Kisi-Kisi SKD/TKD Bagian 9

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu:

1. pembubaran Konstituante.
2. berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3. akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Makhamah agung (MA)

Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sutan Sjahrir, Achmad Subarjo, Sukarni, A. Maramis, Wikana, Chairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio gelap. Pada saat itu Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi.

Makna GARIS HITAM tebal yang terlihat melintang pada bagian perisai Burung Garuda Pancasila adalah sebagai simbol dari GARIS KHATULISTIWA yang melintasi wilayah Indonesia. Garis Khatulistiwa ini disebut juga sebagai garis equator dan keberadaannya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang istimewa.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai.

Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Trilogi pembangunan terdiri dari 3 :

• Stabilitas Nasional yang dinamis
• Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan
• Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Sekjen ASEAN yang pertama adalah H.R. Darsono yang berasal dari Indonesia. H.R. Darsono menjabat sebagai Sekjen ASEAN pertama dari tahun 1976 sampai tahun 1978.

Pravalensi = kebiasaan, kegaliban, kelaziman.

Tugas MPR adalah : 

• Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
• Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.
• Memegang Kekuasaan Legeslatif
• Memasyarakatkan ketetapan MPR.
• Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
• Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
• Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 adalah : 

• Mengubah dan menetapkan UUD.
• Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• Memberhentikan Presiiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.