Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 106

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 106. Semangat belajar!

1. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Pada upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh ...
   1. Van Den Bosch
   2. A.H.J. Lovink
   3. Mr. Van Maarseveen
   4. Mr. Assaat
   5. Elsworth Bunker
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Upacara pengakuan kedaulatan RIS dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Yuliana bertindak sebagai Wakil Negeri Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Indonesia. Sedangkan, dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 

   Diskusi

2. Akibat adanya dukungan persenjataan Rusia kepada pemerintah Indonesia melalui politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, serta untuk menolak hak penduduk pribumi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri yang dipersiapkan kerajaan Belanda, merupakan sebab terjadinya perjanjian ...
   1. Traktat London
   2. Konvensi Jawa
   3. Perjanjian New York
   4. Perjanjian Wina
   5. Perjanjian Versailles
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 muncul dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah lrian bagian barat dari tangan Belanda. Akibatnya Badan lntelijen Amerika (CIA) mengutus Mr. Elsworth Bunker untuk berunding dengan Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Joseph Luns untuk mencari solusi agar Indonesia bisa memberhentikan partai komunisnya dan persenjataan militernya dari Rusia.

   Diskusi

3. Berikut ini yang bukan merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen adalah ...
   1. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
   2. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas
   3. Menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
   4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar untuk membentuk undangundang dan hak budget
   5. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen, antara lain:

   • Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah. 
   • Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional.
   • Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
   • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
   • Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
   • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
   • Sistem pemerintahan ini mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer untuk melakukan pembaharuan dan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial
   • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
   • Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR
   • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR 
   • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran)

   Jadi, yang bukan merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen adalah menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

   Diskusi

4. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Indonesia dalam rentang tahun 1949-1950 adalah sistem pemerintahan ...
   1. Presidensial
   2. Parlementer
   3. Demokrasi Terpimpin
   4. Quasi parlementer
   5. Demokrasi liberal
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Sejak tahun 1945-1998 Indonesia mengalami beberapa kali perubahan periodisasi sistem pemerintahan, di antaranya:

   1. Tahun 1945-1949: sistem pemerintahan presidensial 
   2. Tahun 1949-1950: sistem pemerintahan parlementer yang semu (quasi)
   3. Tahun 1950-1959: sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal 
   4. Tahun 1959-1966: sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin
   5. Tahun 1966-1998 (Orde Baru): sistem pemerintahan presidensial. 

   Diskusi

5. Berikut ini yang merupakan kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah ...
   1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
   2. Adanya parlemen sehingga pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
   3. Membuat kebijakan bisa ditangani secara cepat
   4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas
   5. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

   1. Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. 
   2. Pemerintah dapat lebih leluasa dalam memerintah karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. 
   3. Badan eksekutif tidak tergantung pada parlemen. 
   4. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu.
   5. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
   6. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. 

   Diskusi



6. Hak DPR untuk mengajukan usul, saran, dan anjuran kepada presiden merupakan pengertian dari ...
   1. Hak interpelasi
   2. Hak angket
   3. Hak petisi
   4. Hak inisiatif
   5. Hak budget
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Hak istimewa DPR sebagai berikut:

   • Hak petisi: hak DPR untuk mengajukan usul, saran, dan anjuran kepada Presiden.
   • Hak lnterpelasi: hak DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
   • Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang.
   • Hak lnisiatif: hak DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang
   • Hak Budget: hak DPR untuk mengesahkan RAPBN dan APBN 

   Diskusi

7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta pengolahan keuangan negara merupakan salah satu tugas dari. ..
   1. MPR
   2. DPR
   3. BPK
   4. MA
   5. MK
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Untuk pemeriksaan penggunaan keuangan negara atau APBN dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sedangkan untuk fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

   Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ialah sebagai berikut: 

   1. Bersama-sama dengan presiden membentuk undang-undang (fungsi Legislasi) 
   2. Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN (fungsi Anggaran) 3
   3. Melaksanakan pengawasan (fungsi Pengawasan) terhadap: 
      1. Pelaksanaan undang-undang
      2. Pelaksanaan APBN serta pengolahan keuangan negara
      3. Kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan TAP MPR RI
   4. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

   Diskusi

8. Pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR merupakan salah satu wewenang presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal ...
   1. pasal 5 ayat 1
   2. pasal 5 ayat 2
   3. pasal 14 ayat (1)
   4. pasal 14 ayat (2)
   5. pasal 23 ayat 2
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR merupakan salah satu wewenang Presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 2. 

   Diskusi

9. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu wewenang dari ...
   1. MPR
   2. DPR
   3. DPRD
   4. Presiden
   5. MA
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah:

   1. Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat 1) 
   2. Menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat 2)
   3. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1) 
   4. Memberi amnesti dan abolisi dengan 144 memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat 2) 
   5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
   6. Mengajukan Rancangan undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) (pasal 23 ayat 2)  

   Diskusi

10. Pasal 23 E ayat 2 UUD 1945 memuat tugas BPK dalam pemerintahan, yaitu ...
    1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
    2. Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD
    3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
    4. Menyerahkan hasil laporan pengelolaan pengeluaran negara pada Presiden
    5. Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada MPR, DPR, dan DPRD
    Pembahasan
    Jawaban : b

    Pasal 23 E ayat 2 memuat tugas BPK dalam pemerintahan, yaitu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 106. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP