Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 167. Semangat belajar!
-
Pemisahan kekuasaan Yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif ciri utama dari ....
- Pemerintah diktator
- Pemerintah sosialis
- Pemerintah otokrasi
- Pemerintah demokrasi
- Pemerintah romawi
Jawaban : dPemisahan kekuasaan yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif sebagai ciri utama dari pemerintah demokrasi.
-
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk ....
- Persatuan dan kesatuan bangsa
- Pembangunan jangka panjang
- Kedamaian dan keamanan dunia
- Kemakmuran
- Pertumbuhan ekonomi liberal
-
Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-undang tentang sistem pemerintahan ....
- Dekonsentrasi
- Desentralisasi
- Otonomi daerah
- Sentralisasi
- Tugas pebantuan
Jawaban : aDalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-undang tentang sistem pemerintahan:
- Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Desentralisasi adalah: penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Otonomi daerah adalah: hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perauran perundangundangan.
- Sentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat.
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
-
Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di ....
- Taman makam pahlawan
- Jembatan Kali Krasak
- Jembatan Semanggi
- Monumen Nasional
- Jembatan Semanggi Raya
Jawaban : cPelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jembatan Semanggi.
-
Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
- Egoisme kependudukan
- Etnosentrisme
- Egoisme kewilayahan
- Konsumerisme
- Hidonisme
-
Kebijakan pembangunan Nasional Indonesia diarahkan kepada ....
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi
- Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya
- Manusia Indonesia seluruhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya
- Perdamaian dunia dan politik antarbangsa
Jawaban : cKebijakan pembangunan diarahkan pada: Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.
-
Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggungjawab ....
- Pemerintah pusat
- TNI dan Polri pusat
- TNI
- Warga Negara
- Dewan perdamaian PBB
Jawaban : dPertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggungjawab warga negara, yang meliputi: Pemerintah, TNI dan Polri, TNI, Masyarakat luar negeri.
-
Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten menjamin kepastian hukum, untuk mewujudkan arah kebijakan ini terutama ....
- Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi
- Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industri
- Perlunya stabilitas sarana dan prasarana pertahanan negara
- Perlunya fasilitas dan keseriusan upaya penertiban masyarakat bagi pengadilan saja
- Perlunya fasilitas hukum yang ketat dan memaksa
Jawaban : aArah kebijakan pembangunan hukum antara lain dengan: Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi.
-
Yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah ....
- Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain
- Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain
- Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif
- Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian
- Memperbaiki hubungan antarnegara serta kerjasama ekonomi
Jawaban : aFaktor pendorong hubungan internasional:
Faktor internal: Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari intervensi negara lain.
Faktor eksternal:
- Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain.
- Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif.
- Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian.
-
Pembangunan Jangka Panjang (PJP) meliputi jangka waktu berapa tahun?
- 20 tahun
- 10 tahun
- 5 tahun
- 15 tahun
- 25 tahun
Jawaban : ePJP (Pembangunan Jangka Panjang) merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang yang meliputi jangka waktu 25 tahun.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 167. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP