Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 189

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 189. Semangat belajar!

  1. Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus Penembahan Trisakti menunjukkan indikasi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu ....
    1. Penahanan
    2. Penyidikan
    3. Penuntutan
    4. Pemeriksaan
    5. Penangkapan
    Jawaban : b

    Setelah selesai proses penyelidikaan, sebuah kasus pelanggaran HAM dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung.

  2. Wisatawan mancanegara sempat takut mengunjungi Indonesia selepas terjadinya peristiwa Bom Bali yang terjadi pada akhir tahun 2015. Dalam peristiwa itu, terdapat banyak korban Iuka berat dan korban meninggal dunia. Pengadilan yang berwenang untuk menangani kasus tersebut adalah ....
    1. pengadilan HAM
    2. pengadilan militer
    3. pengadilan negeri
    4. pengadilan HAM Ad Hoc
    5. mahkamah internasional
    Jawaban : c

    Bom Bali merupakan kejahatan terorisme yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Akan tetapi, terorisme tidak termasuk kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan. Kejahatan bom Bali termasuk kejahatan pidana terorisme. Dengan demikian, wewenang mengadili kasus bom Bali ada pada pengadilan negeri.

  3. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh ....
    1. Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
    2. Perorangan
    3. DPR
    4. MPR
    5. Lembaga Suadaya Masyarakat
    Jawaban : a

    Mengacu pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008, dijelaskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

  4. Deklarasi hak asasi manusia sedunia digunakan sebagai ....
    1. Standar minimal untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum
    2. Perjanjian yang mengikat secara yuridis
    3. Perjanjian yang harus ditaati oleh semua warga negara
    4. Syarat dan pembentukan sebuah negara yang berdaulat
    5. Satu-satunya pedoman hak asasi di dunia yang tidak boleh diganggu gugat
    Jawaban : a

    Salah satu kelemahan di dalam usaha untuk menegakkan kebebasan beragama dan hak-hak lain yang diatur didalam Deklarasi Universal HAM adalah sifatnya tidak mengikat. Misalnya Deklarasi Universal HAM dan pendapat dari Majelis Umum PBB sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menerjemahkan dan menjelaskan aturan pasal tersebut tidak mengikat negara-negara yang menandatangi Deklarasi.

  5. Universal, Declaration of Human Right, merupakan piagam Hak Asasi Manusia PBB yang diakui sejak tanggal ....
    1. 14 Juli 1946
    2. 14 Juli 1948
    3. 10 Desember 1946
    4. 10 Desember 1948
    5. 25 Desember 1948
    Jawaban : d

    Deklarasi Universal HAM adalah instrumen internasional pertama yang mengatur hak asasi manusia secara komprehensif karena menyebutkan jenis-jenis hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebebasan fundamental warga negaranya. Deklarasi tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusinya No. 217A (III) pada tanggal 10 Desember 1948.


  6. Empat Pilar Kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia kepada era kejayaan. Empat Pilar kebangsaan tersebut meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali ....
    1. NKRI
    2. Wawasan Nusantara
    3. Undang-Undang Dasar 1945
    4. Pancasila
    5. Bhinneka Tunggal lka
    Jawaban : b

    Empat Pilar Kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa yang terdiri dari:

    1. Pancasila
    2. Bhinneka Tunggal lka
    3. Undang-Undang Dasar 1945
    4. NKRI
  7. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu ....
    1. Patriotisme
    2. Nasionalisme
    3. ldeologi kesatuan
    4. ldealisme berbangsa
    5. Integrasi nasional
    Jawaban : b

    Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu paham yang disebut nasionalisme atau paham kebangsaan.

  8. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka digunakan pertama kalinya secara resmi pada acara ....
    1. Sidang BPUPKI I
    2. Sidang BPUPKI II
    3. Sidang PPKI I
    4. Sidang Kabinet RIS
    5. Sidang MPRS
    Jawaban : d

    Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka yang berbentuk burung Garuda. Kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal lka yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

  9. Pentingnya lambang negara Garuda Pancasila sebagai komponen Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ....
    1. Pertama
    2. Kedua
    3. Ketiga
    4. Keempat
    5. Tidak ada jawaban benar
    Jawaban : b

    Dalam amandemen UUD 1945 yang kedua ditambahkan pasal baru (Pasal 36) yang mengatur tentang lambang negara yang berbunyi: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka.

  10. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disahkan pada ....
    1. 19 Oktober 1999
    2. 18 Agustus 2000
    3. 11 Oktober 2000
    4. 10 November 2001
    5. 10 Agustus 2002
    Jawaban : d

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1-3. Pasal ini mengalami amandemen dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga yang disahkan pada 10 November 2001.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 189. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini