Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen UUD ...

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip check and balance (keseimbangan dan kontrol) dalam sistem kekuasaan negara. Salah satu wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi negara.

Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami alasan mengapa undang-undang perlu diuji kesesuaiannya dengan UUD:

1. Kekuasaan pembentukan UU di tangan legislatif — Meskipun legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, alasan ini tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa perlu adanya pengujian undang-undang. Justru, dengan adanya kekuasaan di tangan legislatif, diperlukan pengawasan untuk memastikan undang-undang yang dibuat tetap sesuai dengan UUD.

2. Rakyat dengan kedaulatannya berhak mengontrol wakilnya — Meskipun benar bahwa rakyat memiliki hak untuk mengontrol wakilnya, alasan ini lebih berkaitan dengan aspek pengawasan umum terhadap perwakilan rakyat. Dalam konteks pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas, bukan rakyat secara langsung.

3. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi di tangan Mahkamah Konstitusi — Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, melainkan di tangan konstitusi itu sendiri, yang diinterpretasikan dan dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. MK bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang tetap sesuai dengan UUD, tetapi tidak memegang kekuasaan tertinggi dalam negara hukum.

4. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU — Opsi ini menunjukkan bahwa presiden, selain memiliki kekuasaan eksekutif, juga terlibat dalam proses pembuatan undang-undang bersama legislatif. Oleh karena itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi penting untuk menjaga agar produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif tidak melanggar UUD. Hal ini adalah bagian dari prinsip check and balance, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat diawasi agar tidak menyimpang dari konstitusi.

5. Pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif memerlukan persetujuan konstituen dan MPR — Pernyataan ini tidak tepat, karena pembuatan undang-undang tidak membutuhkan persetujuan konstituen secara langsung ataupun MPR. Proses legislasi dilakukan oleh legislatif (DPR) dan eksekutif (presiden), dan pengujian kesesuaiannya dengan UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh konstituen atau MPR.

Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

d. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU

Alasan ini tepat karena menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif tetap sesuai dengan UUD. Dengan pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan prinsip check and balance, yaitu mengawasi agar kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak melampaui atau bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang diatur dalam UUD.