Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 44. Semangat belajar!
-
Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah ...
- Di kepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara)
- Eksekutif dipilih rakyat baik melalui pemilihan secara langsung maupun tidak secara langsung (melalui badan perwakilan)
- Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri) dan menteri bertanggung jawab kepada presiden
- Presiden beserta kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Oleh karena itu, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan
- Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) sehingga kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen
Jawaban : eCiri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial:- Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power)
- Di kepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara)
- Eksekutif dipilih rakyat baik melalui pemilihan secara langsung maupun tidak secara langsung (melalui badan perwakilan)
- Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri) dan menteri bertanggung jawab kepada presiden
- Presiden beserta kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Oleh karena itu, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan
-
Dibawah ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ...
- Di kepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara)
- Eksekutif (perdana menteri, konselir) dipilih oleh kepala negara (raja atau ratu) yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen
- Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) sehingga kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen
- Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya kepada pemerintah
- Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat
Jawaban : aCiri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer:- Berdasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power)
- Eksekutif (perdana menteri, konselir) dipilih oleh kepala negara (raja atau ratu) yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen
- Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri atau konselir) sehingga kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen
- Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi-mosi tidak percaya kepada pemerintah
- Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat
-
Kata Pancasila terdapat terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya?
- Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular
- Kitab Sutasoma karangan Mpu Kanwa
- Kitab Hariwangsa karangan Mpu Panuluh
- Kitab Bharatayuddha karangan Mpu Sedah
- Kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca
Jawaban : eKata Pancasila terdapat terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Kitab tersebut adalah Kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca. -
Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha - usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh Nasion al Indonesia ketika itu memapar kan Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah ...
- Prof. Dr. Soepomo
- Dr. Buntaran Martoatmodjo
- Mr. A.D. Cokronegoro
- Mr. Syafruddin Prawiranegara
- Mr. Mohammad Roem
Jawaban : aTerdapat 3 tokoh Nasional Indonesia ketika itu memaparkan Asas Dasar Negara Republik Indonesia. Selain Ir. Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah Prof. Dr. Soepomo. -
Pada piagam Jakarta ( Jakarta Charter ) yang akan ditetapkan sert a disahkan sebagai Undang - undang Dasar 1945 masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alenia ke - 4 tentang perumusan lima asas falsafah negara Indonesia Merdeka, dimana asas pertama menyebutkan: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya adalah ...
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah
- Ki Hajar Dewantara
- Ki Bagus Hadikusumo
- Tengku Daud Beureuh
- Umar Said Cokroaminoto
Jawaban : cSalah satu tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya adalah Ki Bagus Hadikusumo. -
Sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan ...
- Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah - putih
- Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau - putih
- Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah - putih
- Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam - putih
- Padi berwarna merah dan kapas berwarna tua - hijau muda
Jawaban : bSila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau - putih. -
Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan ...
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 September 1951
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 November 1951
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951
Jawaban : cLambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. -
Sesuai dengan UUD 1945, anggaran pendidikan nasional setidaknya sebanyak ... dari APBN.
- 10%
- 20%
- 25%
- 30%
- 50%
Jawaban : bAnggaran pendidikan nasional diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pen didikan sekurang - kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. -
Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang bendera negara adalah pasal ...
- 35
- 36
- 36A
- 36B
- 36C
Jawaban : aIsi UUD 1945 untuk:- Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang SakaMerah Putih.
- Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
- Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- Pasal 36B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
- Pasal 36C: ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur lebih lanjut dengan undang - undang.
-
Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 dalam pasal ...
- 15
- 17 ayat 1
- 10
- 11 ayat 1
- 12
Jawaban : cIsi UUD 1945 untuk:- Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain - lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang - undang.
- Pasal 17 ayat (1): Presiden dibantu oleh Menteri - menteri negara.
- Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkutan Darat, Angkutan Laut, dan Angkatan Udara.
- Pasal 11 ayat (1): Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- Pasal 12: Presiden menyatakan bahaya. syarat - syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang - undang.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan twk SKD bagian 44. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208