Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 148

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 148. Semangat belajar!

1. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas enam lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ...
   1. Dewan Pertimbangan Agung Sementara
   2. Presiden
   3. Menteri
   4. Senat
   5. DPR
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat yaitu:

   1. Presiden
   2. Menteri
   3. Senat 
   4. Dewan Perwakilan Rakyat 
   5. Mahkamah Agung 
   6. Dewan Pengawas Keuangan  

   Diskusi

2. Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa dimana konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah ...
   1. 19 Oktober 1999
   2. 5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
   3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
   4. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
   5. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Konstitusi RIS berlaku sejak Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

   Diskusi

3. Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral,yaitu ...
   1. Presiden dan DPR.
   2. Senat dan DPR.
   3. Presiden dan Senat.
   4. DPR dan MPR.
   5. MPR dan Presiden.
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Sistem bikameral adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar, legislatif atau parlemen. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, yaitu senat dan DPR.

   Diskusi

4. Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah ...
   1. Senat
   2. Menteri
   3. Komite Nasional
   4. Perdana Menteri
   5. DPR
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Komite Nasional ditugaskan untuk membantu presiden karena saat itu MPR dan DPR belum terbentuk.

   Diskusi

5. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab Negara. Hal ini sesuai dengan pasal ...
   1. 33 ayat 4
   2. 31 ayat 3
   3. 34 ayat 3
   4. 34 ayat 2
   5. 33 ayat 3
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Pasal 34 ayat 3 berbunyi, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

   Diskusi



6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak ...
   1. Satu kali.
   2. Dua kali.
   3. Tiga kali.
   4. Empat kali.
   5. Lima kali.
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 pada pasal 7 yang telah diamandemen sebanyak satu kali.

   Diskusi

7. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan ...
   1. MPR
   2. DPR
   3. Mahkamah Agung
   4. Mahkamah Konstitusi
   5. Komisi Yudisial
   Pembahasan
   Jawaban : b

   8erdasarkan pasal 13 ayat 3 dijelaskan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

   Diskusi

8. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen pad a tanggal ...
   1. 18 Agustus 2000
   2. 21 Oktober 1999
   3. 11 Agustus 2002
   4. 9 November 2001
   5. 15 September 2003
   Pembahasan
   Jawaban : a

   8erdasarkan pasal 19 ayat 1 anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pasal ini mengalami perubahan pada saat amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000.

   Diskusi

9. Pada tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah ...
   1. 5, 7, dan 13
   2. 23D, 24, dan 31
   3. 26, 27, dan 30
   4. 17, 20, dan 21
   5. 1, 3, dan 6
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Pada amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001 pasal-pasal yang mengalami perubahan di antaranya pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 78, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23 C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 248, 24C.

   Diskusi

10. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya ...
    1. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir
    2. 50% +1 dari jumlah anggota yang hadir.
    3. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
    4. 50% dari jumlah anggota yang hadir.
    5. 25% dari jumlah kehadiran
    Pembahasan
    Jawaban : c

    Sesuai dengan pasal 78 (7) dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 148. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP