Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 187. Semangat belajar!
-
Lembaga ini berkedudukan di lbu kota negara. Salah satu kewenangannya adalah mengadili di tingkat kasasi. Lembaga yang dimaksud yaitu ....
- MPR
- DPR
- Presiden
- Komisi Yudisial
- Mahkamah Agung
Jawaban : eLembaga yang memiliki kewenangan mengadili di tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Tugas dan kewenangan MA yang lain diatur dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, MPR berkedudukan ...
- Diatas UUD 1945
- Diatas lembaga negara lainnya
- Lebih tinggi dari DPR
- Sejajar dengan lainnya
- Ditengah-tengah lembaga negara
Jawaban : dSebelum amandemen UUD 1945, MPR dalam susunan ketatanegaraan Indonesia berada dalam kedudukan tertinggi diantara lembaga negara lainnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 posisi MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya.
-
Pemerintahan daerah provinsi memiliki seorang kepala daerah yang disebut ....
- Presiden
- Gubernur
- Bupati
- Walikota
- Camat
Jawaban : bPemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Adapun kabupaten dipimpin bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Sedangkan presiden merupakan pemimpin sebuah negara.
-
Lembaga negara yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman adalah ....
- MPR
- DPR
- MA
- DPD
- KPU
Jawaban : cMahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. alam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di negara Indonesia yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain Mahkamah Agung, pemegang kekuasaan kehakiman yang lain adalah Mahkamah Konstitusi.
-
Presiden sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketentuan yang mengatur tentang kedudukan presiden tersebut yaitu ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1
- Pasal 2 ayat (1)
- Pasal 2 ayat (2)
- Pasal 3
- Pasal 4 ayat (1)
Jawaban : eKedudukan presiden sesuai UUD 1945 sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.
-
Dalam menyelenggarakan, pemerintahan daerah akan lebih mudah mengelolanya secara maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan daerah merupakan realissi dampak positif sistem negara ...
- Sentralisasi
- Desentralisasi
- Dekonsentrasi
- Otonomi daerah
- Tugas pembantuan
Jawaban : bSalah satu dampak positif sistem desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.
-
Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi tiga yaitu ....
- Urusan pemerintahan absolut, khusus, dan pemerintahan umum
- Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum
- Urusan pemerintahan absolut, khusus, dan konkuren
- Urusan pemerintahan khusus, konkuren, pemerintahan umum
- Urusan pemerintahan politik luar negeri, yustisi, dan agama
Jawaban : bUrusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan tidak dapat dilimpahkan kepada daerah.
-
Salah satu sumber hukum formal di Indonesia adalah Yurisprudensi. Yurisprudensi dibentuk oleh ....
- Majelis Permusyawaratn Rakyat
- hakim
- presiden dan wakil presiden
- Menteri Kehakiman
- Mahkamah Agung
Jawaban : bYurisprudensi disebut sebagai keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Keputusan hakim ini muncul apabila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang sehingga hakim harus menciptakan hukum sendiri. Keputusan yang dihasilkan hakim apabila dianggap adil dan baik akan dipakai hakim lain untuk memutuskan perkara serupa.
-
Seseorang dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun karena mencuri. Sifat hukum yang sesuai dengan kasus ini adalah ....
- mengikat
- memaksa
- mengatur
- menggantikan
- meliputi semua
Jawaban : bHukum menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Memaksa, artinya aturan hukum tidak dapat disimpangi (dengan perjanjian) dan harus dilaksanakan atau diikuti oleh tiap-tiap pihak, misalnya ketentuan dalam hukum pidana. Mengatur, artinya aturan hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian kerja sama atau jual beli.
-
Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam ...
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Jawaban : dKekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (kepolisian), Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 (advokat), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (kejaksaan), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 187. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP