Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 19

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 19. Semangat belajar!

  1. Yang bukan merupakan dampak/ akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
    1. Konstituante dibubarkan
    2. UUDS tidak berlaku
    3. Kembali ke UUD 1945
    4. Dibentuk DPRS
    5. Dibentuk DPAS
    Jawaban : d
    Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
    • Konstituante dibubarkan
    • UUD RI 1950 tidak berlaku
    • Dibentuk DPAS
    • Kembali ke UUD 1945
  2. Yang bukan merupakan alat - alat perlengkapan MPR adalah ...
    1. Pimpinan MPR
    2. Badan pekerja MPR
    3. Pembantu MPR
    4. Komisi MPR
    5. Panitia Ad Hoc. MPR
    Jawaban : c
    Alat - alat perlengkapan MPR yaitu Pimpinan MPR, Badan pekerja MPR, Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc MPR.
  3. Menteri - menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945, yaitu ...
    1. Pasal 18
    2. Pasal 19
    3. Pasal 17
    4. Pasal 16
    5. Pasal 12
    Jawaban : c
    Menteri - menteri negara adalah pembantu Presiden. Pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 17.
  4. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang ...
    1. Interpelasi
    2. Budget
    3. Referendum
    4. Mosi tidak percaya
    5. Angket
    Jawaban : c
    TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur mengenai referendum.
  5. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah ...
    1. Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia
    2. Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan
    3. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang
    4. Pemimpin Jepang banyak yang gugur
    5. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat
    Jawaban : c
    Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada Sekutu adalah kedua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hiroshima dibom tanggal 6 Agustuss 1945 dan Nagasaki dibom tanggal 9 Agustus 1945.

  6. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama, hasil sidang tersebut adalah ...
    1. Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945
    2. Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
    3. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional
    4. Dibentuknya wakil rakyat yaitu DPR dan MPR
    5. A, B, dan C benar
    Jawaban : e
    Hasil sidang PPKI tanggall 18 Agustus 1945 adalah:
    • Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945
    • Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden
    • Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu Komite Nasional.
  7. Buku Max Havelaar dikarang oleh ...
    1. Van den Bosch
    2. Douwes Dekker
    3. Raffles
    4. Deandles
    5. Jp. Coen
    Jawaban : b
    Buku Max Havelar dikarang oleh Douwes Dekker/ Multatuli (nama samaran). Buku ini menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa.
  8. Alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah ...
    1. Mempertahankan NKRI
    2. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan Wawasan Nusantara
    3. Melindungi kekayaan negara Indonesia
    4. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut
    5. Melindungi wilayah kepulauan RI
    Jawaban : c
    Segala sumber kakayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik ekslusif negara RI. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia maka pemerintah segera mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
  9. Untuk mendapakan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ...
    1. Peradilan banding dan kasasi
    2. Peradilan istimewa
    3. Peradilan KKN
    4. Peradilan perkara berat dan lebih berat
    5. Peradilan khusus
    Jawaban : a
    Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi.
  10. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku, kecuali ...
    1. Peraturan Pemerintah
    2. Keputusan Presiden
    3. Keputusan Menteri
    4. Peraturan Daerah
    5. Undang-undang produk DPR
    Jawaban : d
    Mahkamah Agung tidak tidak punya hak untuk menguji peraturan daerah.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 19. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini