Soal Bhinneka Tunggal Ika
(Bagian 4)
TWK SKD

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti:

1. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya menjadi modal dan milik bersama bangsa. 
2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan bermacammacam bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan dalam arti yang luas .
3. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 
5. Bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Jadi, yang bukan arti perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilhasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 

Bhinneka Tunggal lka bersifat konvergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temunya dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non-sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun. 

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti:

1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang serasi dengan kemajuan bangsa.
2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. 

Pembangunan nasional dilaksanakan atas asas-asas berikut ini:

• Asas manfaat: 7 pembangunan yang dilakukan harus memiliki manfaat.
• Asas kekeluargaan: pembangunan nasional dibutuhkan kerja sama yang baik antara seluruh komponen warga negara Indonesia.
• Asas adil dan merata: pembangunan yang dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memihak dan merata keseluruh wilayah Indonesia.
• Asas perikehidupan dan keseimbangan: pembangunan yang tidak dilakukan dengan keterpaksaan.

Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal lka mendukung nilai-nilai berikut ini, yaitu:

1. lnklusif, tidak bersifat eksklusif 
2. Terbuka 
3. Koeksistensi damai dan kebersamaan 
4. Kesetaraan 
5. Tidak merasa yang paling benar
6. Toleransi 
7. Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

Jadi, yang bukan termasuk asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal lka adalah sektarian.

Setelah beberapa tahun setelah sidang BPUPKI dirancang Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal lka dimasukkan ke dalamnya. Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Drs. Moh. Hatta pada 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II (1913-1978). 

Kebijakan regulatif/mandat adalah kebijakan yang membatasi sekelompok individu dan lembaga atau sebaliknya memaksa jenis perilaku tertentu. Peraturan yang melarang seseorang untuk mendirikan bangunan tanpa izin merupakan salah satu perwujudan kebijakan ini. 

Asas pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:

• Asas kepastian hukum: penyelenggaraan negara yang mengutamakan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaannya.
• Asas kepentingan umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum yang akomodatif, aspiratif, dan selektif.
• Asas proposionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
• Asas profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian berladaskan kode etik.
• Asas akuntabilitas: asas yang mengutamakan pertanggungjawaban atas kerja pemerintah.