Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 253

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 253. Semangat belajar!

1. Dalam NKRI, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan untuk mengatasi konflik horizontal antar suku?

   1. Mengizinkan setiap suku untuk menyelesaikan konflik secara sendiri-sendiri
   2. Memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antar suku yang didampingi oleh pemerintah
   3. Menghapus perbedaan budaya dan tradisi antar suku agar lebih seragam
   4. Mendorong pemisahan wilayah berdasarkan suku untuk menghindari konflik
   5. Menggunakan kekuatan militer untuk memaksa penyelesaian konflik
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun Indonesia memiliki beragam suku, semuanya bersatu dalam satu bangsa. Untuk mengatasi konflik antar suku, pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan ini lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan menjaga persatuan tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing suku.

   Diskusi

2. Sila keempat Pancasila berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan di parlemen?

   1. Keputusan parlemen hanya diambil oleh pimpinan tanpa masukan anggota lain
   2. Semua anggota berpartisipasi dalam diskusi untuk mencapai mufakat sebelum pengambilan keputusan
   3. Mengizinkan hanya partai mayoritas yang berhak memberikan suara
   4. Keputusan diambil melalui voting langsung tanpa proses musyawarah
   5. Menetapkan keputusan parlemen sepenuhnya berdasarkan instruksi dari eksekutif
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks parlemen, ini berarti bahwa keputusan sebaiknya diambil melalui diskusi dan musyawarah yang melibatkan semua anggota, agar tercapai kesepakatan yang mengakomodasi berbagai sudut pandang, sehingga hasilnya lebih demokratis dan mencerminkan aspirasi rakyat.

   Diskusi

3. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kebijakan penegakan hukum?

   1. Menerapkan hukum yang berbeda untuk masyarakat kelas atas dan kelas bawah
   2. Menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum
   3. Mengutamakan penegakan hukum di daerah perkotaan saja
   4. Memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat publik dalam penegakan hukum
   5. Menyederhanakan hukum untuk mempercepat proses hukum
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Artinya, setiap warga negara, tanpa memandang status atau posisi, harus diperlakukan sama dalam proses hukum. Hal ini mencerminkan bahwa hukum di Indonesia harus adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga seluruh rakyat merasa terlindungi dan percaya pada sistem hukum yang ada.

   Diskusi

4. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah diatur agar sesuai dengan prinsip kesatuan?

   1. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh dan daerah tidak memiliki otonomi
   2. Pemerintah pusat mengabaikan masukan dari pemerintah daerah
   3. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan utama, sementara daerah memiliki otonomi terbatas untuk mengelola urusan lokal
   4. Pemerintah daerah dapat mengatur kebijakan nasional tanpa persetujuan pusat
   5. Pemerintah pusat dan daerah beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Sebagai negara kesatuan, NKRI menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali utama dalam penetapan kebijakan nasional. Namun, daerah diberi otonomi terbatas untuk mengelola urusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif tanpa mengabaikan kesatuan dan keutuhan NKRI.

   Diskusi

5. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Bagaimana pemerintah dapat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sosial masyarakat yang multi-etnis?

   1. Mendorong homogenisasi budaya untuk menciptakan keseragaman
   2. Melarang tradisi daerah yang tidak sejalan dengan budaya nasional
   3. Mempromosikan dialog lintas budaya untuk memperkuat saling pengertian dan toleransi
   4. Menetapkan budaya mayoritas sebagai standar untuk seluruh masyarakat
   5. Menghapuskan identitas budaya lokal untuk mendukung persatuan
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman budaya dan etnis. Dengan mempromosikan dialog lintas budaya, pemerintah dapat memperkuat saling pengertian dan toleransi antar kelompok etnis, yang pada akhirnya menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan mendukung persatuan bangsa.

   Diskusi




6. Bagaimana Pancasila dan UUD 1945 mendukung pengembangan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia?

   1. Memberikan kebebasan ekonomi tanpa regulasi untuk meningkatkan keuntungan
   2. Membatasi kegiatan ekonomi hanya di sektor swasta
   3. Menetapkan kebijakan yang mempromosikan pemerataan kesempatan ekonomi di seluruh daerah
   4. Menghapus kebijakan pro-rakyat untuk meningkatkan investasi asing
   5. Memberikan perlakuan khusus bagi investor luar negeri
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Pancasila dan UUD 1945 mendukung keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ekonomi yang sejalan dengan kedua pilar ini harus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan nasional dapat tercapai secara merata.

   Diskusi

7. Dalam konteks NKRI, bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat digunakan untuk menjaga kesatuan bangsa di wilayah yang memiliki perbedaan budaya dan agama?

   1. Membiarkan wilayah dengan perbedaan tersebut mengatur dirinya sendiri secara independen
   2. Menyeragamkan seluruh kebudayaan lokal agar sesuai dengan budaya nasional
   3. Menjalankan program-program yang memperkuat kerukunan antarumat beragama dan suku
   4. Menghapus budaya yang tidak sesuai dengan budaya mayoritas
   5. Menetapkan satu agama sebagai agama resmi di seluruh wilayah
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Prinsip Bhinneka Tunggal Ika sangat relevan dalam masyarakat yang memiliki beragam budaya dan agama. Pemerintah dapat menjaga kesatuan bangsa dengan melaksanakan program-program yang memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama serta suku, sehingga setiap perbedaan dapat diterima sebagai kekayaan bangsa dan mendukung kesatuan dalam NKRI.

   Diskusi

8. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Apa implikasi prinsip ini terhadap peran pemerintah daerah?

   1. Pemerintah daerah berfungsi sebagai cabang independen yang terpisah dari pusat
   2. Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat konstitusi sendiri
   3. Pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan tetap berpedoman pada konstitusi dan kebijakan pusat
   4. Pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan luar negeri tanpa keterlibatan pusat
   5. Pemerintah pusat menghapus seluruh kewenangan pemerintah daerah
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Sebagai negara kesatuan, Indonesia menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi yang menetapkan kebijakan nasional. Pemerintah daerah menjalankan fungsi otonomi dengan tetap berpedoman pada UUD 1945 dan kebijakan pemerintah pusat. Ini memastikan bahwa setiap daerah tetap selaras dengan visi nasional dan menjaga kesatuan dalam keberagaman.

   Diskusi

9. Bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila seharusnya diterapkan dalam pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang toleran?

   1. Hanya mengajarkan nilai-nilai budaya mayoritas di sekolah
   2. Mengajarkan semua siswa untuk memahami dan menghormati berbagai tradisi serta agama di Indonesia
   3. Menghapus semua perbedaan budaya dari kurikulum sekolah
   4. Mendorong setiap daerah untuk memiliki kurikulum yang berbeda-beda
   5. Menggunakan satu bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di semua sekolah
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila mendukung pendidikan yang mengajarkan keberagaman budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Dengan memahami dan menghormati tradisi serta agama yang beragam, siswa akan terbiasa dengan keberagaman dan menghargai perbedaan, yang berperan penting dalam menjaga persatuan di Indonesia.

   Diskusi

10. Bagaimana pemerintah dapat menerapkan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam kebijakan pembangunan nasional?

    1. Mengutamakan pembangunan infrastruktur hanya di wilayah dengan potensi ekonomi tinggi
    2. Membatasi pembangunan di daerah-daerah yang terpencil untuk menekan biaya
    3. Membangun infrastruktur secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil
    4. Memberikan prioritas hanya pada pembangunan di ibukota provinsi
    5. Mengabaikan daerah yang tidak memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian
    Pembahasan
    Jawaban : c

    Prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam Pancasila dan UUD 1945 menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan. Pemerintah harus membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati manfaat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan dapat tercapai.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 253. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP