Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 201

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 201. Semangat belajar!

  1. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal ...
    1. 12-21 Oktober 1998
    2. 14-21 Oktober 1999
    3. 7-18 Agustus 2000
    4. 1-9 November 2001
    5. 19-26 Agustus 2000
    Jawaban : c

    Amandemen kedua berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000 

    Diskusi

  2. Pemerintah mengusahakan pendidikan nasional, oleh karenanya negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya ...
    1. 10 persen dari APBN
    2. 15 persen dari APBN
    3. 20 persen dari APBN
    4. 25 persen dari APBN
    5. 30 persen dari APBN
    Jawaban : c

    Anggaran pendidikan diprioritaskan negara sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Hal ini diatur pada pasal 31 ayat 4. 

    Diskusi

  3. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...
    1. Komisi Yudisial
    2. Kejaksaan Agung
    3. Komisi Pemberantasan Korupsi
    4. DPR
    5. Mahkamah Agung
    Jawaban : e

    Pasal 24 ayat 2 UUD 1945, menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

    Diskusi

  4. Yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/ atau wakil presiden adalah ...
    1. Mahkamah Agung
    2. Mahkamah Konstitusi
    3. MPR
    4. Komisi Yudisial
    5. DPR
    Jawaban : b

    Yang wajib memberikan putusan atas pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur pada pasal 78 ayat 4. 

    Diskusi

  5. RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus dengan memperhatikan pertimbangan ...
    1. MPR
    2. DPD
    3. BPK
    4. BPKP
    5. Menteri Keuangan
    Jawaban : b

    Berdasarkan pasal 23 ayat 2 diatur RUU APBN harus dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD.

    Diskusi


  6. Penyimpangan terhadap UUD 1945 sudah banyak terjadi sejak Indonesia merdeka. Salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama adalah ...
    1. Pembubaran DPR oleh presiden.
    2. KKN semakin merajalela.
    3. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
    4. Kekuasaan presiden sangat besar dan tak terkalahkan.
    5. Pemasungan hak demokrasi rakyat.
    Jawaban : a

    Pada tahun 1960 presiden membubarkan DPR karena DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan pemerintah. 

    Diskusi

  7. Yang menjadi mediator antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah ...
    1. Gubernur
    2. Walikota
    3. Menteri
    4. DPRD
    5. DPD
    Jawaban : e

    DPD sebagai mediator pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kewenangan yang dimilikinya diatur pada pasal 220 UUD 1945. 

    Diskusi

  8. Peranan PBB bagi Indonesia setelah merdeka sangat besar, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Berikut ini yang bukan peranan PBB terhadap Indonesia adalah ...
    1. Pembahasan di sidang umum PBB mengenai agresi militer I.
    2. Pengiriman pasukan Garuda II
    3. Pada saat agresi militer II PBB membentuk UNCI.
    4. PBB membentuk Komisi Tiga Negara.
    5. PBB memberikan perwakilannya saat terjadi Pepera di lrian Barat.
    Jawaban : b

    Pengiriman pasukan Garuda II ke Timur Tengah merupakan salah satu bentuk peran Indonesia di dalam PBB. Pengiriman pasukan dimaksudkan untuk menjaga perdamaian.

    Diskusi

  9. Gerakan Non Blok dibentuk atas dasar keinginan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut ini adalah negara pendiri GNB, kecuali ...
    1. Mesir
    2. India
    3. Ghana
    4. Rusia
    5. Yugoslavia
    Jawaban : d

    Pemrakarsa dibentuknya GNB adalah Indonesia, India, Ghana, Yugoslavia, dan Mesir. 

    Diskusi

  10. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB, pada saat berdirinya GNB diwakili oleh ...
    1. Soekarno
    2. Adam Malik
    3. Ali Sastroamijoyo
    4. Moh. Hatta
    5. Ahmad Subardjo
    Jawaban : a

    Tokoh pendiri Gerakan Non-Blok yaitu:

    1. Presiden Soekarno (Indonesia) 
    2. Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir) 
    3. Presiden Joseph Broz lito (Yugoslavia) 
    4. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana) 
    5. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India) 

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 201. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Dukung kami :)

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro