Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 11)
TWK SKD

Salah satu dampak positif sistem desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Hukum menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan mengatur. Memaksa, artinya aturan hukum tidak dapat disimpangi (dengan perjanjian) dan harus dilaksanakan atau diikuti oleh tiap-tiap pihak, misalnya ketentuan dalam hukum pidana. Mengatur, artinya aturan hukum yang dapat dikesampingkan apabila para pihak telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian kerja sama atau jual beli.

Berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Sebelum menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan seorang tersangka harus melalui proses tertentu mulai penyelidikan, penyidikan (penangkapan dan penahanan), penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun penangkapan adalah salah satu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pers berfungsi untuk memberitahukan segala bentuk kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah kepada rakyatnya sehingga rakyat juga bisa mengontrol pemerintahan.

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bersifat membagikan sesuatu kepada masyarakat, dalam hal ini adalah biaya sekolah gratis.

Fungsi artikulasi kepentingan adalah merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. 

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Anggaran pendidikan diprioritaskan negara sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Hal ini diatur pada pasal 31 ayat 4.