Soal dan Pembahasan TWK Bagian 35

BAB-BAB dalam UUD 1945 :

• Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
• Bab II : MPR
• Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
• Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
• Bab V : Kementerian Negara
• Bab VI : Pemerintah Daerah
• Bab VII : DPR
• Bab VII A: DPD
• Bab VII B: Pemilihan Umum
• Bab VIII : Hal Keuangan
• Bab VIIIA : BPK
• Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
• Bab IXA : Wilayah Negara
• Bab X : Warga Negara dan Penduduk
• Bab XA : Hak Asasi Manusia
• Bab XI : Agama
• Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
• Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
• Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
• Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
• Bab XVI : Perubahan UUD

BAB-BAB dalam UUD 1945 :

• Bab I : Bentuk dan Kedaulatan
• Bab II : MPR
• Bab III : Kekuasaan Pemerintahan Negara
• Bab IV : Dewan Pertimbangan Agung
• Bab V : Kementerian Negara
• Bab VI : Pemerintah Daerah
• Bab VII : DPR
• Bab VII A: DPD
• Bab VII B: Pemilihan Umum
• Bab VIII : Hal Keuangan
• Bab VIIIA : BPK
• Bab IX : Kekuasaan Kehakiman
• Bab IXA : Wilayah Negara
• Bab X : Warga Negara dan Penduduk
• Bab XA : Hak Asasi Manusia
• Bab XI : Agama
• Bab XII : Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
• Bab XIII : Pendidikan dan Kebudayaan
• Bab XIV : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
• Bab XV : Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
• Bab XVI : Perubahan UUD

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Pemerintahan di daerah trustee melibatkan Dewan Perwalian PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini selaras dengan hak menentuan nasib sendiri.

Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap berdaulat dan tidak merdeka. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya.

Negara mandat merupakan sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis.

Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap negara bagian mempunyai pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal.

Negara Koloni / Negara Jajahan adalah suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. atau negara koloni juga disebut sebagai suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Jadi, daerah atau negara koloni tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya. Contohnya, Indonesia pernah menjadi koloni (negara jajahan) Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun.

Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 : Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.