Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 170

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 170. Semangat belajar!

1. Pengertian hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan ....
   1. Asas dekonsentrasi
   2. Daerah otonom
   3. Otonomi daerah
   4. Desentralisasi
   5. Tugas pembantuan
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Otonomi daerah adalah hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Diskusi

2. Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali ....
   1. Moneter dan fiskal nasional
   2. Pertahanan dan keamanan
   3. Agama
   4. Yustisi
   5. Pendidikan
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, meliputi kebijakan-kebijakan dibawah ini:

   • Agama dan peradilan.
   • Moneter dan fiskal
   • Pertahanan keamanan
   • Politik luar negeri.
   • Agama
   • Yustisi
   • Politik luar negeri
   • Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
   • Dana perimbangan keuangan
   • Sistem administrasi negara
   • Lembaga perekonomian negara
   • Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
   • Pendayagunaan sumber daya alam
   • Teknologi tinggi yang strategis Konservasi dan standar nasional

   Sedangkan pendidikan tidaklah mutlak urusan pemerintah pusat tapi menjadi otonomi pemerintah daerah juga.

   Diskusi

3. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menjadi bagiannya, berikut ini yang bukan merupakan hak otonomi daerah adalah ....
   1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
   2. Penentuan kebijakan fiskal dan moneter
   3. Mengelola aparatur daerah
   4. Mengelola kekayaan daerah yang ada.memungut pajak dan retribusi daerah
   5. Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Hak otonomi daerah antara lain:

   • Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
   • Mengelola aparatur daerah
   • Mengelola kekayaan daerah yang ada
   • Memungut pajak dan retribusi daerah
   • Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang.

   Sedangkan Penentuan kebijakan fiskal dan moneter adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat

   Diskusi

4. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan ....
   1. Anggaran pendapatan belanja negara
   2. Pendapatan daerah
   3. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
   4. Perimbangan keuangan antara pendapatan dan angaran pembelanjaan negara
   5. Pembiayaan negara
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah merupakan: Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

   Diskusi

5. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh ....
   1. Peraturan daerah
   2. Peraturan menteri
   3. Keputusan Presiden
   4. Anggaran Negara
   5. Undang-undang
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh: Peraturan daerah.

   Diskusi



6. Berikut ini yang bukan merupakan perangkat pemerintah daerah adalah ....
   1. Gubernur
   2. Bupati
   3. Walikota
   4. Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
   5. Sekretaris negara
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Berikut ini merupakan perangkat pemerintah daerah adalah meliputi:

   • Gubernur
   • Bupati
   • Walikota
   • Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.

   Sedangkan Sekretaris Negara, bukanlah perangkat pemerintah daerah tetapi perangkat pemerintah pusat.

   Diskusi

7. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat ....
   1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tanpa melibatkan pemerintah daerah
   2. Mengelola aparatur daerah yang baru
   3. Menugaskan sebagian urusan pemerinatah daerah dan atau pemerintahan pusat berdasarkan asas sentralisasi
   4. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
   5. Mengelola kekayaan daerahnya sendiri
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat: Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas perbantuan.

   Diskusi

8. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut, kecuali ....
   1. Meninggal dunia
   2. Permintaan sendiri
   3. Diberhentikan
   4. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan
   5. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut :

   • Meninggal dunia
   • Permintaan sendiri
   • Diberhentikan
   • Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan

   Sedangkan jika berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 buIan, belum merupakan alasan yang kuat kepala daerah berhenti.

   Diskusi

9. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota sebanyak ....
   1. Tiga kali dalam setahun
   2. Dua kali dalam setahun
   3. Sekali dalam setahun
   4. Sekali dalam lima tahun
   5. Sekali dalam dua tahun
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota adalah Sekali dalam setahun.

   Diskusi

10. Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ....
    1. Mengirim pasukan yang bertugas di daerah perbatasan
    2. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
    3. Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada negara yang berperang
    4. Mengirim duta dan konsul
    5. Menciptakan kerjasama dengan negara-negara yang maju saja
    Pembahasan
    Jawaban : b

    Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah : Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 170. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP