Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 135

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 135. Semangat belajar!

1. Bagian dari UUD 1945 yang disebut preambule adalah bagian ....
   1. Pembukaan
   2. Batang tubuh
   3. Aturan Peralihan 4 pasal
   4. Penjelasan
   5. Penutup
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Preambule adalah sebutan lain/nama lain dari Pembukaan UUD 1945. Preambule terdiri dari 4 alinea.

   Diskusi

2. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor ...
   1. 20 tahun 2003
   2. 21 tahun 2003
   3. 22 tahun 2003
   4. 21 tahun 2004
   5. 22 tahun 2004
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004, yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

   Diskusi

3. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah ...
   1. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
   2. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
   3. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
   4. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
   5. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Makna desentralisasi dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

   Diskusi

4. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah monarki ....
   1. Modern
   2. Parlementer
   3. Konstitusional
   4. Absolut
   5. Monarki
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Monarki absolud adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan.

   Diskusi

5. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas karena hukum administrasi negara adalah ....
   1. Peraturan pelanggaran aparat penegak hukum
   2. Peraturan mengenai tata usaha negara
   3. Peraturan mengenai tata peraturan perundang-undangan
   4. Peraturan pemerintah mengenai hak dan kewajiban pegawai
   5. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Hukum administrasi Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara.

   Diskusi



6. Jika dilihat dari hukum positif, negara Indonesia berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945, pernyataan ini menurut pendapat ....
   1. Prof. Soeharto
   2. Yusuf Kunto
   3. Prof. Dr. B.J Habibie
   4. Ir. Soekarno
   5. Drs. Muh. Hatta
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Orang yang menyatakan bahwa negara Indonesia secara hukum positif berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Ir. Soekarno.

   Diskusi

7. Pengamalan sila kedua Pancasila dapat dilaksanakan dengan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan ....
   1. meminta pertolongan secara koersi
   2. gemar memberikan pertolongan kepada sesama manusia
   3. berani mengutarakan pendapat dengan lantang
   4. berani membela kebenaran dan keadilan
   5. menghormati dan menghargai orang lain
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Sila kedua berbunyi: kemanusiaan yang adil dan beradab. lmplementasi dari sila kedua tampak dalam sikap saling menghormati dan menghargai orang lain, dengan sikap ini dapat meminimalkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebab masing-masing orang dapat menyadari bahwa kebebasan/hak yang dimiliki tidaklah tanpa batas, tetapi harus memperhatikan orang lain di sekitarnya.

   Diskusi

8. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal ....
   1. 36A
   2. 36B
   3. 34 ayat 1
   4. 33 ayat 1
   5. 33 ayat 2
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Sesuai dengan Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka.

   Diskusi

9. Presiden memiliki hak prerogatif, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi yang tercantum dalam UUD 1945 ....
   1. Pasal 13
   2. Pasal 14
   3. Pasal 15
   4. Pasal 17
   5. Pasal 18
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pasal 14 berisi:

   1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
   2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

   Diskusi

10. Maksud Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah ....
    1. menentukan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
    2. mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia
    3. mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia
    4. menarik perhatian bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang
    5. mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka
    Pembahasan
    Jawaban : d

    Pada mulanya maksud Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah menarik perhatian bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Oleh karena itulah, Perdana Menteri Koiso pada 9 September 1944 memberikan janji kemerdekaan.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 135. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP