Soal Bhinneka Tunggal Ika
(Bagian 5)
TWK SKD

Mato Bhinneka Tunggal lka secara lebih jelas dan konstitusional dituangkan dalam konsep wawasan nusantara, melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR No. IV/MPR/1973). Konsep ini antara lain dapat diartikan sebagai cara memandang Indonesia (nusantara) sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. 

Latar belakang wawasan nusantara jika dilihat dari Pancasila, antara lain: 

1. Penerapan Hak Asasi Manusia 
2. Toleransi beragama 
3. Mengutamakan kepentingan umum 
4. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Jadi, yang bukan merupakan latar belakang munculnya wawasan nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. 

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan idiil dari wawasan nusantara karena pada hakikatnya wawasan nusantara adalah perwujudan dari Pancasila.

Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosio-historis terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatarbelakangi oleh keterbukaan budaya luar (sosio) dan migrasi penduduk (historis). 

Konflik dan integrasi merupakan dua proses sosial yang senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.

• Konflik merupakan perbedaan-perbedaan yang muncul sebagai akibat ikatan primordial kemudian dicari titik temunya.
• lntegrasi sebagai lawan dari konflik merupakan ikatan berdasarkan normanorma yang berlaku dan disepakai bersama untuk mewujudkan kesatuan sebagai satu masyarakat yang besar (bangsa). 

Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi, meskipun Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, tetap membentuk, satu kesatuan, yaitu Indonesia.

-

-

-

Pengertian norma hukum adalah undangundang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berprilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya.