Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 173

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 173. Semangat belajar!

  1. Dalam memanfaatkan sumber alam yang terkandung dalam Negara Indonesia, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa, artinya ....
    1. Pendapatan perkapita tetap
    2. Jumlah penduduk tetap seimbang
    3. Generasi yang akan datang adalah generasi penerus
    4. Kesejahteraan sekarang belum tentu masa lampau sejahtera
    5. Kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang
    Jawaban : e

    Dalam memanfaatkan sumber alam yang terkandung dalam negara Indonesia, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa, artinya: Kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang.

  2. Untuk mencapai sasaran pembangunan angka menengah, Departemen kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas 2005-2009 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-Vll/2004), antara lain sebagai berikut, kecuali ...
    1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal
    2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
    3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
    4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
    5. Pemantapan kawasan hutan lindung
    Jawaban : e

    Untuk mencapai sasaran pembangunan angka menengah, Departemen kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas 2005-2009 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-Vll/2004), antara lain sebagai berikut:

    • Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu ilegal.
    • Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan.
    • Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
    • Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

    Sedangkan Pemantapan kawasan hutan lindung bukan merupakan sasaran pembangunan angka menengah.

  3. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah Partai Politik harus mendaftarkan kepada ....
    1. Departemen Dalam Negeri
    2. Departemen Kehakiman
    3. Komisi Pemilihan Umum
    4. Sekretarian Negara
    5. Kejaksaan Agung
    Jawaban : c

    Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah Partai Politik harus mendaftarkan kepada: Komisi Pemilihan Umum (KPU).

  4. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi adalah ....
    1. Meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
    2. Karena Indonesia merupakan negara yang menduduki rangking tinggi dalam korupsi
    3. Setiap orang memiliki kekuasaan akan melakukan tindak korupsi
    4. Peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya perilaku bagi pemegang kekuasaan
    5. Mencegah agar pimpinan dan penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi
    Jawaban : d

    Menurut Undang-Undang no. 30 Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah: Peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya perilaku bagi pemegang kekuasaan.

  5. Berdasarkan Undang-Undang, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain apabila ....
    1. Lima kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan
    2. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus
    3. Masa jabatannya telah berakhir
    4. Telah berusia 67 tahun
    5. Mengundurkan diri
    Jawaban : a

    Berdasarkan Undang-Undang, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain apabila:

    • Lima kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan
    • Melanggar etika kehormatan yang sudah ditetapkan oleh badan kehormatan

    Sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi berhenti dengan hormat apabila:

    • Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus
    • Masa jabatannya telah berakhir
    • Telah berusia 67 tahun
    • Mengundurkan diri

  6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2), yang telah diamandemenkan, dan setelah menjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan dalam sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai ....
    1. Kekuatan utama
    2. Kekuatan pendukung
    3. Kekuatan cadangan
    4. Gerakan mobilitas
    5. Gerakan perlawanan
    Jawaban : b

    Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2), yang telah diamandemenkan, dan setelah menjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan dalam sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai: kekuatan pendukung.

  7. Suatu Negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan ....
    1. Negara the rule of law
    2. Negara berkedaulatan
    3. Negara demokrasi
    4. Negara hukum
    5. Negara konstitusional
    Jawaban : a

    Suatu negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan: Negara "the rule of law" (Negara hukum yang didasarkan atas aturan tertulis).

  8. Yang berwenang membubarkan suatu partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah ....
    1. Komisi Pemilihan Umum
    2. Mahkamah Konstitusi
    3. Komisi Yudisial
    4. Menteri dalam negeri
    5. Mahkamah Agung
    Jawaban : b

    Yang berwenang membubarkan suatu partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah: Mahkamah Konstitusi.

  9. Sebagai negara demokrasi, paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ....
    1. Paham integral atau kekuasaan
    2. Paham persamaan
    3. Paham persaudaraan
    4. Paham liberalisme
    5. Paham individualisme
    Jawaban : a

    Paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: Paham integral atau kekuasaan.

  10. Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) yang telah diamandemen, anggota MPR yaitu ....
    1. Anggota MPR, DPR, dan DPD
    2. Anggota DPR, dan DPD, dan Mahkamah Konstitusi
    3. Anggota DPD dan Utusan Golongan
    4. Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan
    5. Anggota DPR dan DPD
    Jawaban : d

    Menurut UUD 1945 Pasal 30 (1) yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari:

    1. Anggota DPR
    2. utusan daerah dan
    3. utusan golongan.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 173. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini