Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 3)
TWK SKD

Program DSM (Demand Side Energy) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi pada sisi akhir untuk menghindari atau menunda pembangunan pembangkit listrik yang baru. 

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1999 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya.

• Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah.
• Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri atas: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Penghasilan (PPh) 

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No.12 Tahun 2006. Menurut UU tersebut, orang yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

1. Karena kelahiran
2. Karena pengangkatan 
3. Karena dikabulkannya permohonan 
4. Karena kewarganegaraan 
5. Karena perkawinan 
6. Karena turut ayah dan atau ibu

Jadi, yang bukan merupakan syarat menjadi warga negara adalah karena dilahirkan oleh ayah dan ibu WNA.

Kebijakan merkantilisme antara lain sebagai berikut:

• Berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya
• Meningkatkan perdagangan luar negeri
• Mengembangkan industri berorientasi ekspor
• Meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri
• Melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Berikut ini adalah pelaksanaan program Repelita di Indonesia beserta tujuannya:

• Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. 
• Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulaupulau selain Jawa, Bali, dan Madura di antaranya melalui transmigrasi. 
• Repelita III(1979-1984) menekankan pada bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. 
• Repelita IV (1984-1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
• Repelita V (1989-1994) menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 

Garis-garis Besar Haluan Negara Indonesia disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dan diatur dalam TAP MPR No. IV/ MPR/1978 pada tanggal 22 Maret 1978. 

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2015 yang berisi tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya.

Kebijakan material adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material kepada penerima atau mengenakan beban bagi yang harus mengalokasikannya, misalnya kewajiban membayar UMR oleh pengusaha dan kewajiban pemerintah menyediakan rumah murah.