Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 187

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 187. Semangat belajar!

  1. Amanda menguasai tari Saman. Oleh karena itu, ia mengajari anak-anak sekolah dasar di desanya tarian Saman. Tindakan Amanda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama ....
    1. pasal 28
    2. pasal 30
    3. pasal 31
    4. pasal 32
    5. pasal 34
    Jawaban : d

    Ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Melestarikan senitari Saman merupakan salah satu bentuk peran serta dalam memelihara budaya bangsa.

  2. Setiap warga negara dituntut memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme yaitu ....
    1. demokrasi
    2. kemanusiaan
    3. kebersamaan
    4. keadilan sosial
    5. persatuan dan kesatuan
    Jawaban : c

    Salah satu prinsip nasionalisme adalah kebersamaan. Prinsip kebersamaan ini menuntut setiap warga negara memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengarahkan aktivitasnya menuju kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Kebersamaan juga menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

  3. Pada era globalisasi seperti sekarang ini ada sebagian warga masyarakat yang terpengaruh dengan budaya asing. Anak muda meniru sikap hidup individualis, mengenakan pakaian ketat di depan umum, dan hidup glamour. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh anak muda penerus bangsa adalah ....
    1. langsung menerima budaya asing karena sesuai perkembangan zaman
    2. menolak mentah-mentah masuknya budaya asing
    3. menerima budaya asing yang sesuai keperibadian bangsa
    4. mempelajari dan mengembangkan budaya asing dalam kehidupan sehari-hari
    5. menerima budaya asing yang lebih menguntungkan pribadi dan menolak yang merugikan diri
    Jawaban : c

    Budaya yang mereka tiru di perkotaan merupakan salah satu indikasi betapa kuatnya budaya asing mengubah budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lewat arus besar globalisasi. Sebagian warga masyarakat kita tidak lagi bangga dengan kekayaan budaya yang dimilikinya. Seolah-olah segala sesuatu yang datangnya dari luar merupakan sesuatu yang paling baik. Memang, kita tidak dapat menutup diri dengan masuknya budaya asing. Akan tetapi, kita hendaknya melakukan penyaringan lebih dahulu terhadap budaya asing tersebut dengan kepribadian bangsa.

  4. Lembaga ini berkedudukan di lbu kota negara. Salah satu kewenangannya adalah mengadili di tingkat kasasi. Lembaga yang dimaksud yaitu ....
    1. MPR
    2. DPR
    3. Presiden
    4. Komisi Yudisial
    5. Mahkamah Agung
    Jawaban : e

    Lembaga yang memiliki kewenangan mengadili di tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Tugas dan kewenangan MA yang lain diatur dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  5. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, MPR berkedudukan ...
    1. Diatas UUD 1945
    2. Diatas lembaga negara lainnya
    3. Lebih tinggi dari DPR
    4. Sejajar dengan lainnya
    5. Ditengah-tengah lembaga negara
    Jawaban : d

    Sebelum amandemen UUD 1945, MPR dalam susunan ketatanegaraan Indonesia berada dalam kedudukan tertinggi diantara lembaga negara lainnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 posisi MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya.


  6. Pemerintahan daerah provinsi memiliki seorang kepala daerah yang disebut ....
    1. Presiden
    2. Gubernur
    3. Bupati
    4. Walikota
    5. Camat
    Jawaban : b

    Pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Adapun kabupaten dipimpin bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Sedangkan presiden merupakan pemimpin sebuah negara.

  7. Lembaga negara yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman adalah ....
    1. MPR
    2. DPR
    3. MA
    4. DPD
    5. KPU
    Jawaban : c

    Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. alam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di negara Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain Mahkamah Agung, pemegang kekuasaan kehakiman yang lain adalah Mahkamah Konstitusi.

  8. Presiden sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketentuan yang mengatur tentang kedudukan presiden tersebut yaitu ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    1. Pasal 1
    2. Pasal 2 ayat (1)
    3. Pasal 2 ayat (2)
    4. Pasal 3
    5. Pasal 4 ayat (1)
    Jawaban : e

    Kedudukan presiden sesuai UUD 1945 sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

  9. Dalam menyelenggarakan, pemerintahan daerah akan lebih mudah mengelolanya secara maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan daerah merupakan realissi dampak positif sistem negara ...
    1. Sentralisasi
    2. Desentralisasi
    3. Dekonsentrasi
    4. Otonomi daerah
    5. Tugas pembantuan
    Jawaban : b

    Salah satu dampak positif sistem desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

  10. Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi tiga yaitu ....
    1. Urusan pemerintahan absolut, khusus, dan pemerintahan umum
    2. Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum
    3. Urusan pemerintahan absolut, khusus, dan konkuren
    4. Urusan pemerintahan khusus, konkuren, pemerintahan umum
    5. Urusan pemerintahan politik luar negeri, yustisi, dan agama
    Jawaban : b

    Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan tidak dapat dilimpahkan kepada daerah.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 187. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini