Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 252

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 252. Semangat belajar!

  1. Pemerintah sering menggalakkan dialog lintas agama untuk mengatasi konflik dan menjaga persatuan. Langkah ini bertujuan untuk...

    1. Menyelesaikan konflik dengan mendominasi satu agama
    2. Memperkuat toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan keyakinan
    3. Mengabaikan perbedaan agama untuk menjaga stabilitas
    4. Mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan bernegara
    5. Membatasi interaksi antar agama agar tidak terjadi konflik
    Jawaban : b

    Dialog lintas agama bertujuan memperkuat toleransi dan kerukunan, sehingga persatuan bangsa dapat tetap terjaga di tengah perbedaan keyakinan yang ada.

    Diskusi

  2. Pemerintah daerah menyelenggarakan festival seni budaya yang melibatkan berbagai suku di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk...

    1. Menyatukan semua suku dalam satu budaya
    2. Mengurangi perbedaan budaya antar suku
    3. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman budaya bangsa
    4. Membatasi pengaruh budaya asing di Indonesia
    5. Menyeragamkan budaya suku-suku di Indonesia
    Jawaban : c

    Festival seni budaya yang melibatkan berbagai suku bertujuan untuk meningkatkan apresiasi terhadap keragaman budaya di Indonesia, sehingga memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan nasional.

    Diskusi

  3. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mencerminkan nilai religius yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bagaimana seharusnya pemerintah menerapkan prinsip ini dalam kebijakan terkait kebebasan beragama?

    1. Menetapkan satu agama resmi bagi seluruh warga negara
    2. Memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk menganut agama atau keyakinan yang mereka pilih
    3. Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum sekolah untuk menjaga netralitas
    4. Membatasi pendirian tempat ibadah berdasarkan jumlah pemeluk agama mayoritas
    5. Mendorong masyarakat untuk menganut agama yang diakui oleh pemerintah pusat
    Jawaban : b

    Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman keyakinan di Indonesia. Pemerintah harus memberikan kebebasan penuh kepada setiap warga negara untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama atau keyakinan yang dipilih, tanpa paksaan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pancasila yang mengutamakan penghormatan terhadap hak individu untuk beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Diskusi

  4. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengalami beberapa kali amandemen. Apa tujuan utama dari amandemen UUD 1945?

    1. Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal
    2. Memperkuat kekuasaan eksekutif dan mengurangi peran legislatif
    3. Menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan demokrasi dan perkembangan zaman
    4. Meningkatkan pengaruh lembaga non-pemerintah dalam pemerintahan
    5. Menghapuskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas konstitusi
    Jawaban : c

    Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memperjelas fungsi lembaga-lembaga negara, serta memperkuat sistem checks and balances dalam pemerintahan. Amandemen ini penting untuk memastikan bahwa konstitusi Indonesia tetap relevan dan mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat di era modern.

    Diskusi

  5. Dalam konteks NKRI, otonomi daerah diberikan kepada setiap provinsi agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bagaimana penerapan otonomi daerah ini tetap selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia?

    1. Membiarkan daerah beroperasi sepenuhnya tanpa pengawasan dari pusat
    2. Memberikan hak penuh kepada daerah untuk membuat konstitusi sendiri
    3. Melaksanakan otonomi daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional
    4. Menyerahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan kepada pemerintah daerah
    5. Membiarkan pemerintah pusat mengabaikan daerah dalam pengambilan keputusan nasional
    Jawaban : c

    Otonomi daerah dalam NKRI bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri, tetapi tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah harus dijalankan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan nasional agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap menjaga kesatuan serta kedaulatan NKRI. Hal ini juga memastikan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan nasional.

    Diskusi


  6. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semboyan bangsa Indonesia yang mengakui keberagaman dalam persatuan. Bagaimana implementasi prinsip ini dalam kebijakan budaya?

    1. Menyeragamkan seluruh budaya lokal menjadi budaya nasional
    2. Mendorong setiap daerah untuk mempromosikan budaya lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional
    3. Menghilangkan perbedaan budaya untuk menjaga kesatuan bangsa
    4. Mempromosikan budaya luar sebagai acuan utama kebudayaan nasional
    5. Membatasi pertukaran budaya antardaerah di Indonesia
    Jawaban : b

    Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, semuanya bersatu dalam satu kesatuan. Kebijakan budaya yang sesuai adalah mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokalnya sebagai bagian dari kekayaan nasional. Hal ini memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya dan memperkokoh persatuan.

    Diskusi

  7. Sila kelima Pancasila berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang juga didukung oleh berbagai pasal dalam UUD 1945. Bagaimana prinsip ini sebaiknya diterapkan dalam kebijakan sosial pemerintah?

    1. Mengutamakan pembangunan di daerah yang lebih maju
    2. Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah
    3. Menghapuskan subsidi untuk kebutuhan dasar demi efisiensi anggaran
    4. Memberikan hak istimewa kepada kelompok masyarakat tertentu saja
    5. Menyerahkan layanan dasar hanya kepada sektor swasta
    Jawaban : b

    Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial, yang berarti pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 mendukung prinsip ini dengan menjamin hak warga negara atas pendidikan dan kesehatan. Kebijakan yang sejalan dengan prinsip ini adalah menyediakan akses yang merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera.

    Diskusi

  8. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Bagaimana prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini mempengaruhi struktur pemerintahan daerah?

    1. Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh terpisah dari pusat
    2. Pemerintah daerah bebas membuat undang-undang sendiri yang tidak perlu sejalan dengan konstitusi
    3. Pemerintah daerah memiliki otonomi, tetapi tetap tunduk pada kebijakan pusat
    4. Daerah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan arah kebijakan nasional
    5. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kekuasaan yang sama tanpa hierarki
    Jawaban : c

    Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memastikan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan lokal, mereka tetap harus mengikuti peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini untuk menjaga kesatuan hukum, sistem pemerintahan, dan kedaulatan nasional dalam satu negara yang utuh.

    Diskusi

  9. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu" sejalan dengan Pancasila yang mengajarkan toleransi dan persatuan. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan pendidikan?

    1. Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa muatan lokal
    2. Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang memasukkan nilai-nilai lokal dan nasional
    3. Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pada sejarah nasional
    4. Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya mayoritas
    5. Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah
    Jawaban : b

    Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman dalam persatuan. Dalam kebijakan pendidikan, hal ini dapat diterapkan dengan menyusun kurikulum yang mencakup nilai-nilai lokal dan nasional, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya serta sejarah di Indonesia, yang merupakan bagian dari identitas nasional.

    Diskusi

  10. Dalam konteks NKRI, sila kedua Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 menekankan perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?

    1. Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga ketertiban umum
    2. Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
    3. Menetapkan hak asasi manusia hanya bagi warga negara tertentu
    4. Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak minoritas demi stabilitas
    5. Membatasi hak-hak rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya
    Jawaban : b

    Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dan pasal-pasal UUD 1945 mengamanatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah yang sejalan dengan prinsip ini harus melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa diskriminasi, serta menjamin bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan manusiawi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 252. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP











Dukung kami :)

Buy me a coffeeBuy me a coffee

Baruuu, yuk diskusi soal bareng2 di Forum Belajarbro