Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 197. Semangat belajar!
-
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, urutan ketiga pada hierarki tata perundang-undangan Indonesia adalah ...
- Peraturan presiden
- Perpu
- Peraturan daerah
- Peraturan pemerintah
- Undang-undang
Jawaban : bHierarki tata perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, yaitu:
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang
- Perpu
- Peraturan pemerintah
- Peraturan presiden
- Peraturan daerah
-
Peraturan daerah berada di urutan terakhir pada hierarki perundangan. Peraturan daerah dibuat oleh ...
- DPR
- DPRD
- Gubernur
- DPRD dan Gubernur
- DPR dan DPRD
Jawaban : dPerda dibuat oleh DPRD provinsi dan Gubernur untuk melaksanakan peraturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah yang bersangkutan.
-
Yang menjadi alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena ...
- Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara.
- Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental.
- Proklamasi merupakan kehendak Tuhan
- Berhubungan dengan nasib warga negara.
- Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya.
Jawaban : aPembukaan UUD 1945 mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai.
-
Pernyataan bahwa Indonesia siap membantu negara lain yang ingin merdeka adalah salah satu makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Jawaban : aPada pembukaan UUD 1945 alinea 1 dijelaskan bahwa: " ..... kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ... " tersirat bahwa Indonesia menolak adanya penjajahan.
-
Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan makna yang terkandung dari pembukaan UUD 1945 alinea ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Jawaban : dPada pembukaan UUD 1945 alinea 4 dijelaskan cita-cita yang akan dicapai bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
-
Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui maka ...
- RUU tersebut tidak dapat digunakan.
- Sah menjadi UU dan harus diundangkan
- RUU tersebut batal demi hukum.
- DPR meminta presiden untuk segera mengesahkan RUU tersebut
- Harus diajukan kembali pada sidang masa berikutnya.
Jawaban : bRUU yang tidak kunjung disahkan oleh presiden selama 30 hari setelah disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU dan harus diundangkan.
-
Di dalam UUD 1945 ada bab yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah ...
- Pasal UUD
- Bentuk negara
- Agenda sidang MPR
- Pelaksanaan pemerintahan
- Peraturan presiden
Jawaban : bPasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia.
-
UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Aturan peralihan pada UUD 1945 setelah amandemen memiliki ...
- 1 pasal
- 2 pasal
- 3 pasal
- 4 pasal
- 5 pasal
-
Yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah ...
- Presiden
- MPR
- DPR
- Mahkamah Agung
- Komisi Yudisial
Jawaban : aPasal 15 UUD 1945 menjelaskan bahwa presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal ini telah mengalami perubahan pada amandemen pertama.
-
Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia pada UUD 1945 terletak pada bab ...
- XV
- XVI
- XA
- XII
- V
Jawaban : cBab XA UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 197. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP