Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 170

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 170. Semangat belajar!

  1. Penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah ....
    1. Presiden Republik Indonesia saat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik
    2. Desakan dari daerah agar pemimpin khususnya Presiden segera diganti
    3. Anggota kabinet tidak bisa berkarya dengan baik
    4. Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya
    5. Terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan
    Jawaban : d

    Faktor penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah: Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya.

  2. Tahun (1689) Raja Willem Ill dari Belanda sekaligus raja lnggris mengeluarkan Bill of Right. Hal ini berdampak dari pemindahan kekuasaan menjadi ....
    1. Kekuasaan berpindah dari presidensial ke parlemen
    2. Kekuasaan berpindah dari perdana menteri ke parlemen
    3. Kekuasaan berpindah dari raja ke absolutisme
    4. Kekuasaan berpindah dari raja ke republik
    5. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen
    Jawaban : a

    Tahun (1689) Raja Willem III dari Belanda sekaligus raja Inggris mengeluarkan Bill of Right. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen. Tahun (1707) lnggris bergabung dengan negara-negara seperti Skotlandia, Wales, dan lrlandia menjadi lnggris Raya atau United Kingdom.

  3. Slogan yang paling terkenal dan sering diperdengarkan oleh masyarakat pada masa pergerakan Revolusi Perancis adalah ....
    1. Liberty, fraternity, dignity
    2. Liberty, equality, fraternity
    3. Liberty, equality, dignity
    4. Equality, fraternity, dignity
    5. Fraternity, equality, dignity
    Jawaban : b

    Pengaruh adanya revolusi Perancis mempengaruhi seluruh daratan Eropa dengan slogan "Liberty, equality, fraternity", Revolusi Perancis membantu pembangunan dasar peradaban barat yang modern.

  4. Pengertian hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan ....
    1. Asas dekonsentrasi
    2. Daerah otonom
    3. Otonomi daerah
    4. Desentralisasi
    5. Tugas pembantuan
    Jawaban : c

    Otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  5. Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali ....
    1. Moneter dan fiskal nasional
    2. Pertahanan dan keamanan
    3. Agama
    4. Yustisi
    5. Pendidikan
    Jawaban : e

    Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, meliputi kebijakan-kebijakan dibawah ini:

    • Agama dan peradilan.
    • Moneter dan fiskal
    • Pertahanan keamanan
    • Politik luar negeri.
    • Agama
    • Yustisi
    • Politik luar negeri
    • Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
    • Dana perimbangan keuangan
    • Sistem administrasi negara
    • Lembaga perekonomian negara
    • Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
    • Pendayagunaan sumber daya alam
    • Teknologi tinggi yang strategis Konservasi dan standar nasional

    Sedangkan pendidikan tidaklah mutlak urusan pemerintah pusat tapi menjadi otonomi pemerintah daerah juga.


  6. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menjadi bagiannya, berikut ini yang bukan merupakan hak otonomi daerah adalah ....
    1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
    2. Penentuan kebijakan fiskal dan moneter
    3. Mengelola aparatur daerah
    4. Mengelola kekayaan daerah yang ada.memungut pajak dan retribusi daerah
    5. Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang
    Jawaban : b

    Hak otonomi daerah antara lain:

    • Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
    • Mengelola aparatur daerah
    • Mengelola kekayaan daerah yang ada
    • Memungut pajak dan retribusi daerah
    • Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang.

    Sedangkan Penentuan kebijakan fiskal dan moneter adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat

  7. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan ....
    1. Anggaran pendapatan belanja negara
    2. Pendapatan daerah
    3. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
    4. Perimbangan keuangan antara pendapatan dan angaran pembelanjaan negara
    5. Pembiayaan negara
    Jawaban : c

    Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan: Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

  8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh ....
    1. Peraturan daerah
    2. Peraturan menteri
    3. Keputusan Presiden
    4. Anggaran Negara
    5. Undang-undang
    Jawaban : a

    Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh: Peraturan daerah.

  9. Berikut ini yang bukan merupakan perangkat pemerintah daerah adalah ....
    1. Gubernur
    2. Bupati
    3. Walikota
    4. Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
    5. Sekretaris negara
    Jawaban : e

    Berikut ini merupakan perangkat pemerintah daerah adalah meliputi:

    • Gubernur
    • Bupati
    • Walikota
    • Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.

    Sedangkan Sekretaris Negara, bukanlah perangkat pemerintah daerah tetapi perangkat pemerintah pusat.

  10. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat ....
    1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tanpa melibatkan pemerintah daerah
    2. Mengelola aparatur daerah yang baru
    3. Menugaskan sebagian urusan pemerinatah daerah dan atau pemerintahan pusat berdasarkan asas sentralisasi
    4. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
    5. Mengelola kekayaan daerahnya sendiri
    Jawaban : d

    Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat: Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 170. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini