Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 171

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 171. Semangat belajar!

  1. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut, kecuali ....
    1. Meninggal dunia
    2. Permintaan sendiri
    3. Diberhentikan
    4. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan
    5. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
    Jawaban : d

    Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut :

    • Meninggal dunia
    • Permintaan sendiri
    • Diberhentikan
    • Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan

    Sedangkan jika berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 buIan, belum merupakan alasan yang kuat kepala daerah berhenti.

  2. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota sebanyak ....
    1. Tiga kali dalam setahun
    2. Dua kali dalam setahun
    3. Sekali dalam setahun
    4. Sekali dalam lima tahun
    5. Sekali dalam dua tahun
    Jawaban : c

    Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota adalah Sekali dalam setahun.

  3. Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ....
    1. Mengirim pasukan yang bertugas di daerah perbatasan
    2. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
    3. Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada negara yang berperang
    4. Mengirim duta dan konsul
    5. Menciptakan kerjasama dengan negara-negara yang maju saja
    Jawaban : b

    Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah : Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik.

  4. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah ....
    1. PP No. 11 tahun 1979
    2. PP No. 12 tahun 1979
    3. PP No. 13 tahun 1979
    4. PP No. 14 tahun 1979
    5. PP No. 15 tahun 1979
    Jawaban : e

    Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah : PP No. 15 tahun 1979.

  5. Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dbuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan bersifat ....
    1. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
    2. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
    3. Tertutup dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
    4. Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
    5. Tertutup dan diumumkan berdasarkan undang-undang
    Jawaban : d

    Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dibuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan besifat: Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan.


  6. Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada ....
    1. Kemakmuran pemerintah
    2. Kemakmuran masyarakat
    3. Keadilan masyarakat
    4. Kesejahteraan daerah
    5. Keadilan dan kesejahteraan pemerintah
    Jawaban : b

    Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada: Kemakmuran masyarakat.

  7. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembangunan negara kita adalah karena ....
    1. Penyebaran penduduk yang tidak merata
    2. Peledakan jumlah penduduk
    3. Kesenjangan social ekonomi penduduk yang tidak merata
    4. Angka pendidikan penduduk yang rendah
    5. Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
    Jawaban : a

    Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembagunan negara kita adalah karena: Penyebaran penduduk yang tidak merata (sebagai hambatan utama). Sedangkan hambatan berikut ini adalah sebagai hambatan pendukung:

    • Peledakan jumlah penduduk
    • Kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata
    • Angka pendidikan penduduk yang rendah
    • Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
  8. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh ...
    1. Presiden
    2. Menteri Dalam Negeri
    3. Gubernur
    4. Bupati dan walikota
    5. Menteri luar negeri
    Jawaban : c

    Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh : Gubernur.

  9. Hukum yang berlaku saat ini adalah ....
    1. Hukum tertulis
    2. Hukum yang sah
    3. Hukum yang tegas
    4. Hukum yang memaksa
    5. Hukum yang disepakati
    Jawaban : b

    Hukum yang berlaku saat ini adalah : Hukum yang sah.

  10. Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah ....
    1. Daerah lstimewa Aceh
    2. Daerah lstimewa Yogyakarta
    3. Daerah Khusus lbukota
    4. Daerah Kepulauan Seribu
    5. Daerah Kalimantan
    Jawaban : a

    Daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah: Daerah istimewa Aceh, Maluku, lrian Jaya.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 171. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini