Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 219

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 219. Semangat belajar!

Pemilihan umum merupakan salah satu bidang yang diatur dalam UUD RI 1945 pasal 22E. Alasan pentingnya pemilihan umum diatur dalam konstitusi adalah ...
1. Pelaksanaan pemilihan umum akan menghasilkan pemimpin yang kredibel
2. Proses demokrasi merupakan proses panjang dan perlu diatur dengan jelas
3. Pemilihan umum merupakan cerminan Indonesia sebagai Negara demokrasi
4. Demokrasi langsung harus tercermin dalam pelaksanaan pemilu
5. Pemilihan umum merupakan agenda demokrasi yang memerlukan biaya besar
Jawaban : c

Pasal 22E UUD 1945 mengatur mengenai pemilihan umum sebagai bagian fundamental dari sistem demokrasi di Indonesia. Alasan utama pemilihan umum diatur dalam konstitusi adalah karena pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi, di mana rakyat berdaulat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Pemilu memungkinkan rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan yang akan mengelola negara sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya ketentuan tentang pemilu dalam konstitusi, Indonesia menegaskan jati dirinya sebagai negara demokrasi, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Pelaksanaan pemilihan umum akan menghasilkan pemimpin yang kredibel
  Meskipun benar bahwa pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang kredibel, tujuan utama pengaturan pemilu dalam UUD 1945 adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi, bukan semata-mata untuk menghasilkan pemimpin yang kredibel.
- b. Proses demokrasi merupakan proses panjang dan perlu diatur dengan jelas
  Pernyataan ini benar, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan alasan utama mengapa pemilu diatur dalam konstitusi. Pengaturan pemilu lebih dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan demokrasi, bukan sekadar karena prosesnya panjang atau kompleks.
- c. Pemilihan umum merupakan cerminan Indonesia sebagai Negara demokrasi
  Pernyataan ini paling tepat. Pemilu merupakan bentuk nyata dari demokrasi di mana rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Dengan mengatur pemilu dalam konstitusi, Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Demokrasi langsung harus tercermin dalam pelaksanaan pemilu
  Meskipun pemilu adalah salah satu bentuk demokrasi langsung, bukan hanya demokrasi langsung yang tercermin dalam pemilu. Demokrasi juga bisa diterapkan melalui berbagai mekanisme representasi, dan alasan utama pemilu diatur dalam konstitusi adalah untuk memastikan keterwakilan rakyat.
- e. Pemilihan umum merupakan agenda demokrasi yang memerlukan biaya besar
  Walaupun benar bahwa pemilu memerlukan biaya besar, biaya bukanlah alasan utama diaturnya pemilu dalam konstitusi. Fokus konstitusi adalah pada prinsip-prinsip demokrasi, bukan aspek finansial.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena pemilihan umum diatur dalam konstitusi sebagai bentuk cerminan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati prinsip kedaulatan rakyat melalui pemilihan pemimpin secara langsung dan adil.

Diskusi
Salah satu lembaga Negara yang diatur setelah amandemen UUD 1945 adalah DPD. Salah satu alasan DPD dibentuk adalah ...
1. Penguatan pelaksanaan otonomi daerah
2. Penyeimbang pelaksanaan fungsi legislasi DPR
3. Penerapan fungsi check and balance di parlemen
4. Percepatan pembangunan ekonomi di daerah
5. Penyerapan aspirasi rakyat di daerah
Jawaban : e

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk setelah amandemen UUD 1945 untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat di daerah kepada pemerintah pusat. DPD memiliki peran dalam proses legislasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah, seperti undang-undang yang mengatur otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Dengan adanya DPD, diharapkan ada representasi yang lebih kuat dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, sehingga aspirasi dan kebutuhan spesifik dari berbagai wilayah dapat didengar dan diperhatikan dalam perumusan kebijakan nasional.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Penguatan pelaksanaan otonomi daerah
  Meskipun DPD terlibat dalam legislasi yang terkait dengan otonomi daerah, fungsi utama DPD adalah untuk menyerap aspirasi daerah, bukan secara langsung memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah diatur melalui undang-undang yang melibatkan peran DPD dalam proses pembahasannya.
- b. Penyeimbang pelaksanaan fungsi legislasi DPR
  DPD memiliki peran dalam fungsi legislasi, tetapi tidak berfungsi sebagai penyeimbang utama DPR. DPR tetap memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pembuatan undang-undang, sementara DPD hanya memberikan pertimbangan untuk undang-undang tertentu dan tidak memiliki hak veto.
- c. Penerapan fungsi check and balance di parlemen
  Meskipun DPD bisa memberikan masukan dalam proses legislasi, fungsi utama check and balance di parlemen lebih berlaku antara DPR dan lembaga eksekutif. DPD bukanlah lembaga yang secara langsung berfungsi untuk mengawasi DPR, tetapi lebih fokus pada representasi daerah.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi di daerah
  DPD berperan dalam menyuarakan kebutuhan daerah, yang secara tidak langsung dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah. Namun, percepatan pembangunan ekonomi bukanlah alasan utama pembentukan DPD.
- e. Penyerapan aspirasi rakyat di daerah
  Pernyataan ini adalah jawaban yang paling tepat. DPD dibentuk dengan tujuan utama untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah ke pemerintah pusat, serta memastikan bahwa kebijakan nasional mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah di Indonesia.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah e, karena DPD berperan penting dalam menyerap aspirasi daerah untuk memastikan representasi kepentingan wilayah di tingkat nasional dan memperkuat sistem perwakilan daerah dalam parlemen.

Diskusi
Rumusan pancasila sebagai dasar Negara secara yuridis formal terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan alasan adalah ...
1. Terdapat susunan sila-sila pancasila sebagai dasar negara
2. Termuat juga hakikat tujuan negara
3. Prinsip dasar penyelenggaraan negara
4. Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar
5. Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan
Jawaban : a

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis formal terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Alinea IV menyebutkan susunan lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Karena rumusan Pancasila tercantum secara resmi dalam alinea ini, maka alinea IV memiliki landasan yuridis yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sah secara hukum.

Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea IV, memiliki kedudukan istimewa karena tidak hanya memuat dasar negara, tetapi juga tujuan negara, prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang menunjukkan bahwa susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Terdapat susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara
  Pernyataan ini benar, karena alinea IV secara jelas dan tegas memuat susunan lima sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Ini merupakan alasan utama yang menegaskan bahwa Pancasila diakui secara yuridis formal sebagai dasar negara.
- b. Termuat juga hakikat tujuan negara
  Meskipun alinea IV juga memuat tujuan negara, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, alasan utama rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah adanya susunan sila-sila Pancasila, bukan sekadar tujuan negara.
- c. Prinsip dasar penyelenggaraan negara
  Prinsip dasar penyelenggaraan negara memang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi yang secara yuridis formal mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara adalah pencantuman langsung kelima sila di alinea IV.
- d. Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar
  Pernyataan ini tidak tepat, karena yang menjadi dasar formal Pancasila sebagai dasar negara adalah keberadaan rumusan Pancasila itu sendiri dalam alinea IV, bukan metode pencapaian tujuan negara.
- e. Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan
  Alinea IV tidak menekankan pada perjuangan pergerakan kemerdekaan, melainkan pada pernyataan resmi Pancasila sebagai dasar negara serta tujuan dan prinsip-prinsip negara Indonesia.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah a, karena alinea IV Pembukaan UUD 1945 berisi susunan sila-sila Pancasila yang secara yuridis formal menjadikannya dasar negara Indonesia.

Diskusi
Kementerian agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam NKRI?
1. Sebagai wujud pertanggungjawaban presiden dalam melindungi rakyat
2. Perwujudan sistem demokrasi yang mengatur bidang keagamaan tertentu
3. Menjamin hak-hak warga dalam melaksanakan aktivitas keagamaan
4. Perwujudan kewenangan presiden mengatur urusan agama warga negaranya
5. Menjamin kekuasaan pemerintah membatasi warga negaranya dalam beribadah
Jawaban : c

Konstitusionalisme adalah paham yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kementerian yang membantu presiden dalam urusan agama, seperti Kementerian Agama, bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan keagamaan di Indonesia sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Salah satu cara penerapan konstitusionalisme dalam bidang keagamaan adalah dengan menjamin hak-hak warga negara untuk menjalankan aktivitas keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas Kementerian Agama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama adalah bentuk penerapan konstitusionalisme, karena kementerian ini bertugas memastikan bahwa hak-hak keagamaan warga negara terlindungi dan difasilitasi oleh negara.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban presiden dalam melindungi rakyat
  Pernyataan ini benar dalam konteks tanggung jawab umum presiden, tetapi tidak secara khusus menunjukkan hubungan dengan konstitusionalisme di bidang hak-hak keagamaan.
- b. Perwujudan sistem demokrasi yang mengatur bidang keagamaan tertentu
  Meskipun sistem demokrasi penting, konstitusionalisme lebih menekankan pada perlindungan hak-hak asasi yang diatur dalam konstitusi. Konstitusionalisme di sini berfokus pada jaminan pelaksanaan hak beragama, bukan hanya pada sistem demokrasi secara umum.
- c. Menjamin hak-hak warga dalam melaksanakan aktivitas keagamaan
  Ini adalah jawaban yang paling tepat. Kementerian Agama bertugas membantu presiden menjamin bahwa hak-hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka dilindungi, yang merupakan penerapan langsung dari prinsip konstitusionalisme.
- d. Perwujudan kewenangan presiden mengatur urusan agama warga negaranya
  Meskipun Kementerian Agama membantu presiden dalam urusan agama, tujuan utamanya bukanlah mengatur agama warga negara, melainkan menjamin hak-hak warga dalam menjalankan keyakinannya.
- e. Menjamin kekuasaan pemerintah membatasi warga negaranya dalam beribadah
  Pernyataan ini bertentangan dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme justru bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, bukan membatasi hak-hak tersebut.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena Kementerian Agama membantu presiden dalam menjamin hak-hak warga negara untuk melaksanakan aktivitas keagamaan, yang merupakan perwujudan dari prinsip konstitusionalisme di NKRI.

Diskusi
Semua peraturan perundang-undangan harus mengacu pada norma-norma yg diatur dalam UUD NRI 1945. Jika dianggap bertentangan, sebuah undang-undang dapat diuji ke MK. Dengan demikian kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia merupakan ...
1. Konstitusi tertulis tertinggi
2. Sumber hukum tertinggi
3. Dasar penyusunan UUD
4. Norma dasar tertinggi
5. Sumber dari segala sumber hukum
Jawaban : b

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang tersebut dapat diajukan untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), yang berfungsi untuk memastikan bahwa undang-undang sesuai dengan konstitusi.

Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 memuat norma-norma fundamental yang menjadi acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Semua peraturan di bawah UUD harus tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi, dan inilah yang mengokohkan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam hierarki hukum Indonesia.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Konstitusi tertulis tertinggi
  Pernyataan ini benar, namun kurang tepat dibandingkan opsi "sumber hukum tertinggi." Meskipun UUD 1945 adalah konstitusi tertulis tertinggi, istilah "sumber hukum tertinggi" lebih umum digunakan untuk menekankan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD 1945.
- b. Sumber hukum tertinggi
  Ini adalah jawaban yang paling tepat. UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi, yang artinya semua peraturan lainnya harus sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini mencerminkan fungsi UUD 1945 sebagai landasan utama yang mengatur semua aspek hukum di Indonesia.
- c. Dasar penyusunan UUD
  Pernyataan ini tidak tepat. UUD 1945 itu sendiri adalah dasar bagi penyusunan undang-undang dan peraturan lainnya, bukan dasar penyusunan bagi dirinya sendiri.
- d. Norma dasar tertinggi
  Meskipun UUD 1945 dapat dianggap sebagai norma dasar tertinggi, istilah "sumber hukum tertinggi" lebih tepat untuk menggambarkan perannya dalam mengatur sistem hukum secara keseluruhan.
- e. Sumber dari segala sumber hukum
  Meskipun istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang langsung digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, yang berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan lainnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

Diskusi

Calon presiden/wakil presiden yang telah terpilih melalui pemilihan presiden secara langsung oleh KPU ditetapkan sebagai calon presiden/wakil presiden terpilih. Wewenang MPR dalam kaitan dengan penetapan KPU tersebut adalah ...
1. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
2. Meminta pertanggungjawaban presiden/wakil presiden
3. Mengesahkan ketetapan KPU tentang pemilu presiden
4. Memberi pertimbangan kepada KPU tentang pemilu presiden
5. Ikut dalam pembahasan hasil pemilu presiden bersama KPU
Jawaban : a

Setelah calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam konteks ini bukan untuk mengesahkan atau mempertimbangkan keputusan KPU, melainkan melantik presiden dan wakil presiden terpilih.

Wewenang ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa MPR berwenang untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan demikian, tugas MPR adalah melaksanakan pelantikan setelah calon presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan oleh KPU, sesuai dengan hasil pemilu.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
  Pernyataan ini benar, karena MPR berwenang untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Ini merupakan tugas utama MPR setelah hasil pemilu presiden diumumkan secara resmi.
- b. Meminta pertanggungjawaban presiden/wakil presiden
  MPR tidak berwenang meminta pertanggungjawaban langsung dari presiden atau wakil presiden setelah penetapan oleh KPU. Pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden diatur melalui proses berbeda, terutama jika terjadi pelanggaran hukum yang berat.
- c. Mengesahkan ketetapan KPU tentang pemilu presiden
  MPR tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan hasil pemilu presiden yang ditetapkan oleh KPU. KPU adalah lembaga independen yang memiliki wewenang penuh dalam penyelenggaraan dan penetapan hasil pemilu, tanpa memerlukan pengesahan dari MPR.
- d. Memberi pertimbangan kepada KPU tentang pemilu presiden
  MPR tidak memberikan pertimbangan kepada KPU terkait pemilu presiden, karena KPU adalah lembaga independen yang menjalankan tugasnya secara mandiri sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Ikut dalam pembahasan hasil pemilu presiden bersama KPU
  MPR tidak terlibat dalam pembahasan hasil pemilu bersama KPU. Hasil pemilu adalah kewenangan KPU untuk menetapkan, sedangkan tugas MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden setelah hasil ditetapkan.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah a, karena MPR memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih setelah mereka ditetapkan oleh KPU sesuai hasil pemilu, dan ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi konstitusional di Indonesia.

Diskusi
Sistem konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara bersandar pada kedaulatan rakyat yg menggambarkan check and balance serta pertanggung jawaban kekuasaan. Prinsip kedaulatan rakyat menurut paham konstituional penting diterapkan di negara hukum karena ...
1. Jaminan kekuasaan tertinggi negara pada DPR
2. Sebagai jaminan pemenuhan hak-hak warga negara oleh pemerintah
3. Untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur warga negara
4. Menjamin kebebasan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
5. Dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan hak kedaulatan tertinggi dari rakyat
Jawaban : b

Prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum dan konstitusionalisme berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah melalui proses demokratis. Sistem ini memberikan jaminan bahwa hak-hak warga negara akan dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah, sesuai dengan konstitusi. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa pemerintah bertindak untuk melayani kepentingan rakyat.

Konsep check and balance berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dibagi dan diawasi secara proporsional, sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Dalam kerangka ini, prinsip kedaulatan rakyat memberikan dasar bagi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak warga negara dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Jaminan kekuasaan tertinggi negara pada DPR
  Pernyataan ini kurang tepat, karena kedaulatan rakyat bukan berarti kekuasaan tertinggi negara hanya ada pada DPR. Kedaulatan rakyat diatur melalui seluruh sistem pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bekerja sesuai prinsip check and balance.
- b. Sebagai jaminan pemenuhan hak-hak warga negara oleh pemerintah
  Pernyataan ini tepat, karena prinsip kedaulatan rakyat memberikan jaminan bahwa pemerintah bertugas untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. Dalam negara hukum, pemerintah harus bertindak sesuai dengan konstitusi dan melayani kepentingan rakyat, sehingga hak-hak warga negara terlindungi.
- c. Untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur warga negara
  Meskipun konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tujuan utama kedaulatan rakyat bukan hanya membatasi pemerintah, tetapi juga memastikan pemerintah memenuhi hak-hak rakyat.
- d. Menjamin kebebasan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
  Kedaulatan rakyat memang mendukung kebebasan warga negara, tetapi secara lebih luas, kedaulatan rakyat bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi hak-hak warga negara dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan hak kedaulatan tertinggi dari rakyat
  Pernyataan ini kurang tepat, karena dalam kedaulatan rakyat, kekuasaan tetap ada pada rakyat yang kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah untuk bertindak atas nama rakyat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan rakyat, bukan untuk memiliki kedaulatan tertinggi.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum bertujuan memastikan bahwa pemerintah melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Diskusi
Peran pemerintah dalam urusan keagamaan merupakan bukti adanya penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945 khususnya pasal 29 ayat 2 yang dalam penerapannya warga negara ...
1. Bebas untuk mengatur ajaran agama lain
2. Setiap warga negara untuk membuat agama sendiri
3. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaaannya
4. Berhak mendiskriminasi agama lain yang bertentangan
5. Bebas mendirikan tempat ibadah dimanapun tanpa ijin
Jawaban : c

Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini merupakan penerapan prinsip konstitusionalisme di Indonesia, di mana pemerintah menjamin hak warga negara dalam hal kebebasan beragama. Konstitusi mengatur agar negara melindungi dan memfasilitasi warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tanpa gangguan atau paksaan dari pihak lain.

Pilihan c merupakan jawaban yang tepat, karena peran pemerintah dalam urusan keagamaan bertujuan untuk menjamin hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang merupakan hak asasi dan salah satu bentuk kebebasan fundamental yang dilindungi dalam negara hukum dan demokratis.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Bebas untuk mengatur ajaran agama lain
  Pernyataan ini tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2. Kebebasan beragama berarti setiap orang bebas menjalankan agamanya sendiri, bukan mengatur ajaran agama orang lain.
- b. Setiap warga negara untuk membuat agama sendiri
  Pernyataan ini kurang tepat. Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang sudah ada. Konstitusi tidak mengatur hak untuk menciptakan agama baru, tetapi lebih pada kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang diakui oleh pemeluknya.
- c. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
  Pernyataan ini benar dan tepat. Pasal 29 ayat 2 melindungi hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa gangguan.
- d. Berhak mendiskriminasi agama lain yang bertentangan
  Pernyataan ini salah, karena kebebasan beragama tidak berarti bebas mendiskriminasi. Konstitusi melindungi semua agama yang dianut warga negara dan melarang diskriminasi terhadap agama lain.
- e. Bebas mendirikan tempat ibadah di manapun tanpa izin
  Pernyataan ini tidak tepat, karena mendirikan tempat ibadah diatur oleh peraturan yang berlaku dan memerlukan izin tertentu untuk menjamin keharmonisan dalam masyarakat. Kebebasan beribadah tidak berarti bebas mendirikan tempat ibadah tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah c, karena Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang merupakan bagian dari prinsip konstitusionalisme di Indonesia.

Diskusi
MPR, DPR, presiden, BPK, MA, MK, dalam melaksanakan kekuasaannya dibatasi menurut konstitusi UUD RI 1945. Manakah dari pilihan di bawah ini yg menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam NKRI?
1. Kekuasan negara yang terpisah satu dengan yang lain sama sekali tidak berhubungan
2. Mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling megontrol satu sama lain
3. Presiden menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan negara secara penuh
4. Para pejabat legislatif menjalankan tugas sesuai kebijakan organisasi politiknya
5. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berwenang mengatur pemerintah
Jawaban : b

Paham konstitusionalisme adalah prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan konstitusi, yang berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Dalam negara yang menganut paham konstitusionalisme seperti Indonesia, setiap lembaga negara—seperti MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, dan MK—memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi dan memiliki kedudukan yang sederajat. Prinsip ini mendukung adanya checks and balances, di mana lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan mengontrol kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan checks and balances antara lembaga-lembaga negara di Indonesia memungkinkan setiap lembaga menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan konstitusi, sambil tetap menjaga keterhubungan dan pengawasan satu sama lain. Dengan demikian, pilihan b mencerminkan penerapan prinsip konstitusionalisme, yaitu menciptakan kekuasaan yang sederajat dan saling mengontrol, yang mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu lembaga saja.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Kekuasan negara yang terpisah satu dengan yang lain sama sekali tidak berhubungan
  Pernyataan ini tidak tepat, karena kekuasaan negara di Indonesia tidak sepenuhnya terpisah tanpa hubungan. Lembaga-lembaga negara memiliki hubungan yang saling mengawasi (checks and balances), bukan terpisah tanpa keterkaitan.
- b. Mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain
  Pernyataan ini benar dan sesuai dengan paham konstitusionalisme. Setiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang setara dan fungsi saling mengontrol untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- c. Presiden menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan negara secara penuh
  Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, karena dalam sistem negara hukum, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga-lembaga lain seperti DPR dan MK.
- d. Para pejabat legislatif menjalankan tugas sesuai kebijakan organisasi politiknya
  Pernyataan ini kurang tepat dalam konteks konstitusionalisme, karena tugas legislatif seharusnya dijalankan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan umum, bukan semata-mata kebijakan partai politik.
- e. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berwenang mengatur pemerintah
  Meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung mengatur pemerintah. Rakyat menyalurkan kedaulatan melalui pemilihan umum, sementara lembaga negara menjalankan tugas sesuai konstitusi dengan prinsip konstitusionalisme dan checks and balances.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah b, karena penerapan konstitusionalisme dalam NKRI diwujudkan melalui kekuasaan lembaga negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Diskusi
Keanggotaan MPR dari unsur daerah baik masa orde lama, orde baru, dan reformasi diakomodasi dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Namun terdapat perbedaan dalam hal berikut, yaitu ...
1. Sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
2. Sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah tidak bertanggung jawab dengan kepada daerah yang diwakilinya
3. Sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah tidak memiliki hak untuk mengajukan Undang-Undang
4. Setelah amandemen UUD 1945 anggota MPR utusan daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
5. Setelah amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan anggota sebagai anggota MPR
Jawaban : d

Sebelum amandemen UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan utusan daerah serta golongan yang dipilih atau diangkat oleh pemerintah, bukan melalui pemilu langsung. Para utusan daerah pada masa tersebut tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh pemerintah daerah atau oleh mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Setelah amandemen UUD 1945, perubahan signifikan terjadi dalam struktur keanggotaan MPR. Fungsi representasi daerah dalam MPR dialihkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Maka, perbedaan yang paling mencolok antara sebelum dan setelah amandemen adalah bahwa setelah amandemen, representasi daerah di MPR diakomodasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk anggota DPD, yang merupakan salah satu unsur keanggotaan MPR.

Mari kita analisis setiap opsi:
- a. Sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
  Pernyataan ini benar tetapi kurang tepat sebagai perbedaan utama, karena tidak semua anggota MPR dari utusan daerah selalu diangkat langsung oleh pemerintah daerah. Beberapa ditunjuk melalui mekanisme tertentu, tetapi fokus utama perubahan adalah sistem pemilihan setelah amandemen.
- b. Sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah tidak bertanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
  Pernyataan ini tidak relevan sebagai perbedaan utama antara sebelum dan sesudah amandemen. Meskipun mereka tidak secara langsung bertanggung jawab pada daerahnya, peran representatif tetap dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.
- c. Sebelum amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah tidak memiliki hak untuk mengajukan Undang-Undang
  Pernyataan ini tidak tepat karena keanggotaan MPR, termasuk utusan daerah, tidak memegang fungsi legislatif langsung untuk mengajukan undang-undang. Fungsi legislasi dipegang oleh DPR.
- d. Setelah amandemen UUD 1945 anggota MPR utusan daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
  Pernyataan ini benar dan tepat. Setelah amandemen, perwakilan daerah dalam MPR melalui DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini adalah perbedaan utama antara keanggotaan sebelum dan sesudah amandemen.
- e. Setelah amandemen UUD 1945 anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan anggota sebagai anggota MPR
  Pernyataan ini kurang tepat. Meskipun anggota DPD memiliki kedudukan dalam MPR, perbedaan utamanya terletak pada cara pemilihannya, yaitu melalui pemilu langsung setelah amandemen.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah d, karena perbedaan utama setelah amandemen adalah bahwa keanggotaan MPR dari unsur daerah diwakili oleh anggota DPD yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, berbeda dari mekanisme penunjukan sebelumnya.

Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 219. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP

❮ Sebelumnya Berikutnya ❯

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 219

Bahan Belajar Ujian CPNS

Topik Lainnya

Cari apa saja!

Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 219

Bahan Belajar Ujian CPNS

Topik Lainnya