Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 190. Semangat belajar!
-
Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor ....
- TAP MPRS No. V/MPRS/1959
- TAP MPR No. V/MPR/2002
- TAP MPR No. VI/MPR/2001
- TAP MPR No. VII/MPR/2002
- TAP MPRS No. X/MPRS/1960
Jawaban : cPancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomorTAP MPR No.VI/ MPR/2001.
-
Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan ...
- Perkotaan
- Organisasi kedaerahan
- Pemerintahan
- Pedesaan
- Organisasi Keagamaan
Jawaban : dCiri khas paham integralistik adalah paham yang kepentingan masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Di Indonesia ciri khas paham ini dapat dilihat dalam kehidupan pedesaan.
-
Isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelengaraan Negara merupakan isi Pancasila yang bersifat ....
- Abstrak
- Obyektif
- Umum
- Norma hukum
- Universal
Jawaban : cNilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena tidak memihak pada suatu hal tertentu melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan karena Pancasila dibentuk berdasarkan oleh kepribadian bangsa. Selain itu, isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelengaraan Negara.
-
Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam .... UUD 1945.
- Pasal 19B ayat 2
- Pasal 20 ayat 2
- Pasal21A ayat 2
- Pasal 22D ayat 2
- Pasal 23 ayat 2
Jawaban : dDapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam pasal 22D ayat 2 UUD 1945.
-
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang ....
- Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
- Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
- Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Jawaban : bUndang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan.
-
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan ....
- DPR
- MPR
- Rakyat
- DPA
- MA
Jawaban : aBerdasarkan UUD 1945 Pasal 13 ayat 3, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
-
Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal ....
- Pasal 24B dan 24C
- Pasal 24C dan 24D
- Pasal 24D dan 24E
- Pasal 24E dan 24F
- Pasal 24F dan 24G
Jawaban : aHasil perubahan UUD 1945 ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C.
-
Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUO 1945 alinea ...
- I dan II
- II dan III
- I, II, dan Ill
- I, II, III, dan IV
- IV
Jawaban : cAdapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagaimana berikut:
- Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaan).
- Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).
-
Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUO 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali ...
- Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
- Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah
- Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
- Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
Jawaban : cAkibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain:
- Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
- Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
- Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
- Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
-
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan "Desentralisasi" merupakan pengertian dari ....
- Dana bagi hasil
- Dana alokasi umum
- Dana perusahaan daerah
- Dana perimbangan
- Dana APBD
Jawaban : dDana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan "desentralisasi" merupakan pengertian dari Dana Perimbangan.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 190. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP