Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 102. Semangat belajar!
-
Berikut ini yang bukan merupakan isi dari pasal 28H (ayat 1-4) UUD 1945 adalah ...
- Hak hidup sejahtera
- Hak untuk bertempat tinggal
- Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Hak atas jaminan sosial
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan
Jawaban : dBerdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Jadi, uang bukan merupakan isi dari pasal 28H adalah hak atas jaminan sosial.
-
Berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat 3 mengenai Duta dan Konsul, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari...
- DPR
- MPR
- MA
- MK
- DPA
Jawaban : aBerdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3 hasil amandemen UUD 1945 pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 menerangkan bahwa Presiden dapat menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR.
-
Hasil perubahan UUd 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu ...
- Pasal 24A dan 24B
- Pasal 24B dan 24C
- Pasal 24C dan 24D
- Pasal 24D dan 24E
- Pasal 24E dan 24F
Jawaban : bHasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.
-
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD merupakan kedudukan pembukaan UUD 1945 yang terdapat dalam alinea ...
- I
- II
- III
- IV
- I, II dan III
Jawaban : dPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke-lV yang berisi tentang tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
-
Kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...
- Memiliki kekuatan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
- Memuat aturan-aturan dasar.
- Sebagai hukum tertinggi.
- Sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.
- Sebagai sumber hukum.
Jawaban : dKedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sebagai berikut:
- UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
- UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar (memuat hukum dasar).
- UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.
- UUD 1945 sebagai sumber hukum.
Jadi, yang bukan merupakan kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.
-
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berikut ini yang bukan merupakan hak seseorang terhadap informasi yang ada adalah ...
- Mencari
- Memperoleh
- Menyimpan
- Memonopoli
- Mengolah
Jawaban : dBerdasarkan Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, yang bukan merupakan hak seseorang terhadap informasi yang ada adalah memonopoli.
-
Berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, yang bukan merupakan hak seseorang terhadap informasi yang ada adalah memonopoli.
- Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
- Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
- Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
- Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
- Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
Jawaban : dBerdasarkan pasal 2 UU No.12 Tahun 2003, Pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 Pasal 5 berisi tentang ...
- Penerangan referendum
- Hak memberikan pendapat rakyat
- Organisasi penyelenggara referendum
- Penyelenggaraan/pelaksanaan referendum
- Daerah berlakunya referendum
Jawaban : eUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 pasal 5 berisi tentang:
- Ayat (1) "Daerah referendum adalah wilayah Negara Republik Indonesia."
- Ayat (2) "Tempat/gedung Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk daerah referendum."
-
Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem ...
- Sistem proporsional terbuka
- Sistem proporsional tertutup
- Sistem campuran
- Sistem distrik mayoritas
- Sistem distrik
Jawaban : aBerdasarkan pasal 6 UU No. 12 tahun 2003, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka."
-
Tanggung jawab dan kewenangan lembaga ketatanegaraan MPR telah diatur dalam UUD 1945 pasal. ..
- 3 ayat 1
- 4 ayat 2
- 5 ayat 1
- 6 ayat 2
- 7 ayat 1
Jawaban : aTugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1, antara lain:
- Mengubah dan menetapkan undangundang dasar.
- Melantik Presiden dan wakil Presiden.
- Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya yang ketetapannya diatur dalam undangundang dasar.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 102. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP
