Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 217

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 217. Semangat belajar!

1. Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sejarah kelam bagi NKRI karena adanya intervensi asing. Mahkamah internasional saat itu memenangkan Malaysia dengan argument (effective occupation) menyatakan bahawa kedua pulau itu banyak dikelola Malaysia daripada Indonesia. Tunjukkan manakah bukti dari upaya bela negara untuk mempertahankan Bhineka Tunggal Ika?

   1. Memperketat kegiatan patroli dan operasi militer pada wilayah perbatasan
   2. Meminta bantuan negara lain dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan
   3. Menambah anggaran militer untuk memperkuat persenjataan di wilayah perbatasan
   4. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan
   5. Membuat gentar negara lain dengan melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan laut
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia merupakan peristiwa penting yang menunjukkan pentingnya pengelolaan dan kehadiran nyata dari pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan. Keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia didasarkan pada konsep effective occupation, yang menunjukkan bahwa Malaysia secara efektif mengelola dan menunjukkan kehadiran di kedua pulau tersebut lebih daripada Indonesia. Dalam konteks ini, untuk mempertahankan wilayah kedaulatan dan menjaga persatuan Indonesia dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, perlu ada upaya bela negara yang nyata dan berkesinambungan.

   Mari kita analisis setiap opsi untuk melihat upaya bela negara yang paling tepat dalam mempertahankan wilayah perbatasan:

   1. Memperketat kegiatan patroli dan operasi militer pada wilayah perbatasan — Memperketat patroli militer memang penting untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi kegiatan ini lebih berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan. Meskipun penting, patroli saja tidak cukup untuk menunjukkan kehadiran atau pengelolaan efektif terhadap wilayah tersebut.

   2. Meminta bantuan negara lain dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan — Meminta bantuan negara lain dalam menjaga perbatasan bukanlah langkah yang sesuai untuk memperkuat kedaulatan. Hal ini justru dapat menunjukkan ketergantungan pada negara lain dan mengurangi kemandirian serta otoritas Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasannya.

   3. Menambah anggaran militer untuk memperkuat persenjataan di wilayah perbatasan — Menambah anggaran militer dapat membantu memperkuat pertahanan, namun langkah ini lebih berfokus pada aspek persenjataan. Untuk menjaga kedaulatan secara efektif, perlu ada kehadiran nyata yang menunjukkan pengelolaan wilayah perbatasan, bukan hanya sekadar memperkuat persenjataan.

   4. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan — Opsi ini tepat, karena pengelolaan yang nyata menunjukkan kehadiran dan otoritas Indonesia atas wilayah tersebut. Melalui aktivitas pengelolaan, seperti membangun infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya, pemerintah menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari NKRI. Upaya ini juga mencegah negara lain mengklaim wilayah perbatasan berdasarkan konsep effective occupation, karena Indonesia telah menunjukkan kehadirannya yang sah.

   5. Membuat gentar negara lain dengan melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan laut — Meskipun pengelolaan perbatasan laut penting, tujuannya bukanlah untuk membuat negara lain gentar. Langkah ini kurang relevan dengan upaya menjaga persatuan melalui Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak mendorong kerja sama dan harmonisasi dengan prinsip tersebut.

   Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

   d. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan

   Langkah ini merupakan bukti upaya bela negara yang efektif dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan menunjukkan kehadiran dan pengelolaan yang nyata di wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia mempertegas bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari NKRI. Selain itu, langkah ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, karena dengan pengelolaan yang nyata, Indonesia menjaga keberagaman dan persatuan dalam satu kesatuan wilayah yang utuh dan berdaulat.

   Diskusi

2. Salah satu ancaman terhadap NKRI adalah munculnya anti radikalisme untuk menggantikan ideologi Pancasila. Berikut ini perwujudan kekuatan bangsa di bidang ideologi ...

   1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata
   2. Mengikuti seminar tentang ideologi di dunia
   3. Mendalami kajian dan teori terkait upaya deradikalisasi
   4. Membuat Gerakan tandingan untuk melawan gerakan radikal
   5. Mempersenjatai diri untuk bertempur melawan organisasi radikal
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Salah satu ancaman terhadap keutuhan NKRI adalah adanya gerakan yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Untuk menghadapi ancaman ini, penting bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap ideologi Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara dan fondasi bagi persatuan bangsa. Penguatan ideologi Pancasila di masyarakat perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

   Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan perwujudan kekuatan bangsa di bidang ideologi yang paling efektif:

   1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata — Ini adalah opsi yang paling tepat. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti menerapkan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kepercayaan kepada Tuhan dalam setiap tindakan. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat menunjukkan komitmen terhadap ideologi negara secara nyata, yang merupakan kekuatan penting untuk melawan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Pengamalan Pancasila memperkuat rasa persatuan dan kesadaran nasional serta menolak ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

   2. Mengikuti seminar tentang ideologi di dunia — Mengikuti seminar tentang ideologi dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi ini saja tidak cukup untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang ideologi. Tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila lebih efektif dalam mempertahankan ideologi negara daripada sekadar menambah wawasan.

   3. Mendalami kajian dan teori terkait upaya deradikalisasi — Mendalami kajian tentang deradikalisasi penting untuk memahami cara melawan radikalisme. Namun, kajian teori tanpa penerapan nyata tidak cukup untuk memperkuat ideologi Pancasila di masyarakat. Upaya deradikalisasi harus dilengkapi dengan tindakan nyata yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

   4. Membuat gerakan tandingan untuk melawan gerakan radikal — Meskipun membuat gerakan tandingan dapat menjadi salah satu strategi melawan radikalisme, hal ini tidak selalu mencerminkan penguatan ideologi Pancasila. Lebih penting untuk mengedepankan penerapan nilai-nilai Pancasila yang damai dan konstruktif daripada sekadar membuat gerakan tandingan.

   5. Mempersenjatai diri untuk bertempur melawan organisasi radikal — Ini adalah tindakan yang tidak tepat dan justru berpotensi menciptakan kekerasan yang merusak keamanan dan stabilitas. Menggunakan senjata bukanlah cara untuk memperkuat ideologi Pancasila, yang justru mendorong perdamaian, kerukunan, dan keadilan.

   Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

   a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata

   Mengamalkan Pancasila secara nyata adalah langkah yang efektif dalam menghadapi ancaman terhadap ideologi negara. Tindakan ini memperlihatkan komitmen dan kesetiaan kepada Pancasila, serta menginspirasi orang lain untuk turut serta dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat berperan aktif dalam memperkuat keutuhan dan identitas nasional, yang merupakan fondasi utama bagi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi.

   Diskusi

3. Implementasi nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an warga negara harus tercermin pada ...

   1. Pola pikir dan pola sikap bagaimana harus bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI
   2. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi
   3. Pola pikir dan pola tindak yang sangat menghindari perbedaan-perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu
   4. Pola pikir dan pola sikap agar senantiasa dapat menghilangkan sikap fanatisme yang sempit dalam kehidupan sehari-hari
   5. Pola pikir dan pola tindak bagaimana agar masyarakat bisa hidup aman dan damai dalam bingkai NKRI
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia, seluruh warga negara harus tetap bersatu demi kepentingan bangsa. Implementasi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari berarti menunjukkan sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Warga negara perlu mengembangkan pola pikir dan pola sikap yang menjunjung tinggi persatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Pola pikir dan pola sikap bagaimana harus bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI
     Ini adalah jawaban yang paling tepat karena menekankan pentingnya pola pikir dan sikap yang mengarah pada penguatan persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika bertujuan untuk menjaga persatuan meskipun ada perbedaan, sehingga jawaban ini sejalan dengan implementasi nilai-nilai tersebut.

   • b. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi
     Meskipun mendahulukan kepentingan bangsa adalah sikap yang baik, pernyataan ini lebih umum dan tidak spesifik merujuk pada konsep Bhineka Tunggal Ika. Jawaban ini tidak menekankan aspek persatuan dalam keragaman.

   • c. Pola pikir dan pola tindak yang sangat menghindari perbedaan-perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu
     Pernyataan ini kurang tepat karena Bhineka Tunggal Ika justru mengajarkan untuk menerima perbedaan, bukan menghindarinya. Menghindari perbedaan bertentangan dengan semangat keragaman yang menjadi bagian inti dari Bhineka Tunggal Ika.

   • d. Pola pikir dan pola sikap agar senantiasa dapat menghilangkan sikap fanatisme yang sempit dalam kehidupan sehari-hari
     Pernyataan ini memiliki elemen positif karena menekankan penghindaran fanatisme sempit. Namun, jawabannya kurang spesifik terhadap nilai Bhineka Tunggal Ika karena tidak mencakup konsep persatuan dan kesatuan secara langsung.

   • e. Pola pikir dan pola tindak bagaimana agar masyarakat bisa hidup aman dan damai dalam bingkai NKRI
     Pernyataan ini mendukung kehidupan yang damai dan aman, tetapi kurang spesifik dalam menggambarkan cara memperkuat persatuan dalam keragaman. Hidup aman dan damai adalah bagian dari cita-cita NKRI, namun Bhineka Tunggal Ika lebih terkait dengan menjaga persatuan meski berbeda.

   Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah a, karena memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman sesuai dengan inti dari semboyan Bhineka Tunggal Ika.

   Diskusi

4. Pernyataan "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang- Undang" pada Pasal 20 ayat (1), mengandung pengertian bahwa ...

   1. Indonesia mengandung paham kedaulatan hukum dan rakyat
   2. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi
   3. Kekuasaan legislatif dilaksanakan secara murni dan konsisten
   4. DPR mencerminkan masyarakat di parlemen
   5. Pembentukan Undang-Undang harus disetujui rakyat melalui DPR
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang" menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan hukum dilakukan oleh lembaga yang mewakili rakyat, yaitu DPR. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuasaan melalui wakil-wakilnya di parlemen untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Indonesia mengandung paham kedaulatan hukum dan rakyat
     Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat karena Pasal 20 ayat (1) lebih menekankan pada kedaulatan rakyat melalui perwakilannya di DPR untuk membentuk undang-undang, bukan langsung tentang kedaulatan hukum. Meskipun kedaulatan hukum penting dalam negara, namun tidak spesifik dijelaskan dalam pasal ini.

   • b. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi
     Pernyataan ini paling tepat. Pasal 20 ayat (1) mencerminkan bahwa DPR sebagai representasi rakyat memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Ini merupakan ciri dari negara demokrasi, di mana rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui wakil-wakil mereka.

   • c. Kekuasaan legislatif dilaksanakan secara murni dan konsisten
     Pernyataan ini tidak dapat disimpulkan langsung dari pasal tersebut. Pasal ini hanya menyatakan bahwa DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tanpa menyebutkan bahwa kekuasaan ini dijalankan secara murni dan konsisten. Ini lebih merupakan asumsi daripada fakta yang terkandung dalam pasal tersebut.

   • d. DPR mencerminkan masyarakat di parlemen
     Meskipun benar bahwa DPR adalah representasi masyarakat, pernyataan ini tidak menjelaskan makna kekuasaan pembentukan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Pernyataan ini lebih berhubungan dengan fungsi representasi daripada kekuasaan legislatif.

   • e. Pembentukan Undang-Undang harus disetujui rakyat melalui DPR
     Pernyataan ini kurang tepat karena pembentukan undang-undang tidak secara langsung disetujui oleh rakyat, tetapi oleh wakil rakyat yang dipilih, yaitu DPR. Meskipun DPR mewakili rakyat, pembentukan undang-undang tidak memerlukan persetujuan langsung dari rakyat.

   Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena DPR memegang kekuasaan pembentukan undang-undang sebagai wujud partisipasi rakyat dalam negara demokrasi, di mana rakyat berdaulat melalui wakil-wakil yang mereka pilih.

   Diskusi

5. Koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno oleh ezim Orde Baru ditandai dengan upaya ...

   1. Pengaturan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
   2. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur
   3. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara luar biasa
   4. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konstitusional
   5. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, terdapat koreksi terhadap penerapan Pancasila dan UUD 1945 yang dianggap telah melenceng pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Rezim Orde Baru mengklaim bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, Pancasila dan UUD 1945 tidak dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, salah satu agenda utama Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara “murni dan konsekuen”.

   Frasa "murni dan konsekuen" merujuk pada upaya menjalankan Pancasila dan UUD 1945 tanpa adanya penyimpangan atau interpretasi yang dianggap melenceng dari maksud aslinya, dengan berupaya menjaga keutuhan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam keduanya.

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Pengaturan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
     Pernyataan ini tidak spesifik menunjukkan niat Orde Baru dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara “murni dan konsekuen.” Pengaturan pelaksanaan saja tidak menunjukkan upaya untuk menjaga kemurnian dan konsistensi.

   • b. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara teratur
     Meskipun pelaksanaan yang teratur adalah hal yang baik, Orde Baru menekankan pentingnya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan kemurnian dan konsistensi, bukan hanya keteraturan.

   • c. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara luar biasa
     Pelaksanaan secara “luar biasa” bukanlah tujuan dari Orde Baru. Tujuannya adalah pelaksanaan yang “murni dan konsekuen,” bukan dalam bentuk tindakan yang luar biasa atau istimewa.

   • d. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konstitusional
     Meskipun penting untuk menjalankan pemerintahan secara konstitusional, Orde Baru secara khusus menekankan bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai aslinya, yang mereka sebut sebagai pelaksanaan secara “murni dan konsekuen.”

   • e. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
     Pernyataan ini paling tepat karena menunjukkan fokus utama dari pemerintahan Orde Baru yang ingin mengembalikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 tanpa adanya penyimpangan. “Murni” berarti sesuai dengan prinsip dasar dan “konsekuen” menunjukkan konsistensi dalam penerapannya.

   Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah e, karena ini menunjukkan tujuan utama Orde Baru dalam mengoreksi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara yang diklaim sesuai dengan nilai-nilai aslinya, yakni “murni dan konsekuen.”

   Diskusi




6. Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bidang penting yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 31. Alasan pentingnya bidang Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam konstitusi adalah ...

   1. Pendidikan menjadi pilar utama terlaksananya pembangunan di Indonesia menuju negara maju
   2. Kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan harus dikelola agar berkembang dan maju
   3. Pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam membangun peradaban suatu negara
   4. Tanpa campur tangan negara maka pendidikan dan kebudayaan akan maju di bidang tertentu saja
   5. Kemajuan peradaban suatu negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi pendidikan
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Pasal 31 UUD 1945 menekankan pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian fundamental dalam pembangunan bangsa. Alasan utama mengapa bidang ini diatur dalam konstitusi adalah karena pendidikan dan kebudayaan merupakan landasan utama dalam membentuk peradaban yang maju dan bermartabat. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga mencakup pendidikan moral dan karakter bangsa. Sementara itu, kebudayaan berperan dalam menjaga identitas nasional dan memperkaya jiwa masyarakat melalui keberagaman budaya yang ada.

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Pendidikan menjadi pilar utama terlaksananya pembangunan di Indonesia menuju negara maju
     Pernyataan ini benar bahwa pendidikan berperan penting dalam pembangunan negara. Namun, alasan utama diatur dalam konstitusi bukan hanya untuk menuju negara maju, tetapi juga untuk membangun peradaban secara holistik, mencakup nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan identitas bangsa.

   • b. Kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan harus dikelola agar berkembang dan maju
     Pernyataan ini benar, tetapi hanya menekankan aspek kebudayaan saja. Meskipun keberagaman budaya penting untuk dikelola, alasan pendidikan dan kebudayaan diatur dalam konstitusi adalah untuk lebih dari sekadar pengelolaan; yaitu, untuk membangun peradaban yang utuh.

   • c. Pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam membangun peradaban suatu negara
     Pernyataan ini paling tepat karena mencakup alasan konstitusional yang lebih luas, yaitu peran pendidikan dan kebudayaan dalam membentuk karakter, moralitas, serta identitas nasional yang diperlukan dalam membangun peradaban. Hal ini mencerminkan tujuan utama konstitusi untuk mewujudkan bangsa yang beradab.

   • d. Tanpa campur tangan negara maka pendidikan dan kebudayaan akan maju di bidang tertentu saja
     Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar karena campur tangan negara bukan hanya untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di bidang tertentu saja, tetapi untuk menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya.

   • e. Kemajuan peradaban suatu negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi pendidikan
     Meskipun perkembangan teknologi pendidikan penting, fokus utama pendidikan dan kebudayaan dalam konstitusi bukan hanya pada teknologi, melainkan pada pembentukan karakter dan pembangunan peradaban yang mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya teknologi.

   Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah c, karena mencerminkan alasan konstitusional yang mendasar: bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan komponen penting dalam membentuk dan memajukan peradaban bangsa secara menyeluruh.

   Diskusi

7. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk membahas kegiatan pembangunan, sangat penting dimiliki sikap saling menghargai (mutual respect) sebagai perwujudan nilai Pancasila. Dalam kaitan tersebut, tercermin aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, dengan bukti salah satunya adalah ...

   1. Adanya dominasi mayoritas dalam kegiatan musyawarah
   2. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
   3. Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak
   4. Sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah
   5. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Dalam kegiatan musyawarah untuk membahas pembangunan, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah semangat saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini mencerminkan aktualisasi Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Nilai Pancasila ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kelompok atau individu tertentu.

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Adanya dominasi mayoritas dalam kegiatan musyawarah
     Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip musyawarah yang baik, karena dominasi mayoritas cenderung mengabaikan pandangan minoritas. Ini tidak sejalan dengan semangat Pancasila yang mengutamakan kebersamaan dan persatuan dalam proses pengambilan keputusan.

   • b. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
     Pernyataan ini tepat karena salah satu tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang menguntungkan seluruh masyarakat. Mengutamakan kepentingan bersama mencerminkan aktualisasi Pancasila, di mana musyawarah dilaksanakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

   • c. Menghindari keputusan yang menguntungkan semua pihak
     Pernyataan ini tidak sesuai, karena justru musyawarah yang berlandaskan nilai Pancasila bertujuan untuk menemukan solusi yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Keputusan yang menguntungkan semua pihak menunjukkan sikap adil dan demokratis.

   • d. Sikap saling menghargai di antara peserta musyawarah
     Pernyataan ini penting dan benar sebagai bentuk perwujudan sikap saling menghargai. Namun, dalam konteks musyawarah sebagai aktualisasi nilai Pancasila, mengutamakan kepentingan bersama lebih menonjol sebagai dasar keputusan musyawarah yang baik.

   • e. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
     Meskipun keseimbangan antara hak dan kewajiban juga merupakan nilai yang penting, dalam konteks musyawarah, prioritasnya adalah mencapai mufakat dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

   Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi merupakan bukti aktualisasi nilai Pancasila yang mendukung kebersamaan dan persatuan dalam musyawarah untuk mencapai tujuan bersama.

   Diskusi

8. Berdasarkan amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara memiliki kewenangan untuk ...

   1. Mengangkat presiden dan/atau wakil presiden
   2. Mengubah dan menetapkan UUD Negara RI 1945
   3. Memilih presiden dan/atau wakil presiden
   4. Membubarkan partai politik
   5. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Setelah amandemen UUD 1945, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami perubahan. Berdasarkan pasal 3, MPR memiliki kewenangan utama dalam hal mengubah dan menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa MPR memiliki peran penting dalam penetapan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebelumnya, MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden, namun kewenangan ini berubah setelah amandemen.

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Mengangkat presiden dan/atau wakil presiden
     Pernyataan ini tidak lagi relevan pasca amandemen UUD 1945, karena presiden dan wakil presiden kini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, bukan oleh MPR.

   • b. Mengubah dan menetapkan UUD Negara RI 1945
     Ini adalah kewenangan utama MPR yang masih berlaku. Berdasarkan pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki hak untuk mengubah serta menetapkan UUD, yang merupakan dasar hukum tertinggi negara.

   • c. Memilih presiden dan/atau wakil presiden
     MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden, karena kewenangan ini telah dialihkan kepada rakyat melalui pemilu langsung, sesuai dengan amandemen UUD 1945.

   • d. Membubarkan partai politik
     Pernyataan ini tidak sesuai karena membubarkan partai politik bukanlah kewenangan MPR. Proses pembubaran partai politik diatur dalam undang-undang dan dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan oleh MPR.

   • e. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
     MPR memang memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden jika mereka terbukti melanggar hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kewenangan ini tidak diatur dalam Pasal 3 sebagai fungsi utama MPR, melainkan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

   Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena kewenangan utama MPR sesuai Pasal 3 adalah mengubah dan menetapkan UUD Negara RI Tahun 1945.

   Diskusi

9. Sebelum amandemen UUD 1945 tidak dikenal lembaga negara yang mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Setelah amandemen UUD 1945 pasal 24B mengantur tentang Komisi Yudisial (KY) . Salah satu alasan KY dibentuk adalah sebagai ...

   1. Penasehat hakim
   2. Fasilitator hakim
   3. Mitra hakim
   4. Pengawas hakim
   5. Penilai hakim
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Setelah amandemen UUD 1945, pasal 24B memperkenalkan lembaga baru yang bernama Komisi Yudisial (KY). KY dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga ini memiliki fungsi pengawasan terhadap hakim untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dengan demikian, KY berperan sebagai pengawas dalam sistem peradilan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan kualitas peradilan yang baik.

   Mari kita analisis setiap opsi:

   • a. Penasehat hakim
     KY bukan lembaga yang berfungsi memberikan nasihat atau saran kepada hakim. Fungsi KY lebih berfokus pada pengawasan dan penegakan kode etik hakim.

   • b. Fasilitator hakim
     KY tidak bertindak sebagai fasilitator. Fasilitator adalah pihak yang membantu kelancaran proses tanpa memiliki fungsi pengawasan atau kontrol langsung.

   • c. Mitra hakim
     KY tidak berfungsi sebagai mitra, tetapi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dan memastikan mereka menjalankan tugas dengan integritas.

   • d. Pengawas hakim
     Ini adalah jawaban yang paling tepat. KY berperan sebagai pengawas, yang bertugas memantau dan menilai perilaku hakim, menegakkan kode etik, dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik atau perilaku yang tidak layak.

   • e. Penilai hakim
     Meskipun KY menilai perilaku hakim, fungsi utamanya adalah pengawasan, bukan sekadar menilai. Pengawasan mencakup pemantauan aktif, evaluasi, dan pemberian sanksi bila diperlukan untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan.

   Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah d, karena fungsi utama Komisi Yudisial adalah sebagai pengawas hakim, memastikan bahwa mereka berperilaku sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang diharapkan dalam menjalankan tugas peradilan.

   Diskusi

10. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk karena terdiri atas berbagai agama, suku, bahasa dan budaya tetapi merupakan satu kesatuan. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, selain memberikan dampak positif, tersimpan dampak negatif pula. Berikut merupakan sisi positif memaknai keberagaman dalam Bhineka Tunggal Ika yaitu ...

    1. Memperkuat keinginan mencapai cita-cita bersama
    2. Memicu timbulnya sifat menonjolkan kedaerahan
    3. Memperkuat kondisi instabilitas keamanan
    4. Menimbulkan persaingan antarkelompok
    5. Mendorong distabilitas sosial ekonomi
    Pembahasan
    Jawaban : a

    Keberagaman yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Semboyan ini mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya, mereka tetap bersatu sebagai satu bangsa. Keberagaman ini memiliki sisi positif yang signifikan, salah satunya adalah memperkuat semangat dan keinginan untuk mencapai cita-cita bersama. Keberagaman mendorong masyarakat untuk bersatu dalam perbedaan dan bekerja sama demi tujuan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara.

    Mari kita analisis setiap opsi:

    • a. Memperkuat keinginan mencapai cita-cita bersama
      Pernyataan ini tepat karena salah satu nilai positif dari keberagaman adalah mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan.

    • b. Memicu timbulnya sifat menonjolkan kedaerahan
      Pernyataan ini merupakan sisi negatif dari keberagaman, di mana perbedaan bisa menimbulkan sikap primordialisme atau mengutamakan kedaerahan yang dapat menghambat persatuan.

    • c. Memperkuat kondisi instabilitas keamanan
      Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik memang dapat menimbulkan konflik dan mengancam stabilitas keamanan, tetapi ini merupakan sisi negatif, bukan sisi positif dari Bhineka Tunggal Ika.

    • d. Menimbulkan persaingan antarkelompok
      Persaingan antarkelompok yang tidak sehat adalah sisi negatif dari keberagaman, yang bertentangan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, di mana persatuan dalam keragaman diutamakan.

    • e. Mendorong distabilitas sosial ekonomi
      Ketidakseimbangan atau ketidakstabilan sosial ekonomi yang disebabkan oleh perbedaan budaya atau sosial adalah sisi negatif dari keberagaman yang bisa terjadi jika tidak dikelola dengan bijaksana.

    Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah a, karena memperkuat keinginan untuk mencapai cita-cita bersama adalah salah satu dampak positif dari keberagaman yang sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu bekerja bersama dalam persatuan untuk kepentingan bersama.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 217. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP