Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 2)
TWK SKD

Pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata yang diserahkan pada pemerintah pusat, antara lain: 

1. Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata
2. Pengelolaan daya tarik wisata nasional
3. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional
4. Pengelolaan destinasi pariwisata nasional
5. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah provinsi 

Kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. 

Fungsi otoritas bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. 

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Jadi, yang bukan termasuk pajak pusat yang dikelola oleh DirektoratJenderal Pajak adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

1. Fungsi otorisasi 
2. Fungsi distribusi 
3. Fungsi alokasi 
4. Fungsi pengawasan
5. Fungsi perencanaan 
6. Fungsi stabilitasi

Jadi, yang bukan merupakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah fungsi regulatory. 

Paket Kebijakan Ekonomi tahap III mencakup tiga wilayah kebijakan:

1. Penurunan tarif listrik, harga BBM, serta gas. 
2. Perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR).
3. Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. 

Visi pembangunan nasional 2005-2025 adalah: Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang dapat dirinci sebagai berikut:

• Mandiri: mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.
• Maju: diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem.
• Adil: tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender; maupun wilayah. 
• Makmur: diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional perlu diperhatikan faktor-faktor dominan sebagai berikut:

1. Faktor demografis 
2. Faktor geografis
3. Faktor klimatologis 
4. Faktor flora dan fauna
5. Faktor kemungkinan pengembangan

Jadi, yang bukan merupakan faktor dominan yang menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar pembangunan adalah faktor sumber daya manusia. 

Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 

Arah dan kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RJPN 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan wilayahwilayah potensial di luar 
2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepattumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana. 
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Jadi, yang bukan merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN tahun 2005-2025 adalah mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatera.