Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 123

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 123. Semangat belajar!

  1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat-alat transportasi diatur dalam ...
    1. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015
    2. TAP MPR No. II Tahun 2015
    3. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015
    4. TAP MPR No. XII Tahun 2013
    5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2015
    Jawaban : a

    Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 yang berisi tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya.

    Diskusi

  2. Kebijakan Umum pada tingkat Nasional dibuat dan ditetapkan oleh ...
    1. MPR
    2. DPR
    3. Presiden
    4. DPR & DPRD
    5. MPR & Presiden
    Jawaban : c

    Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, maupun Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan Nasional. Kebijakan Umum ditetapkan oleh Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), dan lnstruksi Presiden (INPRES). 

    Diskusi

  3. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak ...
    1. Langsung
    2. Tidak langsung
    3. Retribusi umum
    4. Retribusi jasa usaha
    5. Perseorangan
    Jawaban : a

    Pajak langsung adalah pemajakan yang dilakukan secara periodik dan secara yuridis, beban pajaknya harus dipikul oleh subjek yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Penghasilan/PPh. 

    Diskusi

  4. Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
    1. Wawasan Nusantara
    2. Wawasan Nasional
    3. Ketahanan Nasional
    4. Pembangunan Nasional
    5. Wawasan Kenegaraan
    Jawaban : b

    Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya yang dalam eksistensinya serba terhubung (interaksi dan interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional, regional, maupun global. 

    Diskusi

  5. Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
    1. Kebijakan substantif
    2. Kebijakan regulatory
    3. Kebijakan material
    4. Kebijakan barang umum
    5. Kebijakan redistributif
    Jawaban : c

    Kebijakan material adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material kepada penerima atau mengenakan beban bagi yang harus mengalokasikannya, misalnya kewajiban membayar UMR oleh pengusaha dan kewajiban pemerintah menyediakan rumah murah. 

    Diskusi


  6. Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
    1. Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
    2. Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
    3. Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
    4. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
    5. Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
    Jawaban : d

    Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

    Diskusi

  7. Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan diatur dalam bunyi pasal ....
    1. 20 A ayat (1)
    2. 20 A ayar (2)
    3. 20 A ayat (3)
    4. 20 A ayat (4)
    5. 21
    Jawaban : a

    Bunyi pasal 20 A ayat (1) adalah: "Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan".

    1. 20 A ayat (2), adalah: "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".
    2. 20 A ayat (3), adalah:"selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas".
    3. 20 A ayat (4), adalah: "ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang".
    4. 21 berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang"

    Diskusi

  8. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
    1. Pemilihan umum
    2. Turun temurun
    3. Pemilihan Kepala Negara
    4. Perwakilan anggota
    5. Pelimpahan wewenang dari Presiden
    Jawaban : a

    Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.

    Diskusi

  9. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang", adalah bunyi pasal ....
    1. Pasal 31 ayat (2)
    2. Pasal 31 ayat (2)
    3. Pasal 31 ayat (3)
    4. Pasal 31 ayat (4)
    5. Pasal 31 ayat (5)
    Jawaban : c

    Pasal 31 ayat 3 : "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang". Sedangkan :

    1. pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
    2. Pasal 31 ayat 2: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mernbiayainya".
    3. Pasal 31 ayat 4: "Negara memprioritaskan aggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
    4. Pasal 31 ayat 5: "Pemerintah mamajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

    Diskusi

  10. "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
    1. 7
    2. 7A
    3. 7B
    4. 7C
    5. 8
    Jawaban : d

    "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal 7C UUD 1945.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 123. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Dukung kami :)

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro