Soal Kebijakan Pemerintah
(Bagian 4)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Kebijakan Pemerintah

1
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
  1. Barang bukti yang dapat mendukung
  2. Keterangan ahli
  3. Keterangan saksi dan saksi kunci
  4. Pendapat masyarakat
  5. Surat dan tulisan
Jawaban : D

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, yang merupakan alat bukti antara lain:

  1. Barang bukti
  2. Keterangan ahli
  3. Keterangan saksi
  4. Surat dan tulisan.

Sedangkan opini masyarakat bukanlah merupakan alat bukti yang sah.

Diskusi
2
Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh Pemerintah bertujuan untuk ...
  1. Menunjang kelancaran pembangunan
  2. Mengembangkan desa yang tertinggal
  3. Memberantas masalah kemiskinan
  4. Mengatasai dampak krisis ekonomi
  5. Memberantas kebodohan
Jawaban : D

Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh Pemerintah merupakan upaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam wadah pengelolaan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dapat dipertangungjawabkan, dan memberikan akses langsung kepada masyarakat secara cepat berkesinambungan, serta bertujuan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. 

Diskusi
3
Penyelenggaraan EBTANAS pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA memberi kontribusi positif kepada pembangunan sektor pendidikan terutama dalam ...
  1. Upaya pengendalian mutu pendidikan
  2. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan
  3. Mengurangi biaya operasional pendidikan
  4. Memeratakan tenaga dan sarana kependidikan
  5. Meningkatkan nilai kelulusan setiap sekolah
Jawaban : A

Salah satu tujuan dalam penyelenggaraan EBTANAS pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA adalah untuk memberi kontribusi positif kepada pembangunan sektor pendidikan terutama dalam upaya pengendalian mutu pendidikan. 

Diskusi
4
Sesuai UU Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, kecuali…
  1. Politik luar negeri
  2. Pertahanan
  3. Sumber daya alam
  4. Yustisi
  5. Fiskal
Jawaban : C

-

Diskusi
5
Program yang digulirkan pemerintah melalui PMPN Mandiri bertujuan untuk …
  1. Mengembangkan usaha kecil masyarakat
  2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
  3. Mengembangkan desa yang tertinggal
  4. Mendirikan fasilitas umum yang belum terdapat di daerah
  5. Menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat
Jawaban : D

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskian dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme agar penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Diskusi

6
Seluruh komponen bangsa melakukan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, yaitu ...
  1. Asas demokrasi.
  2. Asas adil dan merata.
  3. Asas perikemanusiaan.
  4. Asas usaha bersama dan kekeluargaan
  5. Asas kesamaan
Jawaban : D

Dengan adanya usaha bersama untuk melakukan pembangunan maka akan berdampak pada waktu tercapainya yang relatif lebih singkat. 

Diskusi
7
Pembangunan bagi suatu Negara membawa dampak untuk Negara tersebut. Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah ...
  1. Bersaing dengan Negara lain.
  2. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan bangsa itu sendiri.
  3. Menjadikannya sebagai penopang hidup orang-orang
  4. Menaikkan gengsi di mata internasional.
  5. Melaksanakan hasil musyawarah.
Jawaban : B

Tujuan utama pembangunan adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga tidak diremehkan bangsa lain serta menunjukkan kepada dunia bahwa negara dapat berkembang terus. 

Diskusi
8
Penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Good Government) termuat dalam ....
  1. Ketetapan Presiden
  2. Ketetapan Menteri
  3. Undang-undang
  4. UUD 1945 yang telah diamandemen
  5. TAP MPR
Jawaban : D

Penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Good Government) termuat dalam: UUD 1945 yang telah diamandemen.

Diskusi
9
Tantangan Bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan ....
  1. Otonomi daerah seluas-luasnya
  2. Peningkatan sumber daya energi perbaharuan
  3. Peningkatan sumber daya manusia
  4. Peningkatan ekspor ke luar negeri
  5. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara
Jawaban : C

Tantangan bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, harus mendapatkan jawaban terutama dengan upaya peningkatan SDM melalui usaha:

  1. Otonomi pendidikan
  2. Peningkatan dan pemberdayaan mutu pendidikan
  3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
  4. Alokasi dana dalam dunia pendidikan.
Diskusi
10
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk ....
  1. Persatuan dan kesatuan bangsa
  2. Pembangunan jangka panjang
  3. Kedamaian dan keamanan dunia
  4. Kemakmuran
  5. Pertumbuhan ekonomi liberal
Jawaban : D

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk Kemakmuran.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 3
SELANJUTNYA
Bagian 5

Bagaimana menurut kamu artikel ini?