Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 215. Semangat belajar!
-
Masuknya pengaruh budaya asing dapat mengikis keragaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah ...
- Mengaktulisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan
- Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain
- Membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat
- Menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar
- Memantapkan budaya nasioanal untuk menggali budaya daerah
Jawaban : aMasuknya pengaruh budaya asing memang dapat berdampak pada keragaman budaya lokal Indonesia, terutama jika pengaruh tersebut diadopsi secara berlebihan tanpa memperhatikan identitas budaya bangsa. Untuk menjaga keberagaman budaya nasional dan mencegah dampak negatif dari budaya asing, diperlukan langkah-langkah yang tepat.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
Mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan — Opsi ini mencakup langkah-langkah memperkenalkan, mempromosikan, dan mempraktikkan budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat melibatkan penampilan budaya daerah dalam acara-acara formal maupun informal, sehingga generasi muda mengenal dan menghargai budaya lokal. Langkah ini relevan dan sangat efektif dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia, serta memperkuat identitas budaya masyarakat.
-
Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain — Menghindari pengaruh budaya asing sepenuhnya adalah hal yang sulit dilakukan dalam era globalisasi. Pendekatan ini juga kurang efektif karena budaya asing akan tetap hadir, terutama melalui media. Lebih baik mengedepankan sikap selektif terhadap budaya asing yang masuk, alih-alih berupaya untuk sepenuhnya menutup diri.
-
Membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat — Mendirikan sanggar budaya dapat membantu dalam pelestarian budaya lokal, terutama sebagai wadah untuk belajar dan mempraktikkan budaya daerah. Namun, langkah ini sendiri mungkin tidak cukup efektif untuk menghadapi arus pengaruh budaya asing yang meluas.
-
Menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar — Menyesuaikan budaya lokal dengan budaya asing dapat berisiko mengurangi keaslian budaya daerah. Langkah ini kurang relevan jika tujuan utamanya adalah untuk menghindari pengaruh budaya asing. Sebaliknya, ini dapat melemahkan nilai budaya asli Indonesia.
-
Memantapkan budaya nasional untuk menggali budaya daerah — Opsi ini menekankan pentingnya memperkuat budaya nasional. Namun, memantapkan budaya nasional saja tidak langsung menghindarkan dari pengaruh budaya asing. Upaya ini lebih relevan dalam membangun identitas bangsa secara umum daripada spesifik dalam menjaga budaya dari pengaruh asing.
Dari uraian di atas, opsi yang paling sesuai adalah:
a. Mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan
Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif memperkenalkan dan mempertahankan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaktualisasikan budaya daerah, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pelestarian budaya, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan budaya Indonesia terhadap pengaruh asing.
-
Pada tanggal 10 November 1945 seluruh rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan Sekutu yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa tersebut memberikan inspirasi agar kita ...
- Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI
- Terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan
- Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November 1945
- Meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional
- Mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November 1945
Jawaban : aPeristiwa 10 November 1945 di Surabaya adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam pertempuran tersebut, rakyat Surabaya, yang dipimpin oleh Bung Tomo dan tokoh-tokoh lainnya, menunjukkan tekad yang kuat untuk melawan Sekutu demi mempertahankan kedaulatan bangsa.
Mari kita analisis setiap opsi untuk menemukan makna inspirasi yang tepat dari peristiwa ini:
-
Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI — Opsi ini sesuai dengan nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa 10 November 1945, yaitu pentingnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat kepahlawanan yang diperlihatkan rakyat Surabaya adalah cerminan sikap rela berkorban dan patriotisme yang perlu diwarisi oleh generasi penerus dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia.
-
Terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan — Peristiwa tersebut dapat memotivasi kita untuk terus berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Meskipun hal ini merupakan sikap yang positif, fokus utamanya adalah pada pembangunan, bukan langsung pada makna kepahlawanan untuk mempertahankan NKRI sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang 10 November 1945.
-
Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November 1945 — Mengambil hikmah dari peristiwa tersebut adalah hal penting, namun ini kurang spesifik jika dibandingkan dengan mewarisi semangat kepahlawanan yang lebih tepat menginspirasi sikap patriotisme.
-
Meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional — Bung Tomo memang menjadi salah satu tokoh penting dalam peristiwa ini, namun tujuan utamanya adalah mewarisi semangat kolektif seluruh rakyat yang terlibat dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, bukan hanya meneladani satu tokoh saja.
-
Mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November 1945 — Menangkap pesan heroik memang penting, tetapi mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI adalah tindakan yang lebih konkret yang dapat kita lakukan sebagai inspirasi dari peristiwa tersebut.
Dari penjelasan di atas, pilihan yang paling sesuai adalah:
a. Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI
Opsi ini paling tepat karena menunjukkan bahwa makna utama dari peristiwa 10 November 1945 adalah agar kita terus menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI dengan semangat yang sama seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan di masa itu.
-
Upaya dalam menghadapi tantangan internal, yaitu mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme pada tahun 1965 adalah ...
- Menyatukan antara kaum agama dan komunisme
- Menyelaraskan antara kelompok agama dan sekuler
- Mempertentangkan antara kelompok beragama dan tidak beragama
- Menyelaraskan antara kelompok agama dan pancasila
- Menjalin kerja sama antara kelompok agama dan negara
Jawaban : dPada tahun 1965, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait ideologi negara, khususnya upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Peristiwa ini memicu ketegangan yang sangat kuat, terutama antara kelompok yang mendukung Pancasila dan kelompok yang ingin mengadopsi komunisme sebagai ideologi negara. Pada saat itu, Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang mengakomodasi nilai-nilai religius serta kebangsaan, sedangkan komunisme bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama karena komunisme menghilangkan peran agama dalam kehidupan bernegara.
Mari kita tinjau setiap opsi dalam konteks upaya menghadapi tantangan internal ini:
-
Menyatukan antara kaum agama dan komunisme — Upaya ini tidak dilakukan, karena komunisme, pada dasarnya, seringkali bertentangan dengan pandangan kelompok agama, terutama di Indonesia. Komunisme cenderung mengabaikan peran agama, sehingga sulit menyatukan kedua pandangan ini secara ideologis.
-
Menyelaraskan antara kelompok agama dan sekuler — Opsi ini tidak relevan dengan konteks tahun 1965, karena tantangan yang dihadapi bukan antara kelompok agama dan sekuler, melainkan antara pendukung Pancasila dan komunisme. Fokus utama saat itu adalah mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
-
Mempertentangkan antara kelompok beragama dan tidak beragama — Walaupun terjadi ketegangan antara kelompok beragama dan kelompok komunis yang umumnya tidak beragama, upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, bukan mempertentangkan atau memperkeruh perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut.
-
Menyelaraskan antara kelompok agama dan Pancasila — Ini adalah upaya yang paling relevan. Di tengah ancaman ideologi komunisme, pemerintah dan kelompok agama berusaha untuk meneguhkan komitmen pada Pancasila sebagai dasar negara. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga agar nilai-nilai religius tetap sejalan dengan Pancasila, memperkuat persatuan, dan mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi lain.
-
Menjalin kerja sama antara kelompok agama dan negara — Walaupun penting, ini adalah upaya yang lebih umum dan tidak spesifik terhadap tantangan tahun 1965. Upaya utama pada saat itu lebih fokus pada penguatan komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
Dari penjelasan di atas, pilihan yang paling tepat adalah:
d. Menyelaraskan antara kelompok agama dan Pancasila
Pilihan ini paling tepat karena pada tahun 1965, pemerintah dan masyarakat yang mendukung Pancasila bekerja sama dengan berbagai kelompok, termasuk kelompok agama, untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia. Upaya ini dilakukan agar nilai-nilai agama tetap selaras dengan Pancasila, memperkuat ketahanan bangsa terhadap ancaman ideologi komunisme.
-
Dukungan beberapa negara kepulauan Pasifik terhadap Gerakan Papua Merdeka melalui penyebaran pelanggaran HAM merupakan bukti adanya intervensi asing. Apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia dalam menyikapi hal itu?
- Melakukan transmigrasi besar-besaran ke Papua
- Menyerang negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka
- Melaporkan ke pihak berwajib negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka
- Mengeksplotasi Sumber daya alam secara besar besaran di Papua
- Meningkatkan kesejahteraan dan keseteraan rakyat Papua
Jawaban : eDukungan dari beberapa negara kepulauan Pasifik terhadap Gerakan Papua Merdeka menunjukkan adanya campur tangan asing dalam isu domestik Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyebarkan narasi tentang pelanggaran HAM di Papua untuk menarik perhatian internasional dan memperlemah posisi Indonesia. Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia harus mengambil langkah yang bijaksana, konstruktif, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan negara.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
Melakukan transmigrasi besar-besaran ke Papua — Transmigrasi ke Papua bukanlah solusi yang tepat dalam menanggapi dukungan asing terhadap Gerakan Papua Merdeka. Meskipun transmigrasi dapat berkontribusi dalam penyebaran penduduk, hal ini tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidakpuasan yang dialami oleh sebagian masyarakat Papua serta adanya intervensi asing.
-
Menyerang negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka — Opsi ini bertentangan dengan prinsip diplomasi dan hukum internasional. Menyerang negara lain hanya akan memperburuk situasi dan dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan secara damai melalui jalur diplomasi dan perbaikan internal.
-
Melaporkan ke pihak berwajib negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka — Melaporkan dukungan negara lain untuk Gerakan Papua Merdeka ke otoritas internasional dapat menjadi salah satu cara untuk menangani intervensi asing. Namun, hal ini biasanya memerlukan bukti yang kuat dan prosedur yang panjang, serta belum tentu akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini dapat dilakukan bersamaan dengan langkah-langkah diplomasi lain, namun bukanlah solusi utama.
-
Mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran di Papua — Mengeksploitasi sumber daya alam Papua secara besar-besaran bukanlah solusi. Justru, eksploitasi berlebihan dapat memperburuk sentimen masyarakat Papua, memicu kerusakan lingkungan, dan meningkatkan ketidakpuasan. Tindakan ini tidak akan menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat Papua, seperti kesejahteraan dan keadilan sosial.
-
Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan rakyat Papua — Opsi ini merupakan langkah yang paling tepat. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan, Indonesia dapat menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Papua, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut. Ini akan mengurangi keluhan yang menjadi bahan bagi pihak asing untuk mengkritik Indonesia. Selain itu, langkah ini juga selaras dengan pendekatan diplomasi yang damai dan humanis.
Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:
e. Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan rakyat Papua
Langkah ini merupakan upaya konstruktif untuk mengatasi akar masalah di Papua. Dengan membangun infrastruktur, memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesempatan ekonomi, Indonesia dapat mengurangi ketidakpuasan di Papua dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk memajukan seluruh wilayahnya secara adil.
-
Bersamaan dengan globalisasi, beberapa isu global juga muncul diantaranya adalah persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menyikapi isu lingkungan hidup tersebut, Tindakan apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia?
- Tetap mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dan kebutuhannya sendiri
- Menolak seruan pengelolaan lingkungan hidup dari negara-negara lain
- Menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain sebagai salah satu referensi
- Mengikuti tuntutan global tentang pengelolaan lingkungan hidup
- Membiarkan kecaman negara-negara lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup
Jawaban : cIsu lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan global yang tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi juga pada seluruh dunia. Globalisasi meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menangani masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu menanggapi isu ini dengan langkah yang bijaksana dan kolaboratif.
Mari kita analisis masing-masing opsi:
-
Tetap mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dan kebutuhannya sendiri — Meskipun penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kebutuhan dan situasi lingkungannya sendiri, mengikuti prinsip ini saja tanpa mempertimbangkan standar global mungkin kurang efektif. Tindakan yang diambil perlu mempertimbangkan baik kondisi lokal maupun komitmen internasional untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
-
Menolak seruan pengelolaan lingkungan hidup dari negara-negara lain — Menolak seruan negara lain mengenai lingkungan hidup bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan dapat merusak hubungan internasional. Tantangan lingkungan hidup adalah masalah global, sehingga kerja sama dan masukan dari negara lain dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan solusi yang efektif.
-
Menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain sebagai salah satu referensi — Ini merupakan opsi yang lebih fleksibel dan bijaksana. Dengan menjadikan masukan dari negara lain sebagai referensi, Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sambil tetap sejalan dengan standar dan praktik global.
-
Mengikuti tuntutan global tentang pengelolaan lingkungan hidup — Meskipun penting untuk mengikuti praktik global, Indonesia juga harus memperhatikan kondisi lokalnya. Mengikuti seluruh tuntutan global tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan nasional dapat menjadi beban yang besar. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat sebaiknya mempertimbangkan komitmen internasional sambil menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional.
-
Membiarkan kecaman negara-negara lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup — Membiarkan kecaman bukanlah solusi yang bijak. Menanggapi masukan internasional dengan terbuka dapat membantu Indonesia memperbaiki kebijakan lingkungannya. Kecaman dari negara lain harus dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Dari pembahasan di atas, opsi yang paling sesuai adalah:
c. Menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain sebagai salah satu referensi
Dengan menjadikan seruan dari negara lain sebagai referensi, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik dan standar internasional sambil menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup sambil tetap berpartisipasi dalam upaya global untuk menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim.
-
Kehidupan politik bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh penerapan demokrasi. Namun, saat ini mengalami hambatan akibat adanya politik adu domba antarwarga negara. Berikut ini merupakan bukti upaya menangkal hambatan dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang politik, yakni ...
- Menggalang kekuatan masyarakat untuk memperkuat partai politiknya
- Melakukan gerakan moral untuk menyelenggarakan pemilu yang damai
- Menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik
- Menguatkan pentingnya penerapan politik identitas
- Menguatkan loyalitas antaranggota organisasi politik
Jawaban : bDalam penerapan demokrasi, tantangan seperti politik adu domba atau konflik horizontal dapat mengancam persatuan dan stabilitas politik suatu negara. Di Indonesia, tantangan ini sering muncul dalam bentuk perpecahan antarwarga negara berdasarkan suku, agama, atau kepentingan politik, yang bisa melemahkan demokrasi itu sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat demokrasi, diperlukan langkah-langkah yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan persatuan.
Mari kita analisis setiap opsi untuk melihat upaya yang paling relevan dalam menangkal hambatan demokrasi tersebut:
-
Menggalang kekuatan masyarakat untuk memperkuat partai politiknya — Opsi ini lebih relevan untuk meningkatkan dukungan terhadap partai politik tertentu, bukan untuk menangkal politik adu domba. Penguatan partai politik sendiri tidak selalu menjamin demokrasi yang damai atau mencegah perpecahan.
-
Melakukan gerakan moral untuk menyelenggarakan pemilu yang damai — Opsi ini adalah langkah yang tepat untuk mencegah politik adu domba. Gerakan moral bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai etika dalam politik, seperti persatuan, kejujuran, dan kedamaian. Dengan adanya gerakan ini, masyarakat diingatkan akan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga persatuan selama proses pemilu, sehingga suasana politik yang damai dapat terwujud.
-
Menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye politik — Meskipun media sosial efektif sebagai sarana kampanye, penggunaannya tidak selalu berdampak positif bagi demokrasi. Media sosial bisa menjadi alat yang memecah belah jika tidak digunakan secara bijak. Dalam konteks ini, media sosial bukanlah solusi utama untuk menangkal hambatan demokrasi seperti politik adu domba.
-
Menguatkan pentingnya penerapan politik identitas — Opsi ini justru dapat memperparah politik adu domba karena politik identitas cenderung memfokuskan perbedaan dan meningkatkan potensi konflik antar kelompok. Hal ini dapat melemahkan demokrasi dengan menciptakan fragmentasi dan perpecahan di masyarakat.
-
Menguatkan loyalitas antaranggota organisasi politik — Meningkatkan loyalitas dalam organisasi politik tidak secara langsung mencegah adu domba. Loyalitas ini penting bagi partai politik, tetapi tidak selalu mendukung demokrasi yang sehat jika tidak disertai dengan nilai-nilai persatuan di tingkat nasional.
Dari pembahasan di atas, pilihan yang paling tepat adalah:
b. Melakukan gerakan moral untuk menyelenggarakan pemilu yang damai
Pilihan ini tepat karena gerakan moral berfokus pada penyadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan politik yang damai dan beretika, bebas dari praktik adu domba. Melalui gerakan ini, demokrasi dapat berjalan secara lebih harmonis, memperkuat persatuan bangsa, dan mengurangi potensi konflik horizontal selama proses pemilu atau aktivitas politik lainnya.
-
Selama ini produk-produk UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) dalam negeri dianggap sebelah mata jika dibandingkan dengan produk-produk asing. Padahal kualitas produk-produknya tidak kalah dengan barang impor. Membeli produk UMKM sama artinya dengan mempertahankan keutuhan NKRI. Alasannya adalah ...
- Memperkuat ideologi bangsa
- Memperkuat komitmen politik pemimpin bangsa
- Memperkuat perekonomian rakyat kecil
- Menjalin kekuatan kehidupan sosial
- Menghargai karya masyarakat lokal
Jawaban : cMendukung dan membeli produk-produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri merupakan tindakan penting untuk memperkuat perekonomian nasional dan mendukung kesejahteraan rakyat. Produk-produk UMKM sering kali dipandang sebelah mata dibandingkan produk asing, padahal kualitasnya tidak kalah baik. Ketika masyarakat membeli produk UMKM, mereka berkontribusi langsung pada stabilitas ekonomi dalam negeri, yang pada gilirannya mendukung ketahanan bangsa.
Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami alasan di balik pernyataan bahwa membeli produk UMKM berarti mempertahankan keutuhan NKRI:
-
Memperkuat ideologi bangsa — Meskipun membeli produk UMKM dapat mendukung nasionalisme dan kecintaan terhadap produk lokal, tindakan ini tidak berhubungan langsung dengan ideologi bangsa. Ideologi bangsa terkait dengan nilai-nilai dasar negara, bukan hanya konsumsi produk lokal.
-
Memperkuat komitmen politik pemimpin bangsa — Membeli produk UMKM tidak secara langsung mempengaruhi komitmen politik para pemimpin bangsa. Dukungan terhadap UMKM lebih berdampak pada ekonomi lokal daripada komitmen politik.
-
Memperkuat perekonomian rakyat kecil — Opsi ini tepat, karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal. Membeli produk UMKM berarti mendukung para pengusaha kecil yang menggantungkan pendapatan mereka pada usaha ini. Dengan memperkuat perekonomian rakyat kecil, masyarakat ikut berperan dalam memperbaiki taraf hidup mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi yang penting bagi keutuhan NKRI.
-
Menjalin kekuatan kehidupan sosial — Meskipun membeli produk UMKM dapat memperkuat jaringan sosial di masyarakat, tujuan utama dari membeli produk UMKM adalah untuk mendukung ekonomi. Kehidupan sosial dapat berkembang, tetapi efek langsungnya lebih dirasakan dalam aspek ekonomi.
-
Menghargai karya masyarakat lokal — Menghargai karya masyarakat lokal merupakan salah satu alasan untuk membeli produk UMKM. Namun, alasan ini lebih berfokus pada aspek apresiasi budaya dan bukan pada aspek ekonomi yang langsung mendukung perekonomian rakyat kecil.
Dari analisis di atas, jawaban yang paling tepat adalah:
c. Memperkuat perekonomian rakyat kecil
Dengan membeli produk UMKM, masyarakat membantu menguatkan ekonomi lokal dan mendukung para pelaku usaha kecil yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada produk asing, dan secara tidak langsung memperkokoh keutuhan NKRI melalui kesejahteraan rakyat kecil.
-
Kebijakan pemerintah dalam membatasi investasi asing di bidang-bidang startegis yang menyangkut hajat hidup masyarakat dilakukan antara lain dengan menaikkan pajak barang mewah, mengurangi import barang, dan membatasi tenaga kerja asing. Berbagai kebijakan tersebut merupakan tindakan tepat sebagai wujud bela negara untuk mewujudkan ...
- Kedaulatan ideologi
- Kedaulatan politik
- Kedaulatan ekonomi
- Kedaulatan sosial
- Kedaulatan budaya
Jawaban : cKebijakan pemerintah dalam membatasi investasi asing di bidang-bidang strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor barang, dan membatasi tenaga kerja asing, adalah langkah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini berkaitan langsung dengan kedaulatan ekonomi.
Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami aspek kedaulatan yang dituju oleh kebijakan tersebut:
-
Kedaulatan ideologi — Kedaulatan ideologi terkait dengan perlindungan dan penguatan ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sebagai dasar dan panduan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ekonomi dan pembatasan investasi asing tidak secara langsung berhubungan dengan perlindungan ideologi, melainkan lebih pada sektor ekonomi.
-
Kedaulatan politik — Kedaulatan politik berfokus pada pengaturan dan pengendalian sistem politik dalam negeri, seperti kemandirian dalam pembuatan keputusan politik tanpa campur tangan asing. Meskipun kebijakan ini mencerminkan sikap independen dalam aspek ekonomi, tujuan utamanya bukan pada kedaulatan politik.
-
Kedaulatan ekonomi — Opsi ini paling tepat karena kebijakan-kebijakan yang diambil bertujuan untuk melindungi dan memperkuat ekonomi dalam negeri dari dominasi asing. Dengan mengurangi impor barang, menaikkan pajak barang mewah, dan membatasi tenaga kerja asing, pemerintah berusaha memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada di bawah kendali nasional dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan memperkuat perekonomian dalam negeri, sehingga tercipta kemandirian ekonomi.
-
Kedaulatan sosial — Kedaulatan sosial lebih terkait dengan kemampuan suatu negara untuk mengatur aspek sosialnya, seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun ada dampak sosial dari kebijakan ekonomi, kebijakan tersebut tidak secara langsung bertujuan untuk mencapai kedaulatan sosial.
-
Kedaulatan budaya — Kedaulatan budaya berfokus pada perlindungan nilai-nilai budaya lokal dan identitas nasional dari pengaruh budaya asing. Kebijakan ekonomi seperti pembatasan impor dan pengendalian tenaga kerja asing tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan budaya.
Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:
c. Kedaulatan ekonomi
Kebijakan pembatasan investasi asing di bidang strategis bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, yaitu menjaga agar ekonomi nasional tidak sepenuhnya bergantung pada pihak asing dan tetap bisa dikendalikan demi kepentingan bangsa. Langkah ini membantu memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan memastikan bahwa kekayaan negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
-
Indonesia memiliki latar belakang keberagaman sehingga sangat penting warga negaranya memiliki sikap yang merupakan aktualisasi Pancasila. Manakah dari pilihan tersebut di bawah ini yang merupakan aktulisasi sila ketiga Pancasila?
- Membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat budayanya
- Menghargai keputusan bersama walau berbeda pendapat
- Bersikap empati pada tetangga yang sedang mengalami bencana
- Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan
- Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan
Jawaban : dSila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan rasa kebangsaan di antara seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau budaya. Aktualisasi sila ini terlihat dalam perilaku yang memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme, serta mendukung integrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan sila ketiga:
-
Membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat budayanya — Tindakan ini menunjukkan sikap menghargai dan menghormati budaya orang lain. Meskipun hal ini mencerminkan sikap positif terhadap keberagaman, fokus utamanya lebih pada penghormatan budaya dan tidak secara langsung memperkuat persatuan nasional dalam konteks kebangsaan.
-
Menghargai keputusan bersama walau berbeda pendapat — Ini lebih sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah, toleransi, dan menerima keputusan bersama. Meskipun mencerminkan sikap yang baik, opsi ini lebih berhubungan dengan proses demokrasi dan bukan langsung terkait dengan persatuan.
-
Bersikap empati pada tetangga yang sedang mengalami bencana — Sikap empati menunjukkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, yang lebih berhubungan dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Meskipun berperan dalam mempererat hubungan sosial, empati dalam konteks ini tidak langsung mencerminkan persatuan kebangsaan.
-
Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan — Opsi ini sangat tepat sebagai aktualisasi dari sila ketiga. Penggunaan bahasa Indonesia secara bangga menunjukkan upaya untuk memperkuat persatuan nasional, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi lintas suku, ras, dan agama, yang mendukung terciptanya rasa kesatuan dalam keberagaman.
-
Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan — Sikap ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan beragama dan menunjukkan toleransi, yang lebih berhubungan dengan sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan ini penting, tetapi lebih berfokus pada sikap toleransi antarumat beragama.
Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:
d. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan
Pilihan ini tepat sebagai aktualisasi sila ketiga Pancasila. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kita memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan alat komunikasi yang menghubungkan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang, mendukung terciptanya rasa persatuan dalam keberagaman.
-
Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen UUD merupakan kebutuhan untuk memperkuat check and balance dalam skema kekuasaan negara dengan wewenang utama pengujian undang-undang. Undang-undang perlu diuji kesesuaiannya dengan UUD sebagai prinsip konstitusionalisme karena ...
- Kekuasaan pembentukan UU di tangan legislatif
- Rakyat dengan kedaulatannya berhak mengontrol wakilnya
- Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi di tangan Mahkamah Konstitusi
- Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU
- Pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif memerlukan persetujuan konstituen dan MPR
Jawaban : dPembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip check and balance (keseimbangan dan kontrol) dalam sistem kekuasaan negara. Salah satu wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi negara.
Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami alasan mengapa undang-undang perlu diuji kesesuaiannya dengan UUD:
-
Kekuasaan pembentukan UU di tangan legislatif — Meskipun legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, alasan ini tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa perlu adanya pengujian undang-undang. Justru, dengan adanya kekuasaan di tangan legislatif, diperlukan pengawasan untuk memastikan undang-undang yang dibuat tetap sesuai dengan UUD.
-
Rakyat dengan kedaulatannya berhak mengontrol wakilnya — Meskipun benar bahwa rakyat memiliki hak untuk mengontrol wakilnya, alasan ini lebih berkaitan dengan aspek pengawasan umum terhadap perwakilan rakyat. Dalam konteks pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas, bukan rakyat secara langsung.
-
Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi di tangan Mahkamah Konstitusi — Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, melainkan di tangan konstitusi itu sendiri, yang diinterpretasikan dan dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. MK bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang tetap sesuai dengan UUD, tetapi tidak memegang kekuasaan tertinggi dalam negara hukum.
-
Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU — Opsi ini menunjukkan bahwa presiden, selain memiliki kekuasaan eksekutif, juga terlibat dalam proses pembuatan undang-undang bersama legislatif. Oleh karena itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi penting untuk menjaga agar produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif tidak melanggar UUD. Hal ini adalah bagian dari prinsip check and balance, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat diawasi agar tidak menyimpang dari konstitusi.
-
Pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif memerlukan persetujuan konstituen dan MPR — Pernyataan ini tidak tepat, karena pembuatan undang-undang tidak membutuhkan persetujuan konstituen secara langsung ataupun MPR. Proses legislasi dilakukan oleh legislatif (DPR) dan eksekutif (presiden), dan pengujian kesesuaiannya dengan UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh konstituen atau MPR.
Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:
d. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU
Alasan ini tepat karena menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif tetap sesuai dengan UUD. Dengan pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan prinsip check and balance, yaitu mengawasi agar kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak melampaui atau bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang diatur dalam UUD.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 215. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP