Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 1)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Kebijakan Pemerintah

1
Untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun ...
  1. 2001
  2. 2002
  3. 2003
  4. 2004
  5. 2005
Jawaban : C Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan pada tahun 2003 dengan berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diskusi
2
Maklumat pemerintah yang berisi tentang pembentukan partai politik sebanyakbanyaknya oleh rakyat untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal ...
  1. 16 Oktober 1945
  2. 3 November 1945
  3. 14 November 1945
  4. 5 Desember 1945
  5. 27 Desember 1945
Jawaban : B

Indonesia mengeluarkan tiga maklumat di awal kemerdekaan dengan tujuan kelengkapan negara dan mengadakan perubahan yang dirasa perlu, antara lain:

  1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya selama 6 bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang dipegang oleh Presiden pada KNIP.
  2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, tentangpembentukan multiparpol oleh rakyat. 
  3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasar demokrasi liberal.
Diskusi
3
Pembangunan manusia lndonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman merupakan pengertian dari ...
  1. Sasaran pembangunan nasional
  2. Tujuan pembangunan nasional
  3. Paradigma pembangunan nasional
  4. Asas pembangunan nasional
  5. Pengertian pembangunan nasional
Jawaban : C

Pembangunan manusia lndonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman merupakan pengertian dari paradigma pembangunan nasional. 

Diskusi
4
Fokus tugas dan tanggung jawab dari Repelita IV adalah ...
  1. Meningkatkan industri sektor pertanian untuk meningkatkan nilai jual valuta asing.
  2. Sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
  3. Sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku
  4. Sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
  5. Sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.
Jawaban : E

Repelita IV dititikberatkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan dan akan terus dikembangkan dalam program Repelita selanjutnya.

Diskusi
5
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia. Repelita II dilaksanakan pada ...
  1. 1 April 1973-31 Maret 1978
  2. 1 April 1974-31 Maret 1979
  3. 1 April 1975-31 Maret 1980
  4. 1 April 1980-31 Maret 1985
  5. 1 April 1985-31 Maret 1990
Jawaban : B

REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Repelita II dilaksanakan pada 1 April 1974-31 Maret 1979. 

Diskusi

6
Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti ...
  1. Penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata
  2. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
  3. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
  4. Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
  5. Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
Jawaban : E

Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus transparan.

Diskusi
7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ditetapkan dalam ...
  1. UU Nomor 17 tahun 2006
  2. UU Nomor 18 tahun 2006
  3. UU Nomor 17 tahun 2007
  4. UU Nomor 18 tahun 2007
  5. UU Nomor 17 tahun 2008
Jawaban : C

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2007. 

Diskusi
8
Berikut ini yang bukan merupakan paket Kebijakan Ekonomi jilid II yang disusun oleh Jokowi-Jusuf Kalla adalah ...
  1. Perampingan izin sektor kehutanan
  2. lnsentif pengurangan pajak bunga deposito
  3. lnsentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat
  4. Pungutan PPN untuk alat transportasi
  5. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday lebih cepat
Jawaban : D

Kebijakan ekonomi jilid II Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:

  1. Perampingan izin sektor kehutanan 
  2. lnsentif pengurangan pajak bunga deposito
  3. lnsentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat
  4. Tidak ada pungutan PPN untuk alat transportasi
  5. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday lebih cepat
  6. Kemudahan layanan investasi selama 2 jam

Jadi, yang bukan merupakan paket Kebijakan Ekonomi jilid II yang disusun oleh Jokowi-Jusuf Kalla adalah pungutan PPN untuk alat transportasi. 

Diskusi
9
Fokus Kebijakan Ekonomi jilid 4 dari paket Kebijakan Ekonomi Nasional Jokowi-JK adalah ...
  1. Deregulasi dan debirokratisasi ketatanegaraan Indonesia
  2. Peningkatan investasi
  3. Perbaikan iklim usaha dan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia
  4. Penegakan hukum dan kepastian usaha
  5. Upah buruh, kredit usaha rakyat, hingga pembiayaan ekspor
Jawaban : E

4 Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai berikut: 

  1. Paket ke-1 Kebijakan EkonomiJokowi-JK fokus pada deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha. 
  2. Paket ke-2 Kebijakan EkonomiJokowi-JK fokus pada upaya untuk meningkatkan investasi.
  3. Paket Kebijakan Ekonomi ke-3 Jokowi-JK fokus pada penurunan tarif listrik, harga BBM serta gas; memperbaiki dan mempermudah iklim usaha; dan memperjelas perizinan dan syarat berusaha di Indonesia. 
  4. Paket Kebijakan Ekonomi ke-4 Jokowi-JK fokus pada upah buruh, kredit usaha rakyat, hingga pembiayaan ekspor. 
Diskusi
10
Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan merupakan pengertian dari. ..
  1. Pembiayaan daerah
  2. Pajak daerah
  3. Pendapatan daerah
  4. Dana alokasi umum daerah
  5. Pinjaman daerah
Jawaban : C

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
SELANJUTNYA
Bagian 2

Bagaimana menurut kamu artikel ini?