Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 172

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 172. Semangat belajar!

  1. Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....
    1. Dewan kabinet
    2. BPK
    3. DPA
    4. DPR
    5. MA
    Jawaban : a

    Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah:

    • Badan Pengawas Keuangan
    • Dewan Pertimbangan Agung
    • Dewan Perwakilan Rakyat
    • Mahkamah Agung
    • Presiden dan Wakil Presiden
    • Majelis Permusyawaratan Rakyat

    Sedangkan Dewan Kabinet tidak memiliki kewajiban melaksanakan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara.

  2. Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah ....
    1. MPR
    2. MA
    3. Presiden
    4. Wakil Presiden
    5. DPR
    Jawaban : c

    Menurut UUD 1945, yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Sedangkan MA hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi.

  3. Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah ....
    1. DPR dan MPR
    2. Presiden dan MPR
    3. Presiden dan DPR
    4. DPA dan DPR
    5. MA dan BPK
    Jawaban : b

    Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah Negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah: Presiden dan MPR.

  4. Dalam penetapan formasi Pegawai negeri sipil daerah propinsi/ kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh ....
    1. Menteri Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga
    2. Menteri dalam Negeri
    3. Badan Kepegawaian Nasional
    4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
    5. Menteri Sekretaris Negara
    Jawaban : d

    Dalam penetapan formasi Pegawai negeri sipil daerah propinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

  5. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya adalah pengertian dari ....
    1. Anggaran pendapatan daerah
    2. Belanja daerah
    3. Pembiayaan
    4. Perimbangan keuangan
    5. Pendapatan daerah
    Jawaban : c

    Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya adalah pengertian dari Pembiayaan, sedangkan:

    • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah: rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
    • Perimbangan Keuangan adalah: suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
    • Pendapatan Daerah adalah: semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

  6. Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena ....
    1. Berhak mengajukan rancangan undang-undang
    2. Berhak menetapkan APBN
    3. Berhak menetapkan pendapatan daerah
    4. Berhak mengatur sistem pembelanjaan keuangan negara
    5. Berhak menetapkan anggaran pendidikan daerah
    Jawaban : b

    Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena: Berhak menetapkan APBN.

  7. Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam tubuh Departemen Kehutanan menetapkan enam program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program tersebut meliputi berikut ini, kecuali ....
    1. Program pemantapan keamanan dalam negeri
    2. Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
    3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
    4. Program peningkatan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup
    5. Program peningkatan anggaran perlindungan dan keamanan hutan
    Jawaban : e

    Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam tubuh Departemen Kehutanan menetapkan enam program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program tersebut meliputi berikut ini:

    • Program pemantapan keamanan dalam negeri.
    • Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
    • Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
    • Program peningkatan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

    Sedangkan untuk Program peningkatan anggaran perlindungan dan keamanan hutan bukan merupakan visi, misi dan tujuan kebijakan Departemen Kehutanan.

  8. Realita yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi orang tua terhadap anak untuk membantu mencari nafkah, pembantu rumah tangga, disiksa dan tidak diberi gaji, sekelompok orang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami tindak kekerasan, atau perlakuan hukum yang tidak adil. Realita seperti ini menunjukkan bukti bahwa masih banyak terjadi ....
    1. Kegamangan gaya dan cara hidup masyarakat
    2. Dampak negatif yang mencerminkan pembangunan
    3. Penyalahgunaan informasi dan komunikasi
    4. Warga negara yang berpendidikan rendah
    5. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia
    Jawaban : e

    Eksploitasi orang tua terhadap anak untuk membantu mencari nafkah, pembantu rumah tangga, disiksa dan tidak diberi gaji, sekelompok orang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami tindak kekerasan, atau perlakuan hukum yang tidak adil. Realita seperti im menunjukkan bukti bahwa masih banyak terjadi: Pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

  9. Menurut arah kebijakan pembangunan, pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nangro Aceh Darrusalam, perlu dititik beratkan pada ....
    1. Menerapkan daerah operasi untuk meredam keinginan memisahkan diri
    2. Menyelesaikan masalahnya dengan mengusut dan mengadili yang bersalah
    3. Memberi hakotonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab penuh
    4. Mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif melakukan rekonsiliasi
    5. Menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan dengan berbagai upaya
    Jawaban : c

    Menurut arah kebijakan pembangunan, pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nangro Aceh Darrusalam, perlu dititik beratkan pada: Memberi hak otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab penuh.

  10. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 oktober 1928. Lagu kebangsaan tersebut diciptakan oleh ....
    1. W. R. Sukarman
    2. W. R. Suratman
    3. W. R. Supratman
    4. W. R. Sayidiman
    5. W.R. Suryopranoto
    Jawaban : c

    Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 oktober 1928. Lagu kebangsaan tersebut diciptakan oleh: Wage Rudolf Supratman.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 172. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini