Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 122

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 122. Semangat belajar!

1. Menurut amandemen ke- ... UUD 1945 dinyatakan bahwa ... tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945.
   1. II, aturan tambahan
   2. III, aturan peralihan
   3. IV, penjelasan
   4. I, aturan tambahan
   5. II, penjelasan
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa bagian penjelasan tidak lagi merupakan bagian UUD 1945. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. 

   Diskusi

2. Apakah garis besar isi dari bagian pasal UUD 1945 bab IXA setelah amandemen ke-lV?
   1. Hak asasi manusia
   2. Hak dan kewajiban Presiden
   3. Pendidikan
   4. Wilayah negara
   5. Pemerintahan Daerah
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Secara garis besar, isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 setelah diamandemen sebanyak empat kali adalah sebagai berikut: 

   • Bab I (bentuk dan berkedaulatan) 
   • Bab II (MPR) 
   • Bab Ill (kekuasaan pemerintahan negara) 
   • Bab IV (tentang DPA dihapus) 
   • Bab V (kementerian negara) 
   • Bab VI (pemerintah daerah) 
   • Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat)
   • Bab VIIA (Dewan Perwakilan Daerah) 
   • Bab VIIB (pemilihan umum)
   • Bab VIII (hal keuangan) 
   • Bab VIIIA (badan pemeriksaan keuangan)
   • Bab IX (kekuasaan kehakiman) 
   • Bab IXA (wilayah negara)
   • Bab X (warga negara dan penduduk) 
   • Bab XA (hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia)
   • Bab XI (agama)
   • Bab XII (pertahanan dan keamanan negara) 
   • Bab XIII (pendidikan dan kebudayaan) 
   • Bab XIV (perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial)
   • Bab XV (bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan) 
   • Bab XVI (perubahan undang-undang dasar) 

   Diskusi

3. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi?
   1. Aturan peralihan pasal II
   2. Aturan peralihan pasal III
   3. Pasal 30 ayat 1
   4. Pasal 31 ayat 1
   5. Pasal 21 ayat 2
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pembentukan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam UUD 1945 terdapat pada aturan peralihan pasal III yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

   Diskusi

4. Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1996 mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundangundangan Republik Indonesia, urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ...
   1. UUD 1945; Ketetapan MPR; UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri dan lnstruksi Menteri
   2. UUD 1945; Tap MPR; UndangUndang; Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Daerah.
   3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah.
   4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; UndangUndang/Perpu; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
   5. UUD 1945; Ketetapan MPR; UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kata.
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

   • UUD 1945
   • Ketetapan MPR 
   • Undang-Undang 
   • Peraturan Pemerintah
   • Keputusan Presiden
   • Peraturan Pelaksana yang terdiri atas Peraturan Menteri dan lnstruksi Menteri

   Setelah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. 

   Diskusi

5. Pidato Presiden pada hari kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN terjadi pada masa ...
   1. Orde Lama
   2. Orde Baru
   3. Reformasi
   4. Konstitusi RIS
   5. Demokrasi Pancasila
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin (Orde Lama) adalah pidato Presiden pada hari kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK (Undangundang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK. 

   Diskusi



6. Berikut ini termasuk ke dalam bidang hukum privat, kecuali ...
   1. Seseorang melakukan perkawinan di luar negeri
   2. Seorang anak menuntut hak waris dari orangtuanya
   3. Seseorang menepati perjanjian jual-beli tanah
   4. Seorang mengadakan perjanjian jualbeli tanah
   5. Seorang dengan sengaja melakukan penipuan pada orang lain
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Hukum privat atau perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan dan hakhak orang perorangan atau hukum yang mengatur hubungan antarindividu dengan individu lain yang sifatnya khusus/pribadi. Hukum privat meliputi: Hukum pribadi, Hukum keluarga, Hukum kekayaan, Hukum waris, Hukum dagang/jual-beli, dan Hukum adat.

   Jadi, yang tidak termasuk contoh dalam bidang hukum privat adalah seorang dengan sengaja melakukan penipuan pada orang lain. 

   Diskusi

7. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan Pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah merupakan salah satu program kerja ...
   1. Kabinet Natsir
   2. Kabinet Wilopo
   3. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
   4. Kabinet Syarifuddin
   5. Kabinet Sukiman-Suwirjo
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Program kerja kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), antara lain:

   • Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 
   • Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. 
   • Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan Pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. 
   • Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. 
   • Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 
   • Memasukkan lrian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 

   Diskusi

8. Dilihat dari stratifikasinya, yang berfungsi sebagai landasan konstitusional dalam paradigma sosial adalah ...
   1. GBHN
   2. UUD 1945
   3. Pancasila
   4. Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945
   5. Kebijaksanaan Nasional
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 

   Diskusi

9. Garis-garis Besar Haluan Negara Indonesia disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam ...
   1. TAP MPR No. I/MPR/1978
   2. TAP MPR No. II/MPR/1978
   3. TAP MPR No. III/MPR/1978
   4. TAP MPR No. IV/MPR/1978
   5. TAP MPR No. V/MPR/1978
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Garis-garis Besar Haluan Negara Indonesia disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dan diatur dalam TAP MPR No. IV/ MPR/1978 pada tanggal 22 Maret 1978. 

   Diskusi

10. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan Nasional Indonesia adalah ...
    1. Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
    2. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan budaya asing
    3. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
    4. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan Nasional
    5. Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
    Pembahasan
    Jawaban : a

    Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan Nasional Indonesia adalah Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 122. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP