Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 169

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 169. Semangat belajar!

  1. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan melalui, kecuali tentang ....
    1. Agama dan peradilan
    2. Moneter dan fiskal
    3. Pertahanan keamanan
    4. Keuangan antar daerah
    5. Politik luar negeri
    Jawaban : d

    Kebijakan nasional yang hanya dapat ditangani oleh pemerintahan pusat, meliputi:

    • Agama
    • Peradilan
    • Moneter dan fiskal
    • Pertahanan keamanan
    • Politik luar negeri
    • Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
    • Dana perimbangan keuangan
    • Sistem administrasi negara
    • Lembaga perekonomian negara
    • Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
    • Pendayagunaan sumber daya alam

    Sedangkan Keuangan antar daerah merupakan kebijakan dari pemerintah daerah.

  2. "Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yaitu yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohanl" Pernyataan tersebut merupakan dasar pendidikan nasional yang tertuang dalam ....
    1. TAP MPR No. I/MPR/1993
    2. TAP MPR No. II/MPR/1993
    3. TAP MPR No. lll/MPR/1993
    4. TAP MPR No. IV/MPR/1993
    5. TAP MPR No. V/MPR/1993
    Jawaban : b

    Pernyataan pada soal tertuang dalam TAP MPR No. II/MPR/1993.

  3. Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat No 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem ....
    1. Kenaikan sistem berjangka
    2. Kenaikan sistem kredit
    3. Kenaikan sistem manunggal
    4. Kenaikan sesuai masa jabatan
    5. Kenaikan sesuai masa kerja
    Jawaban : b

    Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat No 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem: Kenaikan sistem kredit.

  4. Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999 - 2004 serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah ....
    1. School based managemen and community based participasion
    2. School based managemen and community based organitasion
    3. School based managemen and community based coordination
    4. School based managemen and community based statement
    5. School based managemen and community based coalition
    Jawaban : a

    Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999 - 2004 dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah: School based managemen and community based participasion.

  5. Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pernyataan tersebut merupakan isi dari ....
    1. REPELITA I
    2. REPELITA II
    3. REPELITA Ill
    4. REPELITA IV
    5. REPELITA V
    Jawaban : e

    REPELITA I : sektor pertanian dan industri mendukung sektor pertanian.

    REPELITA II : sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

    REPELITA III : pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku-jadi.

    REPELITA IV : pertanian-swasembada-tingkatkan industri yang menghasil kan mesin industri.

    REPELITA V : kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat.


  6. Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang ....
    1. Pengelolaan lingkungan hidup
    2. Penataan ruang
    3. Sistem perencanaan pembangunan nasional
    4. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
    5. Rencana strategi kementerian lembaga Departemen Kehutanan
    Jawaban : d

    Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

  7. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah ....
    1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
    2. Managemen dalam hukum
    3. Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi
    4. Peradilan yang adil dan tidak memihak
    5. Aparat penegak hukum yang bersih dan bertanggungjawab
    Jawaban : c

    Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi.

  8. Tindakan penebangan hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara alam akan menyebabkan ...
    1. Reboisasi dan rehabilitasi hutan
    2. Kemiskinan penduduk disekitar hutan
    3. Meluasnya kebocoran lapisan ozon di seluruh dunia
    4. Bencana alam yang tidak terkendali
    5. Pengusaha semakin kaya dan korup
    Jawaban : d

    Tindakan penebangan hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara alam akan meyebabkan Bencana alam yang tidak terkendali.

  9. Pada awal pembangunan jangka panjang prioritasnya pembangunan di bidang industri adalah ....
    1. lndustri nasional yang didukung kemampuan teknologi yang meningkat
    2. lndustri yang menghasilkan barang import
    3. lndustri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi
    4. lndustri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi
    5. Indutri yang menunjang sektor perekonomian
    Jawaban : c

    Prioritas pembangunan bidang industri adalah : lndustri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

  10. Demokrasi ekonomi mempunyai beberapa ciri-ciri positif, yaitu salah satunya perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas ....
    1. Kekeluargaan
    2. Ketuhanan
    3. Keadilan
    4. Gotong royong
    5. Kesejahteraan
    Jawaban : a

    Demokrasi ekonomi mempunyai ciri-ciri positif seperti tercantum pada pasal 33 dan 34 UUD 1945 yaitu:

    • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
    • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
    • Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 169. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini