Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan twk SKD Bagian 171

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 171. Semangat belajar!

1. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah ....
   1. PP No. 11 tahun 1979
   2. PP No. 12 tahun 1979
   3. PP No. 13 tahun 1979
   4. PP No. 14 tahun 1979
   5. PP No. 15 tahun 1979
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah : PP No. 15 tahun 1979.

   Diskusi

2. Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dbuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan bersifat ....
   1. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
   2. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
   3. Tertutup dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
   4. Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
   5. Tertutup dan diumumkan berdasarkan undang-undang
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dibuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan besifat: Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan.

   Diskusi

3. Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada ....
   1. Kemakmuran pemerintah
   2. Kemakmuran masyarakat
   3. Keadilan masyarakat
   4. Kesejahteraan daerah
   5. Keadilan dan kesejahteraan pemerintah
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada: Kemakmuran masyarakat.

   Diskusi

4. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembangunan negara kita adalah karena ....
   1. Penyebaran penduduk yang tidak merata
   2. Peledakan jumlah penduduk
   3. Kesenjangan social ekonomi penduduk yang tidak merata
   4. Angka pendidikan penduduk yang rendah
   5. Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembagunan negara kita adalah karena: Penyebaran penduduk yang tidak merata (sebagai hambatan utama). Sedangkan hambatan berikut ini adalah sebagai hambatan pendukung:

   • Peledakan jumlah penduduk
   • Kesenjangan sosial ekonomi penduduk yang tidak merata
   • Angka pendidikan penduduk yang rendah
   • Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah

   Diskusi

5. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh ...
   1. Presiden
   2. Menteri Dalam Negeri
   3. Gubernur
   4. Bupati dan walikota
   5. Menteri luar negeri
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh : Gubernur.

   Diskusi



6. Hukum yang berlaku saat ini adalah ....
   1. Hukum tertulis
   2. Hukum yang sah
   3. Hukum yang tegas
   4. Hukum yang memaksa
   5. Hukum yang disepakati
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Hukum yang berlaku saat ini adalah : Hukum yang sah.

   Diskusi

7. Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah ....
   1. Daerah lstimewa Aceh
   2. Daerah lstimewa Yogyakarta
   3. Daerah Khusus lbukota
   4. Daerah Kepulauan Seribu
   5. Daerah Kalimantan
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah: Daerah istimewa Aceh, Maluku, lrian Jaya.

   Diskusi

8. Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....
   1. Dewan kabinet
   2. BPK
   3. DPA
   4. DPR
   5. MA
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah:

   • Badan Pengawas Keuangan
   • Dewan Pertimbangan Agung
   • Dewan Perwakilan Rakyat
   • Mahkamah Agung
   • Presiden dan Wakil Presiden
   • Majelis Permusyawaratan Rakyat

   Sedangkan Dewan Kabinet tidak memiliki kewajiban melaksanakan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara.

   Diskusi

9. Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah ....
   1. MPR
   2. MA
   3. Presiden
   4. Wakil Presiden
   5. DPR
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Menurut UUD 1945, yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Sedangkan MA hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi.

   Diskusi

10. Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah ....
    1. DPR dan MPR
    2. Presiden dan MPR
    3. Presiden dan DPR
    4. DPA dan DPR
    5. MA dan BPK
    Pembahasan
    Jawaban : b

    Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah Negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah: Presiden dan MPR.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 171. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP