Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 10)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Kebijakan Pemerintah

1
Tugas dan kewajiban warga negara Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan nasional dilandasi oleh hukum formal, yaitu ....
  1. Pembukaan UUD 1945
  2. APBN
  3. UUD 1945
  4. Ketetapan Presiden
  5. Pancasila
Jawaban : E

Tugas dan kewajiban warga negara Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketahanan nasional dilandasi oleh hukum formal, yaitu: Pancasila.

Diskusi
2
Tujuan dari kebijakan negara untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif adalah ....
  1. Mempersingkat jalur birokrasi dalam pemeriksaan perkara
  2. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman
  3. Mewujudkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
  4. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri
  5. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
Jawaban : D

Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif adalah: Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri.

Diskusi
3
Alasan dicabutnya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang referendum dengan ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 adalah ....
  1. Memberi pengaruh negatif terhadap stabilitas nasional
  2. Membuka kemungkinan perubahan terhadap UUD 1945
  3. Memberi kekuasaan yang terlalu luas kepada pemerintah
  4. Dinilai tidak sesuai dengan tuntutan Pasal 37 UUD 1945
  5. Menghambat perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
Jawaban : D

Alasan dicabutnya Ketetapan MPR No.IV/MPR/1982 tentang referendum dengan ketetapan MPR No.VIII/MPR/1998 adalah: Dinilai tidak sesuai dengan tuntutan Pasal 37 UUD 1945.

Diskusi
4
Sebagai langkah cepat pemerintah dalam mengatasi masalah bangsa, pemerintah melakukan penjualan aset negara, tujuan utama Pemerintah menerbitkan dan menjual obligasi senilai Rp157,6 triliun, adalah ....
  1. Menyelamatkan perbankan nasional
  2. Menutupi kekurangan anggaran pembangunan
  3. Melunasi hutang perusahaan swasta nasional
  4. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional
  5. Mendorong perkembangan usaha
Jawaban : D

Tujuan Pemerintah menerbitkan dan menjual obligasi senilai Rp157,6 triliun, adalah: Memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga ada kemauan berusaha bagi SDM nya.

Diskusi
5
Dalam mencapai peningkatan di bidang usaha dan bisnis, deregulasi otomotif yang dilakukan oleh pemerintah pertengahan tahun 1999 diharapkan memberi dampak positif dalam rangka ....
  1. Mendorong kerjasama internasional
  2. Membatasi penggunaan mobil impor
  3. Meningkatkan jumlah ekspor mobil
  4. Memacu pertumbuhan industri mobil
  5. Menghidupkan pasaran mobil yang lesu
Jawaban : D

Dergulasi otomotif yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan: Memacu pertumbuhan industri mobil.

Diskusi

6
Di bawah ini yang bukan merupakan akibat di bidang politik yang ditimbulkan karena adanya imperialisme adalah ....
  1. Terciptanya tanah jajahan
  2. Politik pemerasan
  3. Berkobarnya perang colonial
  4. Adanya lalu lintas dunia
  5. Timbulnya nasionalisme
Jawaban : D

Aki bat politik dari imperialisme:

  • Terciptanya tanah jajahan
  • Politik pemerasan
  • Berkobarnya perang colonial
  • Timbulnya politik dunia
  • Timbulnya nasionalisme
Diskusi
7
Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain. Pernyataan tersebut merupakan isi dari teori ....
  1. Perseorangan
  2. Golongan
  3. lntegralistik
  4. Liberal
  5. Sosialis
Jawaban : B

Teori yang diajarkan oleh Marx, Engelsdan Lenin yang menganggap bahwa negara sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain disebut teori golongan.

Diskusi
8
Makna dan hakikat pembangunan nasional, adalah pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut maka ...
  1. Masyarakat adalah objek pembangunan
  2. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam pembangunan
  3. Pemerintah harus menjalankan program pembangunan yang disusun oleh masyarakat
  4. Pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan
  5. Masyarakat harus menciptakan suasana yang menunjang kegiatan pembangunan
Jawaban : D

Makna dan hakikat pembangunan nasional, adalah pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut maka: pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan.

Diskusi
9
Bentuk perekonomian yang demokratis dan sangat mendukung tujuan pembangunan nasional adalah Koperasi yaitu pemerataan kesejahteraan dikarenakan ...
  1. Cocok dilaksanakan di negara berkembang
  2. Diperuntukkan bagi usaha para tani
  3. Merupakan bentuk usaha murni
  4. Berusaha untuk memajukan masyarakat miskin
  5. Mengutamakan kepentingan bersama para anggota
Jawaban : E

Bentuk perekonomian yang demokratis dan sangat mendukung tujuan pembangunan nasional adalah Koperasi yaitu pemerataan kesejahteraan dikarenakan: Mengutamakan kepentingan bersama para anggota.

Diskusi
10
Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951 mengatur mengenai ....
  1. Lambang Negara RI
  2. Bendera Negara RI
  3. Semboyan RI
  4. Kemerdekaan RI
  5. Bentuk Negara RI
Jawaban : A

Ketentuan mengenai Lambang Negara Republik Indonesia tertuang dalam Peraturan pemerintah No. 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Lambang Negara RI yaitu Garuda Pancasila.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 9
SELANJUTNYA
Bagian 11

Bagaimana menurut kamu artikel ini?