemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif sebagai ciri utama dari pemerintah demokrasi.

  5. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk ....
    1. Persatuan dan kesatuan bangsa
    2. Pembangunan jangka panjang
    3. Kedamaian dan keamanan dunia
    4. Kemakmuran
    5. Pertumbuhan ekonomi liberal
    Jawaban : d

    Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk Kemakmuran.


  6. Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-undang tentang sistem pemerintahan ....
    1. Dekonsentrasi
    2. Desentralisasi
    3. Otonomi daerah
    4. Sentralisasi
    5. Tugas pebantuan
    Jawaban : a

    Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-undang tentang sistem pemerintahan:

    • Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
    • Desentralisasi adalah: penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    • Otonomi daerah adalah: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perauran perundangundangan.
    • Sentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat.
    • Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
  7. Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di ....
    1. Taman makam pahlawan
    2. Jembatan Kali Krasak
    3. Jembatan Semanggi
    4. Monumen Nasional
    5. Jembatan Semanggi Raya
    Jawaban : c

    Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jembatan Semanggi.

  8. Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
    1. Egoisme kependudukan
    2. Etnosentrisme
    3. Egoisme kewilayahan
    4. Konsumerisme
    5. Hidonisme
    Jawaban : c

    Dampak buruk pelaksanaan otonomi daerah adalah: Egoisme kewilayahan.

  9. Kebijakan pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada ....
    1. Mencerdaskan kehidupan bangsa
    2. Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi
    3. Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya
    4. Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya
    5. Perdamaian dunia dan politik antarbangsa
    Jawaban : c

    Kebijakan pembangunan diarahkan pada: Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

  10. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggungjawab ....
    1. Pemerintah pusat
    2. TNI dan Polri pusat
    3. TNI
    4. Warga Negara
    5. Dewan perdamaian PBB
    Jawaban : d

    Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggungjawab warga negara, yang meliputi: Pemerintah, TNI dan Polri, TNI, Masyarakat luar negeri.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 167. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini