Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 190

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 190. Semangat belajar!

  1. Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit) merupakan pengertian Pancasila sebagai ...
    1. Pandangan Hidup Bangsa
    2. Kepribadian Bangsa Indonesia
    3. Sumber Hukum
    4. Jiwa Bangsa Indonesia
    5. Perjanjian Luhur
    Jawaban : d

    Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit) merupakan pengertian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.

  2. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh ...
    1. Notonegoro
    2. Moh. Yamin
    3. Ir. Sukarno
    4. Ki Hajar Dewantara
    5. Soepomo
    Jawaban : b

    Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh Moh. Yamin.

  3. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil dan spritual, hal ini berdasarkan ...
    1. Ketuhanan YME
    2. Pancasila dan UUD 1945
    3. UUD 1945
    4. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
    5. Keadilan Sosial
    Jawaban : b

    Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  4. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor ....
    1. TAP MPRS No. V/MPRS/1959
    2. TAP MPR No. V/MPR/2002
    3. TAP MPR No. VI/MPR/2001
    4. TAP MPR No. VII/MPR/2002
    5. TAP MPRS No. X/MPRS/1960
    Jawaban : c

    Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomorTAP MPR No.VI/ MPR/2001.

  5. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan ...
    1. Perkotaan
    2. Organisasi kedaerahan
    3. Pemerintahan
    4. Pedesaan
    5. Organisasi Keagamaan
    Jawaban : d

    Ciri khas paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Di Indonesia ciri khas paham ini dapat dilihat dalam kehidupan pedesaan.


  6. Isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelengaraan Negara merupakan isi Pancasila yang bersifat ....
    1. Abstrak
    2. Obyektif
    3. Umum
    4. Norma hukum
    5. Universal
    Jawaban : c

    Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena tidak memihak pada suatu hal tertentu melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan karena Pancasila dibentuk berdasarkan oleh kepribadian bangsa. Selain itu, isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelengaraan Negara.

  7. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam .... UUD 1945.
    1. Pasal 19B ayat 2
    2. Pasal 20 ayat 2
    3. Pasal21A ayat 2
    4. Pasal 22D ayat 2
    5. Pasal 23 ayat 2
    Jawaban : d

    Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945.

  8. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang ....
    1. Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
    2. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
    3. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
    4. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
    5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
    Jawaban : b

    Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan.

  9. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan ....
    1. DPR
    2. MPR
    3. Rakyat
    4. DPA
    5. MA
    Jawaban : a

    Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

  10. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal ....
    1. Pasal 24B dan 24C
    2. Pasal 24C dan 24D
    3. Pasal 24D dan 24E
    4. Pasal 24E dan 24F
    5. Pasal 24F dan 24G
    Jawaban : a

    Hasil perubahan UUD 1945 ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 190. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini