Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 174

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 174. Semangat belajar!

1. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif adalah bertujuan untuk ....
   1. Mencegak konflik politik dan kepentingan
   2. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman
   3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
   4. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
   5. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif adalah bertujuan untuk: Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri.

   Diskusi

2. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan Negara, sedangkan Polri menjadi kekuatan dengan fungsi sebagai ....
   1. Penyidikan dan keamanan publik
   2. Keamanan dan ketertiban masyarakat
   3. Pengendalian umum
   4. Menjaga hukum dan peradilan
   5. Sosial kemasyarakatan
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan Polri menjadi kekuatan dengan fungsi sebagai: Keamanan dan ketertiban masyarakat.

   Diskusi

3. Presiden memiliki kewajiban untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang dalam ....
   1. Pemerintah yang berkuasa
   2. Undang-Undang Dasar
   3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
   4. Dewan Perwakilan Rakyat
   5. Garis-garis Besar Haluan Negara
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Presiden memiliki kewajiban untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang dalam: Garis-garis Besar Haluan Negara.

   Diskusi

4. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali ....
   1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi
   2. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
   3. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
   4. Menerapkan proses administrasi yang tepat
   5. Meningkatkan pemusatan kepentingan umum
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut :

   • Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi
   • Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
   • Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
   • Menerapkan proses administrasi yang tepat

   Sedangkan meningkatkan pemusatan kepentingan umum bukan merupakan pendapat Simons.

   Diskusi

5. Kewajiban yang dikeluarkan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan pada ....
   1. Kehendak para pengambil keputusan
   2. Musyawarah untuk mufakat
   3. Agama dan kepercayaan
   4. Hukum dan kewenangan tertentu
   5. Adat istiadat
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Kewajiban yang dikeluarkan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan pada: Musyawarah untuk mufakat.

   Diskusi



6. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan, biasanya disebut dengan ....
   1. Kewenangan khusus
   2. Strategi pemerintah
   3. Peraturan pemerintah
   4. Kebijakan pemerintah
   5. Keadilan pemerintah
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan, biasanya disebut dengan: Kewenangan khusus.

   Diskusi

7. Perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang biasa disebut dengan program transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan ....
   1. Pemberian bantuan langsung
   2. Pemerataan lapangan kerja
   3. Perumahan yang memadahi
   4. Penyediaan lapangan kerja
   5. Peningkatan sarana sosial
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang biasa disebut dengan program transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan: Pemerataan lapangan kerja.

   Diskusi

8. Program pemerintah yaitu berupa Jaringan pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan ....
   1. Mengatasi dampak pertumbuhan penduduk
   2. Mengatasi ketimpangan sosial masyarakat
   3. Mengatasi dampak krisis ekonomi
   4. Mengatasi masalah keamanan dan pertahanan negara
   5. Mengatasi masalah pencemaran lingkungan
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Program pemerintah yaitu berupa Jaringan pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan: Mengatasi dampak krisis ekonomi.

   Diskusi

9. Salah satu asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara disebut ....
   1. Asas keadilan
   2. Asas akuntabilitas
   3. Asas profesionalisme
   4. Asas proporsionalisme
   5. Asas keterbukaan
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Salah satu asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara disebut: Asas keadilan.

   Diskusi

10. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ....
    1. UUD 1945
    2. UU No. 20 tahun 2002
    3. UU No. 32 tahun 2004
    4. Keppres No. 102 tahun 2001
    5. Keppres No. 30 tahun 2003
    Pembahasan
    Jawaban : c

    Pokok - pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan: UU No. 32 tahun 2004.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 174. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP