Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD Bagian 197

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 197. Semangat belajar!

  1. Bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai ...
    1. Instrumental
    2. Dasar
    3. Praktis
    4. Dinamis
    5. Efisien
    Jawaban : c

    Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa nilai dasar masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

  2. Yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah ...
    1. Merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat.
    2. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.
    3. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan keras yang diajukan dengan mutlak.
    4. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat.
    5. Menolak adanya pengaruh yang datangnya dari luar dan menolak perubahan.
    Jawaban : d

    Musyawarah merupakan salah satu ciri ideologi terbuka karena dengan adanya musyawarah manandakan ideologi tersebut mau menerima masukan untuk memperbaiki lagi serta agar tidak tertinggal zaman tentunya tanpa mengubah nilai pokok yang ada di dalamnya.

  3. Pada saat UUDS diberlakukan, pelaksanaan sistem permusyawaratan yang mana dijelaskan di Pancasila sila keempat dilakukan dengan cara ...
    1. Musyawarah mufakat
    2. Voting
    3. Penunjukan
    4. Penetapan
    5. Mengikuti penguasa
    Jawaban : b

    Saat UUDS diberlakukan, dasar negara yang digunakan tetap Pancasila. Namun, dalam pelaksanaan sila keempat dilakukan dengan voting bukan musyawarah mufakat. Voting merupakan pengambilan suara terbanyak

  4. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 urutan ketiga pada hierarki tata perundangundangan Indonesia adalah ...
    1. Peraturan presiden
    2. Perpu
    3. Peraturan daerah
    4. Peraturan pemerintah
    5. Undang-undang
    Jawaban : b

    Hierarki tata perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, yaitu:

    1. Undang-Undang Dasar 1945 
    2. Undang-Undang 
    3. Perpu
    4. Peraturan pemerintah
    5. Peraturan presiden
    6. Peraturan daerah 
  5. Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh ...
    1. DPR
    2. DPRD
    3. Gubernur
    4. DPRD dan Gubernur
    5. DPR dan DPRD
    Jawaban : d

    Perda dibuat oleh DPRD provinsi dan Gubernur untuk melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah yang bersangkutan. 


  6. Yang menjadi alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena ...
    1. Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara.
    2. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental.
    3. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan
    4. Berhubungan dengan nasib warga negara.
    5. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya.
    Jawaban : a

    Pembukaan UUD 1945 mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai. 

  7. Pernyataan bahwa Indonesia siap membantu negara lain yang ingin merdeka adalah salah satu makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ...
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    Jawaban : a

    Pada pembukaan UUD 1945 alinea 1 dijelaskan bahwa: " ..... kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ... " tersirat bahwa Indonesia menolak adanya penjajahan. 

  8. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea ...
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    Jawaban : d

    Pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 dijelaskan cita-cita yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

  9. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka ...
    1. RUU tersebut tidak dapat digunakan.
    2. Sah menjadi UU dan harus diundangkan
    3. RUU tersebut batal demi hukum.
    4. DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut
    5. Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya.
    Jawaban : b

    RUU yang tidak kunjung disahkan oleh presiden selama 30 hari setelah disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU dan harus diundangkan. 

  10. Di dalam UUD 1945 ada bab yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah ...
    1. Pasal UUD
    2. Bentuk negara
    3. Agenda sidang MPR
    4. Pelaksanaan pemerintahan
    5. Peraturan presiden
    Jawaban : b

    Pasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. 

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 197. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Soal Deret Angka klik disini

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro

20 Tryout Online SKD Premium

1500 Soal SKD
Materi Lengkap TWK, TIU, TKP
Informasi serta Tips & Trik dan masih banyak lainnya

Cuma 49rb, hanya sekali bayar saja

Silahkan kunjungi disini