Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 218. Semangat belajar!
-
Warga negara dan penduduk merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 26. Alasan pentingnya perihal warga negara dan penduduk diatur dalam konstitusi adalah ...
- Agar jelas kedudukan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Seringkali terjadi perbedaan persepsi di masyarakat antara penduduk dan warga negara
- Kedudukan warga negara dan penduduk menjadi lebih jelas dalam kehidupan berbangsa
- Warga negara dan penduduk memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan bernegara
- Agar tidak terjadi saling klaim hak dan kewajiban anta warga negara dan penduduk
Jawaban : aPasal 26 UUD 1945 mengatur mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Pengaturan ini penting karena memberikan kejelasan mengenai siapa yang dianggap sebagai warga negara dan penduduk, serta menguraikan kedudukan, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ketatanegaraan, perbedaan antara warga negara dan penduduk menjadi dasar dalam penentuan hak dan kewajiban yang berbeda di antara keduanya. Warga negara memiliki hak-hak penuh dalam hal politik dan kewarganegaraan, sedangkan penduduk termasuk mereka yang tinggal di wilayah Indonesia, tetapi mungkin bukan warga negara, seperti warga negara asing.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Agar jelas kedudukan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Pernyataan ini tepat karena pengaturan ini memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban yang berlaku bagi warga negara dan penduduk. Hal ini penting untuk menjalankan pemerintahan secara tertib dan adil, serta untuk mengatur interaksi antara warga negara, penduduk, dan negara. -
b. Seringkali terjadi perbedaan persepsi di masyarakat antara penduduk dan warga negara
Meskipun perbedaan persepsi dapat terjadi, alasan ini bukanlah dasar konstitusional untuk pengaturan mengenai warga negara dan penduduk. Fokus dari pengaturan ini adalah kejelasan kedudukan hukum, bukan semata-mata persepsi masyarakat. -
c. Kedudukan warga negara dan penduduk menjadi lebih jelas dalam kehidupan berbangsa
Pernyataan ini mendekati kebenaran, tetapi masih terlalu umum. Tujuan utama pasal ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban secara lebih rinci, bukan hanya memperjelas kedudukan. -
d. Warga negara dan penduduk memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan bernegara
Meskipun benar bahwa warga negara dan penduduk dapat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, pernyataan ini tidak menjawab alasan utama pengaturan dalam konstitusi. Yang lebih penting adalah penetapan kedudukan hukum dan pengaturan yang adil mengenai hak dan kewajiban tersebut. -
e. Agar tidak terjadi saling klaim hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk
Pernyataan ini tidak mencerminkan inti dari pengaturan konstitusional. Meskipun pengaturan ini dapat mencegah konflik, tujuan utamanya adalah memberikan kejelasan terkait hak, kewajiban, dan kedudukan warga negara dan penduduk dalam hukum negara.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah a, karena pengaturan tentang warga negara dan penduduk dalam UUD 1945 bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait kedudukan, hak, dan kewajiban mereka, sehingga dapat mendukung keteraturan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
-
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengagendakan dalam masa persidangan berikutnya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan Presiden, berikut ini salah satu konsekuensinya ...
- Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak sejalan dengan pemerintah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut cacat hukum
- Presiden harus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut
- Secara yuridis tidak masalah karena otomatis akan menjadi Undang-Undang
- Presiden tidak harus mengajukan pada masa persidangan dewan berikutnya
Jawaban : cPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak atau darurat, di mana undang-undang baru belum dapat dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu cepat. Namun, setelah Perppu diterbitkan, harus diserahkan kepada DPR dalam masa persidangan berikutnya untuk mendapat persetujuan. DPR kemudian berwenang untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut.
Jika DPR tidak mengagendakan pembahasan Perppu dalam masa persidangan berikutnya, maka Perppu tersebut tidak mendapatkan legitimasi dari DPR dan dianggap tidak berlaku. Dengan kata lain, Perppu tersebut harus dicabut karena tidak disahkan oleh lembaga legislatif.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak sejalan dengan pemerintah
Meskipun hal ini mungkin terjadi secara politis, tidak mengagendakan Perppu tidak selalu berarti DPR tidak sejalan dengan pemerintah. Alasan penolakan bisa beragam, namun ini bukan konsekuensi yuridis langsung dari tidak disahkannya Perppu. -
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut cacat hukum
Perppu tersebut tidak cacat hukum, tetapi akan menjadi tidak berlaku jika tidak disahkan oleh DPR. Tidak ada cacat hukum selama proses dikeluarkan dengan alasan mendesak; yang terjadi adalah bahwa Perppu tersebut tidak mendapat legitimasi untuk menjadi undang-undang. -
c. Presiden harus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut
Ini adalah jawaban yang tepat. Jika Perppu tidak disetujui oleh DPR, Perppu harus dicabut atau dianggap tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Perppu yang tidak disahkan oleh DPR tidak bisa berlanjut menjadi undang-undang. -
d. Secara yuridis tidak masalah karena otomatis akan menjadi Undang-Undang
Pernyataan ini tidak benar. Perppu tidak otomatis menjadi undang-undang; ia harus mendapat persetujuan dari DPR untuk berubah status menjadi undang-undang. Tanpa persetujuan DPR, Perppu tidak memiliki dasar yuridis untuk tetap berlaku. -
e. Presiden tidak harus mengajukan pada masa persidangan dewan berikutnya
Pernyataan ini tidak benar. Perppu wajib diajukan kepada DPR pada masa persidangan berikutnya setelah diterbitkan untuk disetujui atau ditolak. Hal ini diatur dalam UUD 1945.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena jika Perppu tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka konsekuensinya adalah Presiden harus mencabut Perppu tersebut.
-
Perubahan UUD negara RI tahun 1945 dalam pasal 24 ayat 1 dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni untuk ...
- Menyelenggarakan peradilan yang cepat dan tidak berbelit-belit bagi para pencari keadilan di masyarakat
- Menyelenggarakan peradilan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah atau kecil dengan biaya yang murah
- Menjadikan lembaga pengadilan yang kuat dan mandiri yang tidak dapat dicampuri oleh kekuatan atau kekuasaan lainnya
- Menyelenggarakan peradilan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan
- Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil
Jawaban : dPasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 setelah perubahan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga peradilan beroperasi secara independen, tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak lain, baik itu eksekutif, legislatif, maupun kekuatan lainnya. Kemandirian peradilan adalah prinsip penting yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan bebas dari bias, sehingga hak-hak masyarakat terlindungi secara maksimal.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Menyelenggarakan peradilan yang cepat dan tidak berbelit-belit bagi para pencari keadilan di masyarakat
Meskipun kecepatan dan efisiensi dalam peradilan adalah hal yang penting, tujuan utama dari Pasal 24 ayat (1) adalah memastikan independensi peradilan, bukan hanya proses yang cepat. -
b. Menyelenggarakan peradilan yang berpihak pada masyarakat kelas bawah atau kecil dengan biaya yang murah
Pernyataan ini tidak mencerminkan keseluruhan tujuan dari pasal tersebut. Walaupun akses peradilan yang terjangkau penting, pasal ini lebih berfokus pada independensi dan kebebasan dari intervensi. -
c. Menjadikan lembaga pengadilan yang kuat dan mandiri yang tidak dapat dicampuri oleh kekuatan atau kekuasaan lainnya
Pernyataan ini mendekati jawaban yang benar, tetapi tidak sepenuhnya menyampaikan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka. Fokus pada "kekuatan dan kemandirian" saja tidak cukup, karena tujuan utamanya adalah kemandirian untuk menegakkan hukum dan keadilan. -
d. Menyelenggarakan peradilan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak manapun guna menegakkan hukum dan keadilan
Ini adalah jawaban yang paling tepat, karena mencakup esensi dari Pasal 24 ayat (1). Pasal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peradilan dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang merupakan syarat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan. -
e. Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil
Pernyataan ini tidak tepat, karena penekanan pasal tersebut adalah pada independensi peradilan, bukan hanya pada penguatan lembaga atau keberpihakan pada kelompok tertentu.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah d, karena Pasal 24 ayat (1) menekankan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan yang adil dan tidak memihak.
-
Fungsi kehakiman diera orde baru menurut UUD NRI 1945 terletak pada Mahkamah Agung (MA) . Selanjutnya fungsi kehakiman di era reformasi terbesar pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan dalam hal ...
- Pengujian materi UU atas UUD
- Pembubaran organisasi kemasyarakatan
- Pemberian grasi kepada terpidana
- Uji materi peraturan perundangan dibawah UU terhadap UU
- Seleksi calon hakim agung di MA
Jawaban : aDi era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan utama MK adalah menguji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan ini berarti MK dapat memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Pengujian materi UU atas UUD
Ini adalah jawaban yang tepat. Salah satu fungsi utama MK adalah melakukan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. -
b. Pembubaran organisasi kemasyarakatan
Pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan merupakan kewenangan MK. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan diatur melalui hukum dan dilaksanakan melalui pengadilan umum, sesuai dengan peraturan yang berlaku. -
c. Pemberian grasi kepada terpidana
Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden, bukan Mahkamah Konstitusi. Grasi adalah pengampunan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana. -
d. Uji materi peraturan perundangan di bawah UU terhadap UU
Pengujian peraturan di bawah UU (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan MK. MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. -
e. Seleksi calon hakim agung di MA
Seleksi calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), bukan Mahkamah Konstitusi. KY merekomendasikan calon hakim agung kepada DPR untuk selanjutnya diangkat oleh Presiden.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah a, karena pengujian materi undang-undang terhadap UUD adalah salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi negara.
-
Dalam sidang PPKI disepakati siapa yang berhak menjadi warga negara Indonesia yang tertulis dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) . Tidak hanya bangsa Indonesia asli, bangsa lain yang disahkan UU juga berhak menjadi warga negara. Bagaimana nilai persatuan tergambar pada perumusan hal tersebut?
- Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan
- Perumus UUD 1945 memikirkan secara seksama untuk melibatkan seluruh komponen perjuangan
- Pasal mengenai warga negara dibebas dalam tataran hukum internasional
- Persyaratan menjadi warga negara ditetapkan dengan UU
- Persatuan diantara orang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut
Jawaban : bPasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tidak hanya mengakui orang Indonesia asli sebagai warga negara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang-orang dari bangsa lain yang telah berperan dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ketentuan ini mencerminkan nilai persatuan karena para perumus UUD 1945 mempertimbangkan pentingnya melibatkan semua pihak yang turut berkontribusi bagi bangsa, terlepas dari asal-usul etnis mereka. Dengan mengakui mereka sebagai warga negara, UUD 1945 menekankan pentingnya menyatukan semua komponen masyarakat yang berada di wilayah Indonesia dalam kerangka persatuan nasional.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan
Pernyataan ini terlalu sempit. UUD 1945 tidak secara eksplisit membatasi hak menjadi warga negara hanya pada mereka yang ikut berjuang di masa kemerdekaan. Sebaliknya, hal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mempertimbangkan kontribusi dan integrasi ke dalam masyarakat Indonesia. -
b. Perumus UUD 1945 memikirkan secara seksama untuk melibatkan seluruh komponen perjuangan
Pernyataan ini tepat karena para perumus UUD 1945 mempertimbangkan keterlibatan berbagai komponen bangsa, termasuk dari kelompok etnis non-pribumi yang turut berkontribusi dalam kehidupan bangsa. Hal ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan persatuan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. -
c. Pasal mengenai warga negara dibebas dalam tataran hukum internasional
Pernyataan ini tidak relevan, karena pasal tersebut tidak berhubungan dengan hukum internasional, melainkan dengan prinsip kedaulatan dan persatuan nasional di dalam negeri. -
d. Persyaratan menjadi warga negara ditetapkan dengan UU
Pernyataan ini benar secara prosedural, namun tidak menggambarkan nilai persatuan yang tercermin dalam kebijakan ini. Undang-undang memang menetapkan persyaratan, tetapi bukan itulah aspek yang menonjol dalam hal persatuan. -
e. Persatuan di antara orang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut
Pernyataan ini tidak mencerminkan pandangan yang luas mengenai persatuan dalam keberagaman. Pasal ini bukan hanya tentang persatuan orang Indonesia asli, tetapi juga melibatkan warga negara dari berbagai latar belakang etnis untuk membentuk bangsa yang bersatu.
Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah b, karena para perumus UUD 1945 mempertimbangkan secara cermat pentingnya melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam kerangka persatuan nasional, termasuk orang-orang dari bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara sesuai undang-undang.
-
Sebagaimana diatur dalam pasal 13 UUD 1945, presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta Negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR. Hal tersebut dimaksudkan agar ...
- Pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan DPR
- Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain
- Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh presiden
- Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif
- Dapat saling mengawasi dan mengimbangi dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan
Jawaban : ePasal 13 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem checks and balances antara kekuasaan eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). Dengan melibatkan DPR dalam proses ini, diharapkan adanya pengawasan serta pengimbangan (check and balance) yang mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh Presiden dalam hubungan internasional.
Prinsip checks and balances ini adalah mekanisme penting dalam pemerintahan demokratis untuk memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain, sehingga keputusan yang diambil lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan nasional.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan DPR
Pernyataan ini tidak tepat, karena Presiden hanya perlu memperhatikan pertimbangan DPR, bukan mendapatkan persetujuan. Presiden tetap memiliki kewenangan akhir dalam mengangkat dan menerima duta. -
b. Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain
Pernyataan ini kurang tepat karena proses pengangkatan duta tidak mencakup usulan calon dari DPR. Presiden tidak menerima calon duta dari DPR, melainkan hanya mempertimbangkan pendapat atau masukan DPR tentang calon yang telah dipilih oleh Presiden. -
c. Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden
Pernyataan ini tidak akurat, karena DPR tidak memiliki hak untuk menyetujui atau menolak calon duta. DPR hanya memberikan pertimbangan, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. -
d. Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif
Pernyataan ini hanya menekankan aspek koordinasi dan kerja sama, sementara tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan, bukan semata-mata koordinasi. -
e. Dapat saling mengawasi dan mengimbangi dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan
Pernyataan ini adalah yang paling tepat. Melalui pemberian pertimbangan, DPR menjalankan fungsi pengawasannya dan memastikan adanya pengimbangan terhadap keputusan yang diambil Presiden. Hal ini sesuai dengan prinsip checks and balances yang merupakan tujuan utama pasal tersebut.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah e, karena mekanisme pertimbangan DPR bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan dan pengimbangan dalam pelaksanaan tugas negara, sehingga kekuasaan eksekutif tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam mengangkat dan menerima duta.
-
Nilai Ketuhanan menjiwai pembentukan UU oleh presiden dan DPR sehingga UU yang dihasilkan memperhatikan aspek aspek spiritualitas . Bukti bahwa pancasila merupakan dasar Negara adalah ...
- Setiap UU dimulai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Setiap UU yang dibentuk dimulai dengan konsiderans Ketuhanan
- Nilai Ketuhanan disertakan dalam proses pembahasan RUU
- Pembahasan RUU dikedepankan asas musyawarah mufakat
- UU yang dihasilkan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat
Jawaban : aNilai Ketuhanan dalam Pancasila tercermin dalam setiap Undang-Undang yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR, dengan pengaruh spiritualitas yang menghargai dan mengakui adanya Tuhan dalam proses legislasi. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara adalah bahwa setiap Undang-Undang di Indonesia selalu diawali dengan frasa "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa." Frasa ini menunjukkan bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dilandasi oleh nilai Ketuhanan dan menunjukkan pengakuan terhadap Tuhan sesuai sila pertama Pancasila.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Setiap UU dimulai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pernyataan ini benar dan tepat, karena frasa ini mencerminkan pengakuan terhadap Tuhan dan menunjukkan bahwa setiap peraturan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa Pancasila, khususnya sila pertama, menjiwai pembentukan undang-undang. -
b. Setiap UU yang dibentuk dimulai dengan konsiderans Ketuhanan
Konsiderans dalam undang-undang mencakup dasar pemikiran atau pertimbangan hukum yang menyatakan mengapa undang-undang tersebut diperlukan. Meskipun konsiderans dapat mencerminkan nilai Ketuhanan, ini bukan bukti langsung bahwa Pancasila adalah dasar negara dalam proses pembentukan UU. -
c. Nilai Ketuhanan disertakan dalam proses pembahasan RUU
Meskipun benar bahwa nilai Ketuhanan dapat diikutsertakan dalam pembahasan RUU, ini lebih bersifat proses internal. Bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah frasa yang secara langsung tercantum dalam setiap UU. -
d. Pembahasan RUU dikedepankan asas musyawarah mufakat
Musyawarah mufakat mencerminkan nilai demokrasi dan kebersamaan (sila keempat). Meskipun musyawarah juga menjadi bagian dari nilai Pancasila, ini tidak secara langsung menunjukkan nilai Ketuhanan sebagai dasar dalam pembentukan UU. -
e. UU yang dihasilkan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat
Meskipun tujuan pembentukan undang-undang adalah untuk kepentingan masyarakat luas, hal ini lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial. Aspek ini tidak secara langsung menunjukkan nilai Ketuhanan sebagai dasar negara dalam konteks pembentukan undang-undang.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah a, karena frasa "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa" secara langsung menunjukkan bahwa Pancasila, khususnya nilai Ketuhanan, menjiwai pembentukan setiap undang-undang di Indonesia, dan mencerminkan bahwa Pancasila adalah dasar negara.
-
Dengan alasan telah terjadinya kekosongan hukum, DPR mengajukan RUU yang didukung oleh dua fraksi dalam DPR. Dari segi yuridis apabila RUU tersebut lolos dan menjadi undang-undang, konsekuensinya adalah ...
- Batal demi hukum karena secara politis sebenarnya tingkat dukungan kecil
- Sah asal kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR
- Sah asal melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan
- Sah asal agenda tersebut sudah ada di dalam program legislasi nasional pada tahun itu
- Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali rakyat yg menggugatnya secara masif
Jawaban : cDalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. RUU yang diajukan oleh DPR perlu melalui pembahasan dengan pemerintah (Presiden atau pihak yang mewakilinya, seperti kementerian terkait) untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Salah satu syarat sahnya RUU menjadi undang-undang adalah melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Berikut analisis dari setiap opsi:
-
a. Batal demi hukum karena secara politis sebenarnya tingkat dukungan kecil
Pernyataan ini tidak tepat. Sah atau tidaknya undang-undang ditentukan oleh prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata oleh tingkat dukungan politis di DPR. Jika sudah sesuai prosedur, undang-undang tetap sah meskipun didukung oleh fraksi minoritas. -
b. Sah asal kedua fraksi pendukung tersebut merupakan dua fraksi terbesar di DPR
Jumlah dan ukuran fraksi yang mendukung tidak memengaruhi keabsahan yuridis dari undang-undang. Yang lebih penting adalah bahwa proses pembahasan dilakukan sesuai dengan prosedur resmi, termasuk melibatkan pemerintah. -
c. Sah asal melalui pembahasan dan melibatkan unsur pemerintah sesuai dengan ketentuan
Ini adalah jawaban yang tepat. Agar RUU yang diajukan oleh DPR sah menjadi undang-undang, prosesnya harus melibatkan unsur pemerintah dalam pembahasan. Syarat ini sesuai dengan ketentuan dalam sistem legislatif Indonesia dan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah melalui prosedur yuridis yang benar. -
d. Sah asal agenda tersebut sudah ada di dalam program legislasi nasional pada tahun itu
Meskipun RUU yang ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) memiliki prioritas untuk dibahas, keberadaan dalam Prolegnas tidak otomatis membuat RUU tersebut sah sebagai undang-undang. Prosedur pembahasan dengan pemerintah tetap harus diikuti. -
e. Tidak ada konsekuensi yuridis, kecuali rakyat yg menggugatnya secara masif
Pernyataan ini tidak tepat karena keabsahan yuridis RUU yang menjadi undang-undang bergantung pada prosedur pembahasan sesuai ketentuan hukum, bukan pada besarnya dukungan rakyat atau potensi gugatan.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena agar RUU yang diajukan DPR sah menjadi undang-undang, harus melalui pembahasan resmi dengan melibatkan unsur pemerintah, sesuai ketentuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
-
Tahun 1960, karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) . Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NKRI 1945 perubahan, hubungan presiden dengan DPR adalah ...
- Presiden dapat membubarkan DPR
- Presiden tidak dapat membubarkan DPR
- Presiden bertanggung jawab kepada DPR
- DPR dapat meminta pertanggung jawaban presiden
- Presiden dan DPR saling mengawasi
Jawaban : bPeristiwa pada tahun 1960 menunjukkan bahwa Presiden Soekarno membubarkan DPR yang tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diajukan pemerintah. Langkah ini menunjukkan relasi kekuasaan yang berbeda dengan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Setelah amandemen, UUD 1945 mengatur bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, mencerminkan prinsip checks and balances di antara lembaga-lembaga negara.
Hubungan antara presiden dan DPR diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsinya secara mandiri. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia setelah amandemen UUD 1945, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat dibubarkan oleh DPR, dan sebaliknya, DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan pemerintahan dan memastikan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif beroperasi secara independen.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Presiden dapat membubarkan DPR
Pernyataan ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 hasil amandemen, di mana presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem presidensial yang mengedepankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. -
b. Presiden tidak dapat membubarkan DPR
Pernyataan ini benar. Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memberikan wewenang kepada presiden untuk membubarkan DPR. Ini memastikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan peran dan fungsinya tanpa intervensi yang merusak prinsip demokrasi. -
c. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
Pernyataan ini kurang tepat. Dalam sistem presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada rakyat yang memilihnya secara langsung. Namun, DPR dapat mengawasi pelaksanaan tugas presiden. -
d. DPR dapat meminta pertanggungjawaban presiden
Pernyataan ini kurang akurat. Meskipun DPR memiliki fungsi pengawasan dan dapat memberikan rekomendasi atau menyampaikan pandangan terhadap kebijakan presiden, presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada DPR dalam sistem presidensial. -
e. Presiden dan DPR saling mengawasi
Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena hubungan pengawasan dalam sistem presidensial lebih pada fungsi pengawasan DPR terhadap presiden. Presiden tidak memiliki wewenang mengawasi atau membubarkan DPR, namun mereka tetap memiliki hubungan kerja sama dan pengawasan dalam fungsi checks and balances.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, yang merupakan bentuk penerapan prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif.
-
Pemilihan kepala daerah sebagai representasi demokrasi yang terjadinya di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadinya jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah yaitu ...
- Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam pilkada
- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dapat berjalan dengan demokrasi dan adil
- Terjadinya konflik yang berkelanjutan antarpendukung kepala daerah dalam pilkada
- Legislator menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab jika terjadinya konflik
- Pemilihan kepala daerah dapat berjalan dmeokratis karena sesuai keinginan legislator
Jawaban : bPemilihan kepala daerah (pilkada) adalah bagian penting dari proses demokrasi di tingkat daerah. Agar pilkada dapat berjalan secara demokratis dan adil, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menekankan pentingnya demokrasi, keadilan, dan keterwakilan dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah.
Jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang pilkada, maka aturan tersebut mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan pilkada menjadi tidak demokratis atau tidak adil, misalnya melalui adanya ketidakseimbangan dalam akses informasi, peraturan yang bias, atau ketidakjelasan aturan yang menghambat keterlibatan semua pihak secara setara.
Mari kita analisis setiap opsi:
-
a. Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam pilkada
Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat. Meskipun kelonggaran aturan bisa menguntungkan calon tertentu, ini tidak mencerminkan dampak utama dari penyusunan undang-undang yang tidak memperhatikan UUD 1945. Fokus utama adalah pada ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi. -
b. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dapat berjalan dengan demokrasi dan adil
Pernyataan ini tepat. Jika undang-undang yang mengatur pilkada tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, maka pelaksanaan pilkada berpotensi tidak berjalan demokratis dan adil. Hal ini mencerminkan dampak utama dari pengabaian prinsip konstitusional dalam peraturan yang dibuat. -
c. Terjadinya konflik yang berkelanjutan antarpendukung kepala daerah dalam pilkada
Meskipun konflik dapat terjadi akibat aturan yang tidak jelas atau tidak adil, konflik antarpendukung bukanlah dampak langsung dari tidak diperhatikannya UUD 1945. Ketidakadilan dalam peraturan lebih langsung berdampak pada jalannya pilkada itu sendiri. -
d. Legislator menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab jika terjadinya konflik
Pernyataan ini tidak sepenuhnya akurat. Legislator memang bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang yang adil, tetapi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pilkada biasanya melibatkan komisi pemilihan dan pihak terkait lainnya. Fokus utama adalah pada dampak ketidakadilan dan ketidakdemokratisan pilkada itu sendiri. -
e. Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator
Pernyataan ini tidak sesuai dengan pertanyaan. Pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan keinginan legislator belum tentu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. Sebaliknya, pentingnya mengikuti UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena jika undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam UUD 1945, maka pelaksanaannya berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil, yang merupakan dampak langsung dari penyusunan peraturan yang tidak memperhatikan konstitusi.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 218. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.
Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.
Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP